Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan banyak perhatian dari seluruh elemen bangsa.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus.

Menurut pasal 8 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut.

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam pasal 5 ayat (3) undang-undang no. 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. 

Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah, orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelompok rentan, tetapi tingkat implementasinya sangat beragam. Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Disamping itu terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berbagai bukti empiris menunjukan bahwa masih dijumpai keadaan dari kelompok rentan yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Upaya perlindungan guna mencapai pemenuhan hak kelompok rentan telah banyak dilakukan pemerintah bersama masyarakat.

Namun masih dihadapkan pada beberapa kendala yang antara lain berupa: kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.

Anak

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hal yang menarik perhatian untuk dibahas adalah pelanggaran hak asasi yang menyangkut masalah pekerja anak, perdagangan anak untuk tujuan pekerja seks komersial dan anak jalanan.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Disisi lain, perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam pasal 15 yang mengatur hak-hak anak sesuai pasal 52-pasal 66 UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Dalam hubungan ini, pemerintah melalui Keppres No. 88 tahun 2000 telah menetapkan rencana aksi nasional penghapusan trafficking perempuan dan anak serta menetapkan gugusan tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan trafficking.

Bidang garapan yang diimplementasikan mencakup perlindungan dengan mewujudkan norma hukum terhadap pelaku trafficking, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking serta kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan trafficking.

Produk hukum yang paling menonjol dalam upaya perlindungan terhadap anak yang belum tersosialisasi dengan baik adalah adanya lima UU yang mengatur tentang anak, yaitu: pertama UU No.4 tahun 1979 tentang kesehjateraan anak. Kedua UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Ketiga UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO no. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Keempat UU No.1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO no.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kelima UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Disamping undang-undang tersebut terdapat Keputusan Presiden no. 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak tahun 1986. Dari kelima UU tersebut secara umum dapat dikatakan, bahwa secara kuantitatif sudah cukup banyak peraturan perundangan yang memberikan perlindungan terhadap anak yang sejalan dengan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Secara kuantitatif keberadaan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak sudah cukup banyak, tetapi dalam implementasinya peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini disebabkan antara lain:

pertama pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang didasarkan pada UU No.23/2002 tentang perlindungan anak masih belum terwujud. Kedua upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan.

Ketiga harmonisasi berbagai UU yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan. Keempat sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.

Kelompok Minoritas

Definisi mengenai kelompok minoritas sampai saat ini belum dapat diterima secara universal. Namun demikian yang lazim digunakan dalam suatu Negara, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk.

Minoritas sebagai kelompok yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari Negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa.

Sehubungan dengan hal tersebut beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sering muncul kerusuhan sosial yang dilatarbelakangi etnis dan agama. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius apabila tidak segera diselesaikan akan dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia adalah masih banyak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak kelompok minoritas, baik agama, suku, ras dan yang berkenaan dengan jabatan dan pekerjaan.

Secara normatif bentuk perlindungan hukum telah diatur melalui instrumen internasional maupun nasional yang berkaitan dengan HAM terhadap kelompok minoritas. Namun dalam implementasinya masih dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.

Melihat berbagai perangkat peraturan perundang-undangan diatas sebenarnya sudah cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan. Pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap anak dan kelompok minoritas belum sepenuhnya tertangani dengan baik.

Hal ini disebabkan antara lain penegakan hukum dan implementasi atas perangkat hukum yang masih ada belum maksimal disamping penyebarluasan informasi (sosialisasi) terhadap perangkat perundangan tersebut belum dilakukan keseluruh lapisan masyarakat.

Kelemahan penegakan hukum dapat disebabkan karena peraturan perundang-undangan kurang responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal ini merupakan akibat kurangnya penelitian yang seksama sebelum disusun suatu rancangan perundang-undangan.

Agar suatu peraturan perundang-undangan lahir dari proses penelitian aspirasi, kondisi dan kebutuhan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Dalam ini menurut hemat penulis belum dilakukan secara penuh oleh pemerintah (DPR) dalam mengevaluasi atau membuat undang-undang terutama perlindungan terhadap kelompok rentan