Keberhasilan Cina dalam menguasai pasar global menjadi satu topik yang selalu menjadi bahan diskusi yang sangat menarik. 

Cina yang pada era Perang Dunia II tidak menjadi satu kekuatan poros seperti Jerman, Jepang, atau Amerika. Justru saat ini perlahan mulai menggerus hegemoni negara-negara core tersebut di berbagai aspek politik dan perekonomian global. 

Dengan ambisi menghidupkan jalur sutra yang sangat besar, satu dekade belakangan Cina secara konstan melakukan ekspansi ke negara lain dengan melakukan investasi ataupun memberikan pinjaman modal untuk membangun infrastruktur publik.

Tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh Cina dalam melakukan ekspansi pasar di banyak negara. Dalam pandangan kaum globalis, Cina adalah salah satu negara yang mampu memanfaatkan era globalisasi dengan sangat baik. 

Keberhasilan Cina tentu saja tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Xi Jinping dalam memimpin negara tersebut. Dengan menggunakan nilai-nilai filosofi dari Mao Zhedong, Xi mampu membawa Cina ke era yang sangat menajubkan sekaligus menakutkan.

Cina dan Xi Jinping adalah salah satu contoh bagaimana kepemimpinan merupakan satu hal yang sangat krusial dalam suatu sistem pemerintahan. 

Meskipun sistem politik yang ada di Cina berbeda dengan negara-negara modern yang menganut demokrasi, akan tetapi nilai dan budaya politik maupun kedudukan elit politik di Cina dapat menjadi cerminan bagaimana sistem yang sama sekali tidak demokratis dan justru bercorak tersentral dapat berjalan dengan sangat baik bahkan mampu membawa negara tersebut menjadi negara yang kuat..

Sebagian orang mengatakan bahwa dalam sebuah negara yang sedang menuju demokrasi (democratizing states) kekuatan seorang pemimpin merupakan salah satu hal yang paling krusial. Dalam demokrasi, pemimpin yang lemah cenderung membawa negaranya berjalan dengan sangat lambat, akan tetapi indeks demokrasi saat era kepemimpinannya justru naik sebab kebebasan masyarakatnya tinggi. 

Menurut ilmuwan politik asal Amerika Serikat Jack Snyder, demokrasi akan cenderung menghasilkan tirani mayoritas yang menjadi sumber kekuatan bagi elite politik serta lembaga politik.

Di era kepemimpinan Presiden Soeharto yang memiliki corak otoriter sangat kental, pembatasan pers dan penangkapan aktivis menjadi dua hal yang sangat wajar dilakukan. Alasannya pada waktu itu, demi terciptanya stabilitas nasional yang dapat merusak persatuan bangsa dan lebih jauh lagi sikap Presiden Soeharto yang enggan memberikan ruang bagi individu ataupun kelompok lain untuk menjadi pesaingnya. 

Hal yang sama dapat dilihat dari Cina di era sekarang. Pemerintahan Xi melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap aktivitas warganya dan menutup semua akses media sosial yang berasal dari luar Cina dengan harapan mengurangi masuknya informasi dari media asing yang dikonsumsi oleh warga Cina.

Jika berkaca pada Cina tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin harus memimpin, maka semi-authoritarianism dianggap sebagai satu jalan pintas untuk menjadikan sebuah negara menjadi kuat. 

Memang benar, menciptakan negara yang kuat agar mampu bertahan dalam pertarungan ekonomi di panggung global sangatlah penting. Namun memunculkan sebuah pertanyaan, jika Cina adalah negara yang kuat, apakah berarti Cina juga sebuah negara yang mampu mengelola tata pemerintahannya secara baik dan efektif?

Sebuah pemerintahan yang kuat berbeda dengan pemerintahan yang efektif. Masyarakat bisa saja menyebut Indonesia merupakan negara yang sangat kuat pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, karisma dan model kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu dianggap sebagai cerminan entitas dalam diri bangsa Indonesia. 

Namun jika digali lebih jauh lagi dalam sejarah politik Indonesia, pemerintahan Presiden Soeharto merupakan pemerintahan yang paling sangat tidak efektif. Memperkuat negara bukan berarti mencari pemimpin yang paling kuat, akan tetapi mencari titik temu sebuah cara bagaimana mengelola pemerintahan yang efektif.

Tindakan pemimpin yang otoriter justru mampu menciptakan persaingan politik di kalangan masyarakat apabila keputusan politik yang diambil oleh pemimpin tersebut tidak sejalan dengan kehendak masyarakat sendiri. Selanjutnya, persaingan politik tersebut berpotensi memiliki efek domino terhadap konflik yang justru mampu menurunkan stabilitas keamanan negara. 

Dalam negara bercorak multikultural seperti Indonesia, sikap otoriter pemimpin hanya akan menjadi prekursor bagi masyarakat untuk menciptakan rivalitas antarmasyarakat kebudayaan yang memiliki tujuan masing-masing tanpa adanya kesadaran hidup dalam keberagaman.

Alih-alih dipimpin oleh seseorang yang otoriter dan gemar menciptakan kebijakan yang tersentral, penguatan nilai-nilai demokrasi merupakan jalan terbaik untuk membuat sistem pemerintahan menjadi efektif. Jika dilihat dari persoalan secara kompleks, pembenahan birokrasi yang korup dan menciptakan ruang bagi keadilan sosial untuk masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif.

Cina dengan kepemimpinan Xi Jinping boleh saja menjadi kekuatan politik dan ekonomi baru di dunia, akan tetapi tidak semata-mata menjadikan negara tersebut sebagai kiblat bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan serta meneladani sistem yang dianut oleh Cina. 

Bagi negara yang terkena gelombang demokratisasi ketiga seperti Indonesia, kepemimpinan otoriter di tengah kondisi negara yang tidak stabil akan menciptakan masalah baru yang melibatkan masyarakat tidak hanya dalam skala nasional akan tetapi internasional.

Setiap negara memiliki cara tersendiri yang dianggap paling baik dalam mengelola negaranya. Bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, pemimpin yang mementingkan kepentingan masyarakat dan bangsa menjadi jauh lebih elegan daripada pemimpin yang hanya menjadikan negaranya kuat tetapi mengabaikan hak-hak sipil masyarakat.