Tak seorang pun dilahirkan untuk menjadi budak. Tak seorang pun berusaha untuk mengalami ketidakadilan, penghinaan dan ketidakberdayaan (Camara, 2000:31). Egoisme manusia yang memiliki akses dengan mudah menjadikan kearogansian terhadap manusia lain yang tidak memiliki akses yang cukup, ketidakberdayaan ini menampilkan watak menindas.

Di dunia yang penuh dengan kepentingan dan nafsu yang terus menggelora dalam diri manusia. Sikap dasar tersebut berdampak pada legetiminasi kekuasaan atas unsur penguasaan individu. Kontras sikap memanusiaakan manusia terjebak pada nestapa memperbudak sesama manusia dengan dalih kepentingan dan kesejahteraan.

Pembangunan suatu konsep yang coba dikejar demi kemaslahatan bersama, tendensi ini terkadang bertolak belakang dengan tujuan tersebut. Ternyata berdampak terhadap pemenjaraan hak individu tanpa melihat aspek kemanusiaan secara alamiah. Bagi mereka yang tersingkir, proses itu lebih diartikan sebagai peminggiran karena dalam proses maupun sebaran manfaatanya hasilnya tidak jarang warga setempat hanya dijadikan penonton atau malah korban kemajuan (Bodley, 2015:5).

Potret luka dan perjuangan tanpa henti digencarkan dalam mempertahankan martabat kehidupannya. Situasi yang coba direduksi tersebut oleh kelompok pemodal diaplikasikan merebut tanah warga demi kekayaan semata. Desa Wadas salah satu tempat yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, terkenal dengan kekayaan alamnya akan coba dijadikan tempat pertambangan quary. Jika ditelaah, secara esensial dampak dari pembangunan pertambangan tidak mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar melainkan merampas hak-hak hidup masyarakat.

Perampasan ruang hidup perempuan dengan segala potensi kerusakan lingkungan, menitikberatkan para perempuan ikut terlibat aktif dalam menjaga hutan  yang sejatinya berpotensi terhadap kerusakan sumber mata air. Hal ini dikarenakan sumber air tersebut menjadi pemasok utama kebutuhan sehari-hari. Gerakan-gerakan sosial mengekpresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan kultural (Singh,2010:20).

Cara pandang yang serampangan dengan memegang erat logika ultritarianisme tidak sebanding dengan dampak yang coba ditampilakan dengan potensi bahaya di masa mendatang, masyarakat wadas khususnya merasa terancam dengan adanya agenda penambangan yang sejatinya dapat menjadi polemik baru bagi kehdiupan mereka, di tengah kebergantungan hidup dari hasil alam yang melimpah ruah coba ditangkas dengan potensi pertambangan mencemari lingkungan dan bahaya bagi aspek ekonomi masyarakat wadas maupun dampak perubahan sosial kelak yang dialami.

Alam yang diperlakukan tak ubahnya sebagai ladang ekplorasi semakin memiskinkan pemikiran manusia betapa kerdilnya akan sikap yang ditanamkan. Potensi dari keruskan yang menimpa masyarakat desa wadas mencerabut hak-hak produktivitas mereka dalam mengelola hutan sebagaimana mestinya dikelola secara terun temurun. Desa wadas merupakan daerah yang dikelilingi bukit, wacana pertambangan akan memperparah potensi kerusakan pada pemukiman warga. Diperparah hal ini ketidaksesuaian izin penetapan lokasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditandai dengan kecacatan.

Tak pelak siatuasi ini menghidupkan perlawanan masyarakat terhadap agenda pembangunan tambang tersebut. Menurut Singh (2010:20), situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial, pada gi;irannya akan menghasilkan sebuah situasi balik di mana terjadi perlawanan, penolakan dan pemberontakan menentang sistem-sistem dominasi tersebut.

Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat wadas jika diidentifikasi sebagai identitas gerakan subaltern. Pemaknaan istilah subaltern di sini, ada mengacu terhadap kajian pascakolonial. Subaltern dipahami sebagai kelompok yang tersubordinasi, kelompok tidak bersuara, kelompok yang memiliki keterbatasan akses dalam penentuan dalam menyentuh aspek kebijakan. Cendekiawan yang berperan dalam mempopulerkan istilah subaltern ini ialah Gayatri Chakravorty Sphivak  dengan mengembangkan konsep kerangka berpikir dari tokoh pemikir Marxis Italia, Antonio Gramsci.

Indikasi perlawanan yang dilakukan masyarakat wadas tergabung dalam suatu gerakan Gempadewa (Gerakan masyarakat peduli alam desa wadas) asumsi yang penulis bangun gerakan ini merupakan gerakan subaltern. Hal yang mendasari ini ialah gerakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah, para petani dan buruh lokal serta tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan. Situasi tersebut sangat mempengaruhi akses pergerakan tersebut di mana keterbatasan mereka dalam menyuarakan aspirasi pikiran mereka karena keterbatasan akses yang dimilikinya. Terutama perempuan semakin terpinggirkan dari dampak yang dapak mempengaruhi akses mereka.

Situasi yang cukup pelik yang dirasakan mereka dalam dampak pembangunan, pembungkaman narasi perlawanan, keserakahan pembangunan yang merenggut hajat hidup orang banyak, pendekatan yang dilakukan pun tak bersifat manusiawi,diperparah perempuan yang begitu rentan dari aspek pertambangan tersebut. Kekeliruan logika yang ditanamakan dalam pembangunan ini hanya sebatas keuntungan bagi pemiliki modal dan mengorbakan segelintir orang banyak dari pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, keterlibatan para cendekiawan, tokoh lingkungan seperti Walhi Yogyakarta dalam mengakomodasi gerakan subaltern ini, agar tentunya suara-suara lantang dan pelbagai perjuang tetap terus berkobar dalam himpitan keserampangan korporat. Perjuangan mempertahankan hak hidup di wilayah sendiri masyarakat desa wadas tidak gentar kendati ada persekongkolan anatara penguasa dengan para pejabat pemerintah dalam memudahkan akses pembangunan tambang tersebut.

Konsekuensi yang tidak dipikirkan secara masak-masak dari ancaman kerusakan lingkungan dapat menggerus hajat hidup masyarakat luas; perempuan, anak-anak dan seluruh yang terdampak dari aktivitas tersebut akan mengabitkan bahaya bagi generasi mendatang. Kedangkalan cara berpikir yang memadang pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan adanya pembangunan tambang merupakan logika keliru jika tidak diimbangi dengan aspek kelestarian lingkungan. 

Feodalisme tidak benar-benar luluh kendati bangsa ini sudah merdeka. Kebebasan hidup serta mendiami wilayah tertentu nyata terancam  dengan hadirnya watak koloni oleh bangsa sendiri. Apa yang dialami masyarakat desa wadas merupakan situasi simpul nyata terampasnya hak kemerdekaan dalam arus pembangunan yang memandang profit semata.