Seorang ibu menyerukan kepentingannya yang membutuhkan minyak CBD (Cannabidiol) untuk mengobati anaknya yang mengidap cerebral palsy pada bagian otak yang menjadikannya sebuah simbol perjuangan untuk melegalkan ganja untuk keperluan medis di Indonesia.

Pada tanggal 28 Juni 2022, Ibu Santi Warastuti viral karena menyuarakan legalisasi ganja untuk medis, menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sehingga Wacana legalisasi ganja medis di Indonesia mulai sedikit demi sedikit diperjuangkan usai pertemuan itu. Pemerintah dan DPR RI saat ini sepakat untuk membahas hal tersebut secara lebih serius.

Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi Sembilan DPR RI, mengatakan Indonesia perlu memulai kajian tentang penggunaan tanaman ganja untuk keperluan medis. Menurutnya, pada akhir tahun 2020, United Nations Commission on Narcotics (CND) telah merilis ganja dan resin ganja dari Kelompok IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Ini berarti ganja tidak termasuk dalam daftar yang paling berbahaya dalam obat obatan yang tidak memiliki manfaat medis.  

"Terlepas Indonesia akan melakukan program ganja medis atau tidak nantinya, riset adalah hal yang wajib dan sangat penting dilakukan untuk kemudian menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan atau penyusunan regulasi selanjutnya," ungkap Charles dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (20/7/2022).

Mengingat keamanan dari cannabis medis, Dalam persidangan UU Narkotika Agustus 2021 di Mahkamah Konstitusi, David Nutt, seorang anggota staf di Sekolah Ilmu Farmasi Imperial College London, mengatakan penggunaan ganja medis (medical marijuana) adalah aman bagi orang yang menderita penyakit tertentu. Menurut David, keamanan ganja medis dapat dilihat dari banyaknya pasien epilepsi di berbagai negara yang telah diresepkan dengan obat cannabis medis oleh staf medis.

"Ini menginformasikan kita satu hal yang paling penting yakni bahwa cannabis medis itu adalah aman," kata David dalam sidang yang disiarkan secara langsung, Senin (30/8/2021). 

Di beberapa negara, ganja telah dilegalkan untuk tujuan medis. Misalnya di Jerman, Italia, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Israel dan Australia. Menurut data yang dikumpulkan di banyak negara, hanya ada sedikit efek samping atau masalah yang terkait dengan penggunaan ganja sebagai obat medis.

"Jadi cannabis medis ini telah menjadi bagian dari praktik pengobatan di sejumlah signifikan negara dan sudah banyak sekali pasien yang mendapatkan resep semacam itu," ujar David menambahkannya. 

Pelegalan ini, dalam artian penggunaan ganja untuk kepentingan medis harus diberikan kelonggaran sesuai dengan keilmuan dokter, yang mana perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai kandungan cannabis medis sehingga benar benar bermanfaat dalam dunia medis untuk membantu pasien dengan penyakit tertentu. 

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari dalam Sidang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Rapat yang dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah itu berlangsung pada Selasa (10/8/2021) di ruang pleno online MK.

“Proses legalisasi ganja pun membutuhkan penelitian secara ilmiah yang jelas; ilmu pengetahuan yang pasti; dan membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian tersebut. Sehingga, tidak dapat langsung serta merta dipersamakan karakteristik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam melakukan pelegalisasian terhadap minyak ganja untuk pelayanan Kesehatan,” ucap Taufik dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Selain itu, Taufik mengatakan dalam keterangannya bahwa telah ada usulan untuk mengubah kebijakan Undang-Undang Narkotika tentang penggunaan ganja untuk layanan medis. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan masuknya usulan tersebut ke dalam Prolegnas UU Prioritas 2021 dan berstatus usulan pemerintah.

Taufik melanjutkan, masalah narkoba adalah masalah transnasional, sehingga dalam penilaiannya tidak hanya mengutamakan aspek hukum, tetapi juga aspek kesehatan. Selain itu, kata dia, dalam menentukan kebijakan harus berdasarkan pendekatan ilmiah dan bertahap.

Akan tetapi dalam proses pelegalannya masih banyak masyarakat yang menyalah artikan fungsi dari ganja tersebut, hal ini dikarenakan stigma dalam masyarakat selalu jatuh pada orientasi yang cenderung lebih banyak memberikan dampak negatif daripada manfaatnya. Seperti contoh yaitu penyalahgunaan ganja untuk lifestyle anak muda jaman sekarang yang digunakan untuk berfoya foya dan kesenangan semata. 

Mereka yang berkuasa harus mengubah cara pandang masyarakat dalam memandang penggunaan ganja di Indonesia, dari penegakan hukum hingga perawatan kesehatan. Pemerintah dapat mengklasifikasi ulang tanaman ganja yang semula ditempatkan di Grup 1 menjadi tanaman lain. Upaya tersebut dapat dilakukan untuk mengecualikan tanaman dari zat yang dianggap sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun.

Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat seluruh penggunaan medis ganja. Dengan cara ini, tidak akan disalahpahami oleh masyarakat akar rumput di masa depan. Untuk mendukungnya, Kementerian Kesehatan dapat bertindak sebagai lembaga utama untuk memformalkan diskusi. Sebab, jika ini diserahkan kepada penegak hukum, pandangan-pandangan yang akan muncul tidak lagi relevan dengan kesehatan masyarakat.

Sementara konsultasi publik penting dilakukan untuk mengetahui apakah ganja berpotensi untuk digunakan sebagai fasilitas kesehatan di Indonesia nantinya. Selama ini aspirasi banyak yang menyatakan bahwa ganja bisa digunakan untuk keperluan medis. Oleh karena itu, melegalkan ganja untuk keperluan ini menjadi pembahasan yang relevan.

Pertimbangan pengelolaan tanaman ganja untuk keperluan medis juga harus memperhatikan keinginan masyarakat. DPR RI harus mengundang kelompok pasien yang sangat membutuhkan tanaman ganja.

Dalam urgensi pelegalan ganja medis di Indonesia, 2 kelompok penting yang harus menjadi stakeholder dalam pelegalannya, yaitu pihak kesehatan dan pemerintah untuk benar benar memastikan bahwa penggunaan ganja di Indonesia harus berfokus pada kepentingan medis saja, tidak untuk kepentingan yang lainnya. 

Selain itu, pemerintah tidak perlu ragu untuk mengatur penggunaan ganja jika berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika yang telah diratifikasi. Thailand dan Korea Selatan juga sudah menandatangani kesepakatan, namun dalam praktiknya mereka masih berani mengatur penggunaan ganja.