Halal tourism atau wisata halal belakangan ini mulai dijadikan satu konsep pariwisata di berbagai daerah dan juga berbagai negara. Hal itu tentunya bertujuan untuk menarik lebih banyak orang muslim untuk berwisata dan menghabiskan uang mereka di daerah tersebut.

Konsep wisata halal sama halnya dengan konsep Muslim Friendly. Adanya penerimaan terhadap orang-orang muslim serta tersedianya fasilitas ibadah untuk wisatawan muslim dan adanya makanan-makanan bersertifikasi halal. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan wisatawan muslim menjadi nyaman saat berwisata.

Negara-negara yang bukan menjadikan islam sebagai agama nasional pun turut mencoba konsep halal sebagai basis pariwisata mereka, seperti Jepang, Korea, dan tidak ketinggalan pula Indonesia. Hal itu dikarenakan akan terjadi lonjakan wisatawan muslim pada tahun 2030, yaitu sekitar 320 juta pengunjung menurut GMTI (Global Muslim Travel Index).

Setidaknya terdapat 10 provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas wisata halal, yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tegah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Sudah pasti Aceh menerapkan wisata halal dikarenakan prinsip-prinsip syariah islam  menjadi dasar hukum provinsi tersebut dan hukum-hukum islam dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Kedua provinsi tersebut berhasil mengusung konsep wisata halal dan menaikkan jumlah kunjungan wisata. Pastinya wisatawan muslim menjadi mayoritas pengunjung daerah tersebut. Wisata halal menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan beragama islam karena mereka akan dengan mudah menemukan tempat untuk melakukan ibadah dan tidak perlu khawatir jika waktu makan telah tiba.

Pada Oktober 2019, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, tiada angin tiada hujan, juga ikut-ikutan akan mengusung konsep wisata halal di provinsinya, terutama di sekitar wilayah Danau Toba. Masyarakat dan para stakeholder terkait daerah wisata Danau Toba mulai bertanya-tanya alasan akan dipakainya konsep wisata halal di kawan tempat wisata tersebut.

Munculnya lontaran tersebut tentunya membuat masyarakat sekitar Danau Toba mulai gusar dan pada akhirnya Mahasiswa Pencinta Danau Toba melancarkan aksi demonstrasi di depan Gedung Badan Otoritas Pelaksana Danau Toba (BPODT). Elemen mahasiswa memang seharusnya tidak tinggal diam. Mereka mulai menyuarakan suara-suara masyarakat akan keresahan masyarakat.

Berbagai argumen dilontarkan mahasiswa di depan Kantor BPODT. Mulai dari konsep wisata halal dapat menghilangkan kearifan lokal dan adat masyarakat Suku Batak yang mendiami Provinsi Sumatra Utara. Bahkan ada yang berargumen bahwa konsep wisata halal merupakan upaya untuk islamisasi masyarakat non-muslim yang ada di kawasan wisata Danau Toba.

Agama memang menjadi salah satu bahasan sensitif untuk diperbincangkan. Masyarakat bisa sangat murka apabila agamanya tidak dijadikan prioritas dan direndahkan.

Mereka lupa bahwasanya ini hanya merupakan konsep wisata yang seharusnya hanya diterapkan dalam kehidupan berwisata saja, bukan di kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak perlu beragama islam untuk menjalankan konsep wisata halal dan tentunya tetap dapat menjalankan peribadatan sesuai agama masing-masing.

Untuk menentang pemakaian konsep wisata halal, masyarakat sekitar mengadakan Festival Babi di sekitaran Danau Toba. Mereka menggelar perhelatan besar dan menyembelih babi dalam jumlah yang banyak. Babi dipilih menjadi ikon untuk penolakan terhadap konsep wisata halal dikarenakan hewan tersebut merupakan hewan yang haram (merupakan salah satu tingkatan dalam islam tentang sesuatu yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan, dalam hal ini haram berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan ) untuk dimakan.

Tetapi lagi-lagi masyarakat tidak bisa dikatakan bersalah atas masalah ini. Bagaimana bisa masyarakat yang menjadi penentang tidak bersalah?

Tidak ada sosialisasi akan konsep wisata halal dan tidak adanya bahasan tentang pemakaian konsep wisata halal menjadi sebab masyarakat menolak konsep tersebut diterapkan yang notabene mayoritas masyarakat bukan beragama islam. Wajar bila mereka tidak paham akan konsep halal, apalagi konsep wisata halal.

Seharusnya pemerintah menyosialisasikan konsep tersebut terlebih dahulu sebelum mengeluarkan ke hadapan publik. Pengondisian dan perencanaan lebih lanjut juga perlu dibicarakan dengan stakeholder terkait, yaitu Badan Otoritas Pelaksana Danau Toba (BPODT) agar tidak terjadi gejolak dalam masyarakat.

Konsep wisata halal sebenarnya tidak hanya eksklusif untuk wisatawan islam saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh wisatawan lainnya. Sehingga wisatawan lainnya juga bisa menjadi salah satu penikmat konsep wisata tersebut dan tidak ada larangan untuk memasuki kawasan-kawasan yang menerapkan konsep wisata halal.

Walau demikian, proses untuk menerapkan konsep wisata halal tidak mudah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu kawasan menjadi kawasan wisata halal.

Syarat pertama, yaitu tentu harus terdapat fasilitas umat muslim, seperti musala ataupun masjid di kawasan wisata. Memang belum pasti jumlah tempat ibadah yang perlu disediakan, tetapi setidaknya wisatawan muslim tidak merasa kesusahan untuk mencari tempat ibadah.

Selain itu, tempat tersebut harus menyediakan akomodasi, seperti hotel yang menyediakan makanan halal yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal seperti MUI dan restoran bebas alkohol. Sertifikasi halal sangat penting bagi suatu restoran karena dengan begitu terdapat badan penjamin yang memastikan bahwa makanan tersebut benar-benar halal.

Tetapi apakah sertifikasi halal didapatkan dengan hanya menulis di lembaran kertas bahwa restoran atau hotel tersebut menyajikan makanan halal? Tentu tidak. Bahan-bahan makanan yang digunakan untuk menghidangkan makanan ditelusuri dari cara pendapatan sampai proses memasak untuk disematkan menjadi produk halal. Hal tersebut pasti memerlukan banyak biaya dan tenaga untuk melakukannya.

Konsep wisata halal sebenarnya baik untuk diterapkan agar mendatangkan lebih banyak wisatawan muslim, tetapi tetap bisa dinikmati wisatawan lainnya. Tetapi perlukah konsep ini diterapkan di seluruh kawasan wisata di indonesia?