Beberapa pekan belakangan, dunia pendidikan Indonesia sedang dihangatkan dengan isu pengadaan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Wacana tersebut memang pantas muncul ke publik mengingat kualitas sektor pendidikan kita yang masih rendah. 

Melansir data dari katadata.co.id, sembilan perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam 1.000 universitas terbaik dunia. Namun sangat disayangkan bahwa tidak ada satu pun universitas kita yang masuk dalam jajaran 100 besar. 

Lihat saja pada daftar yang dirilis oleh Quacquarelli symonds (QS) Word University Rankings. UI, UGM, dan ITB sebagai universitas top yang sering dielu-elukan masyarakat hanya mampu bertengger secara berurutan di peringkat 296, 320, dan 331.

Peringkat itu bagaikan pukulan telak bagi negara ini, yang tidak mampu bersaing lebih baik di dunia internasional bahkan dalam skop negara-negara se-asia tenggara. Sebut saja National University of Singapore, Nanyang Technological University, University Malaya, dan Chulalongkom University.

Universitas-universitas tersebut yang notabene merupakan anak baru dibandingkan dengan UI dan ITB telah melesat cukup jauh baik dari segi sarana/prasarana maupun dari riset yang dilakukan.

Saya kira memang, ini saatnya bagi Indonesia membuka diri dan membuka pintu seluas-luasnya bagi insan pendidikan dari luar negeri untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Harus banyak belajar, bahkan kalau boleh tidak apa-apa toh apabila rektor asing dengan kualifikasi dan kualitas mumpuni untuk memimpin perguruan tinggi kita.

Perlu diingat, ini bukan soal kita tidak percaya pada anak bangsa sendiri, namun gaya manajemen baru sangat diperlukan oleh perguruan tinggi kita. Dengan masuknya rektor asing dapat memberikan intervensi positif di mana para tenaga kependidikan, mahasiswa maupun masyarakat secara umum akan makin dekat dengan nuansa pendidikan kelas dunia.

Namun di  sisi lain, pemangku kebijakan mestinya tahu bahwa jabatan rektor hanya satu dari sekian variabel pendukung yang dapat mendongkrak kualitas pendidikan kita. 

Di samping itu, kita perlu menilik variabel-variabel lainnya. Bahwa Kemenristekdikti tidak boleh menutup mata bahwa anggaran yang dialokasikan bagi perguruan tinggi kita cenderung minim, sehingga mau rektor sekaliber apa pun akan sulit untuk melakukan manajemen yang baik.

Apalagi dengan munculnya tren perguruan tinggi negeri berbadan hukum di mana perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah berubah statusnya menjadi badan hukum publik yang otonom. Saya melihat kecenderungan yang ada bahwa status PTN BH yang dimiliki oleh beberapa kampus justru dipandang sebagai bentuk komersialisasi kampus. 

Bahwa kemudian ada cafe-café, ataupun sejenisnya di area kampus, menjadi pemandangan yang biasa. Fenomena-fenomena seperti itu kerap dilakukan oleh pihak kampus untuk mencari dana sebagai badan otonom. Pemerintah harusnya cermat dengan kondisi ini agar perguruan tinggi kita tidak kehilangan fokus.

Selanjutnya, tidak kalah penting, Kemenristekdikti harus mampu menekan kegiatan-kegiatan politis yang terjadi di kampus, baik dari segi pengisian jabatan di kampus maupun politik praktis yang dapat terjadi di lingkungan mahasiswa.

Tentunya masyarakat Indonesia, terkhusus di Jawa Barat, sudah gerah terhadap pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran yang tidak kunjung selesai. Aroma politis yang terjadi membuat proses pemilihan rektor yang telah dimulai sejak Agustus 2018 kemarin tidak menuai hasil yang baik. 

Tentunya ini sangat memprihatinkan, terkhusus bagi UNPAD. Proses birokrasi internal maupun terhadap eksternal serta proses berjalannya pendidikan bagi mahasiswa maupun tenaga kependidikan jelas terseot-seot dengan tidak adanya kepastiaan yang terjadi. Politisasi yang membumbui perguruan tinggi inilah yang menjadi hantu dan momok menakutkan.

Pemerintah harus tegas menindak segala bentuk politisasi yang terjadi agar ke depannya perguruan tinggi kita makin berwibawa. Dengan mencoba peruntungan membuka jabatan rektor bagi warga negara asing akan memberikan pengaruh, salah satunya politisasi akan berkurang karena rektor asing bakalan sulit neko-neko. Rektor asing, kan, sedikit kenalannya di Indonesia?

Ke depannya, apabila dua masalah penting di atas dapat terselesaikan, maka selanjutnya yang diperhatikan adalah pengadaan tenaga kependidikan asing, semisal merekrut dosen-dosen asing untuk dapat mengajar di perguruan tinggi negeri Indonesia. 

Apabila dosen-dosen asing dapat mengajar di Indonesia, saya pikir ini akan berimplikasi terhadap makin banyaknya penelitian-penelitian ilmiah dengan warna baru. Kolaborasi yang terjadi dengan kultur ilmiah yang berbeda akan membuat banyak output perguruan tinggi bersaing dengan output luar negeri.

Oleh sebab itu, kita jangan takut berlebihan terhadap wacana pengadaan jabatan rektor yang diisi oleh unsur asing. Justru kita harus dapat membuka diri dan belajar agar dunia pendidikan kita dapat bersaing dengan pendidikan luar negeri. 

Banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk belajar dan menempuh pendidikan di universitas luar negeri, menurut saya, merupakan bentuk keinginan anak bangsa yang ingin merasakan nuansa atau atmosfer pendidikan yang berbeda dengan yang selama ini dipraktikkan di Indonesia. Kebutuhan akan unsur asing bagi pendidikan Indonesia saya pandang perlu!