Kabarnya besok, 4 November 2014, demonstrasi besar-besaran akan berpentas di ibu kota. Konon telah berbondong-bondong perwakilan “umat Islam” dari berbagai daerah menuju dan mendatangi Jakarta untuk aksi yang bernilai surgawi. Diharapkan pawai ini tidak sampai ugal-ugalan, apalagi anarkis. Kalau pun anarkis, bahkan saling-bunuh, tak masalah sepanjang itu memuluskan jalan ke firdaus.

Saya sangat bersemangat menantikan aksi itu. Jujur saja, cuitan Ahok di Kepulauan Seribu dan segala kegaduhan yang ditimbulkannya, menurut hemat saya, mengguncang romantisme kebangsaan kita. Membangunkan kita dari buaian retorika nasionalistik temporal. Kita harus membersihkan jalinan simpul kebangsaan semu yang dicekoki ke dalam otak kita melalui retorika toleransi.

Asumsikanlah para pendemo besok adalah mereka yang menafsir secara ketat kata “Auliya/Awliya” sebagai “pemimpin”. Ahok dianggap telah menodai kitab suci mereka karena mengindikasikan bahwa tafsiran tersebut bersifat membodohi. Entah interpretasi dimaksud dari seorang ulama ataupun awam. Sah saja kesan demikian, jika mereka melihat itu dalam perspektif seorang agamawan. Persoalannya, apakah perspektif itu digunakan pula oleh Ahok?

Bukan kapabilitas Ahok menafsir-nafsir ayat kitab suci umat Islam (bukan juga saya). Selain karena ia adalah non-Muslim, kapasitasnya adalah pejabat publik pada momen krusial di Kepulauan Seribu kala itu. Tentu saya sepakat, Ahok bukanlah subjek yang capable untuk menafsir Al Qur’an. Saya juga tidak melihat ia sedang berusaha berlaku demikian saat itu. Kemungkinannya, Ahok merujuk pada salah satu tafsiran yang berbeda dengan para pendemo.

Ahok mengambil tafsiran yang berbeda soal kata “Auliya/Awliyah”. Mungkin, Ahok menghargai kata itu dengan makna “wali atau teman dekat atau persahabatan yang begitu kental”, tidak semata berarti pemimpin.

Prof. Quraish Shihab misalnya, memahami kata itu demikian. Konsekuensi yang dipahami Ahok ialah bilamana kata tersebut digunakan secara ketat dalam arti “Pemimpin” untuk membingkai para kandidat dalam oposisi biner “Islam vs Bukan-Islam” dengan tujuan mengeliminir kandidat “Bukan-Islam” dalam kontestasi pilkada adalah sebuah pembodohan.

Jelas pembodohan dari interpretasi yang berbeda. Kata itu tidak hanya berarti “Pemimpin”, namun difungsikan secara ketat demikian, ditambah lagi menjadi alat negasi antar-kandidat dalam domain politik.

Percaturan politik di Indonesia berdasar pada konstitusi positif dan bukan hukum agama tertentu. Ini kontrak kenegaraan kita sebagai Negara Indonesia. Ahok dalam hal ini mengambil perspektif kenegaraan. Dengan perspektif ini, Ahok tidak menista kitab suci. Menggunakan perspektif agamawan untuk menilai Ahok hanya akan terjerumus ke dalam double standard.

Walaupun begitu, menurut hemat saya, Ahok nampak menyadari bahwa tidak mudah untuk mengambil posisi definitif atas dua domain ini. Jangankan masyarakat awam, sebagian para intelektual saja tak henti berpolemik tentang keduanya. Oleh karena itu, bagi khalayak yang menggunakan standar hukum agama dalam kontestasi politik, silakan kembali pada hati masing-masing saja.

Bagi para pembela agama yang akan tumpah-ruah di jalanan ibu kota besok, secara in absentia, Ahok telah menista agama. Mereka mengartikan “Auliya/Awliyah” secara ketat sebagai pemimpin. Tidak hanya dalam lingkup religius, “pemimpin” di sini merujuk juga kepemimpian politis.

Implikasinya, hukum agama harus menjadi dalil bagi masyarakat dalam memilih pejabat publik. Konsekuensinya, konstitusi positif yang telah disepakati bersama sebagai basis kehidupan bernegara, ditolak.

“Pancasila”, “Konstitusi”, “Negara”, “Bangsa”, “Hukum”, “Keragamaan”, “Toleransi”, “Kebhinekaan”,  “Persatuan”, yang diucapkan oleh para pendemo tidak berarti kesetaraan dan persamaan hak-hak politik setiap kita sebagai rakyat. Dua hal yang menentukan bagi pencapaian tujuan Indonesia Merdeka yaitu kesejahteraan bersama para rakyatnya.

Kita seolah dipaksa untuk bernegara menurut cara mereka. Mereka sedang menegaskan kelumpuhan ruang-gerak para makhluk politik di luar golongan mereka secara terbuka di pusat kekuasaan negeri ini. Celakanya, negara sering lunglai di hadapan gerakan demikian.

“Dari pohon kemanusiaan yang bengkok, tidak pernah muncul sesuatu yang lurus”, ujar Kant. Manakala sebagian saudara se-negara sudah tidak menginginkan hidup bersama sebagai sebuah negara, nampak dalam diskriminasi hak politis, itu berarti telah bengkoklah pohon kemanusiaan. Gelaplah tujuan bernegara yaitu penegakkan kemanusiaan melalui kesejahteraan bersama.

Jika sudah begini, maka perlukah referendum dilirik segera? Toh referendum tidak selalu berarti kita harus berpisah.