Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak banyak menuai polemik. Bagaimana tidak, pilkada yang dilakukan di masa pandemi covid-19 ini seolah kehilangan sense of crisis-nya.

Perhatian publik terhadap pilkada kali ini begitu mencuri perhatian, karena KPU belum pernah melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Proses pelaksanaan pilkada pun tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan.

Pilkada di masa pandemi berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran covid-19, sebab berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 kian harinya makin bertambah dan urung menurun. Meskipun sebagian ada yang berkurang, namun hal itu sangat timpang.

Lantas bila pilkada tetap dilakukan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kasus covid-19 merebak di masyarakat?

Ironinya, beberapa kasus menunjukkan banyak protokol kesehatan yang justru dilanggar oleh beberapa bakal calon kepala daerah maupun pendukungnya. Kondisi ini terlihat saat pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diwarnai oleh iring-iringan ratusan pendukung yang berdesak-desakan dan tidak menjaga jarak sehingga rentan penyebaran virus covid-19.

Terlebih lagi adanya pengumpulan masa dengan mengadakan konser di lapangan terbuka yang mengabaikan protokol kesehatan, dampaknya satu sama lain orang saling berdesak-desakan turut serta menerikakan dukungan kepada paslon mereka.

Padahal di masa pandemi saat ini sudah selayaknya semua pihak bergotong-royong mencari solusi untuk keluar diari lingkaran wabah penyakit Corona Virus (Covid-19), bukan malah mengadakan pesta demokrasi yang memakan biaya yang tidak sedikit guna mengeksekusi kepentingan elite politik.

Gagsan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh pemerintah tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya seolah tidak ada artinya.

Perlu adanya modernisasi dalam Pilkada sehingga menawarkan rasa aman di masa pandemi kepada masyarakat sebagai calon pemilih pemimpin daerah.

Demokrasi Digital, Penerapan e-voting 

Dalam demokrasi digital, media percakapan dan rapat tatap muka secara langsung telah digantikan oleh perangkat telepon pintar yang menghapus hambatan sekat dan jarak. Orang terhubung dan teralienasi sekaligus dengan sistem sosial kemasyarakatan yang ada.

Fabrizio Gilardi dalam penelitian terbarunya tentang digital democracy, dia menjelaskan dengan gamblang tentang bagaimana teknologi digital memengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Mobilisasi politik, strategi dalam kampanye, polarisasi opini publik, hingga perangkat dan saluran tata kelola pemerintahan pun mulai berubah. Gilardi (2016).

Hal tersebut tentunya sangat memudahkan memanjakan seluruh elemen masyarakat yang berada di luar daerah maupun luar negeri dalam menyuarakan pilihan terhadap calon pemimpin daerah yang notabenya tidak bisa memilih secara langsung.

Penerapan e-voting di Negara-negara yang sudah menerapkan modernisasi pemilihan calon pemimpin tidaklah selalu dapat diterima dengan mudah dan berjalan dengan baik.

Tidak jarang yang terjadi malah justru sebaliknya, yaitu mendapat penolakan dari masyarakat atau elite politik dan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya sehingga menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat luas.

Kita ambil contoh kegagalan pemilihan Presiden AS pada bulan November  tahun 2000 lalu. Di negara bagian Florida sistem e-voting banyak mendapatkan kritik. Berbagai permasalahan yang muncul seperti banyak kekurangan peralatan pemilu dan sistem yang digunakan.

Peralatan yang rusak, surat-suara yang membingungkan, pendaftaran yang tidak teratur, kesalahan dalam operasi tempat pemungutan suara dan masalah hilangnya 4 hingga 6 juta suara (Riera & Brown, 2003).

Situasi semacam itu mengguncang kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Sebagai akibatnya, muncul inisiatif pendanaan yang dilakukan oleh banyak pemerintah di seluruh dunia, baik untuk meningkatkan peralatan pemilu atau untuk bereksperimen dengan metode pemungutan suara baru.

Pada bulan Oktober tahun 2002, pemerintah federal AS mengalokasikan $ 3,9 miliar untuk mengupgrade peralatan pemilu yang lebih tua dengan yang lebih modern. Di Uni Eropa, banyak negara bereksperimen dengan pemilihan elektronik dan menentukan strategi yang memadai untuk penyebarannya.

Sementara Belanda telah memiliki mesin pemungutan suara elektronik sejak tahun 1970-an, Belgia, Irlandia dan Prancis semuanya memperluas penggunaan mesin-mesin ini untuk pemilihan mereka. Negara-negara lain seperti Jerman dan Norwegia telah menjalankan atau akan menjalankan proyek percontohan yang melibatkan mesin pemungutan suara elektronik.

Namun negara-negara lain mencari pemilih elektronik jarak jauh, dengan Inggris, Belanda, Swiss, Italia, Spanyol, Jerman, Finlandia, Yunani, dan Estonia semuanya pada berbagai tahap mempelajari dan menguji sistem pemilihan elektronik jarak jauh. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam banyak kasus merupakan tujuan utama (Riera & Brown, 2003).

Untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih maka dilakukan alternatif penggunaan teknologi canggih. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir e-voting menjadi inovasi yang dikembangkan oleh politisi, industri yang bergerak dibidang penyedia peralatan pemilihan, dan para ahli independen dari industry pemilihan.

Keuntungan dan kekurangan e-voting

Terjadi perdebatan panas dalam hal kenyamanan, keuntungan dan risiko dari implementasi secara penuh sistem e-voting. Di Indonesia sendiri bila kita cermati seksama e-voting sendiri bila diterapkan akan banyak kendala mulai infrastruktur dan perlatan yang harus dikeluarkan.

Belum lagi masa waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem e-voting yang layak haruslah lama karena memerlukan serangkaian ujicoba dan riset untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan transparan.

Di lansir pada halaman detik.com. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman, berpendapat gagasan agar pemilu di Indonesia menggunakan system e-voting masih sulit dilakukan dalam skala nasional. Menurutnya sistem e-voting memerlukan infrastruktur yang baik.

Masalah biaya juga menjadi perhatiannya. Menurutnya mesin e-voting masih relatif mahal dan harus mempersiapkan banyak mesin cadangan jika mesin utaman mengalami kendala (26/4/2019).

Meskipun pemilihan elektronik memiliki beberapa kekurang antara lain transparansi yang membuat penggunaannya menjadi kontroversial, namun jelas bahwa jika diterapkan dengan benar, e-voting menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan metode pemungutan suara konvensional, termasuk kecepatan dan akurasi tabulasi suara yang lebih besar serta kenyamanan yang lebih besar bagi para pemilih.