Pada Desember 2018, adik-adik HMI FKIP Unsyiah, dalam rangka pengabdian kepada umat, menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang di Aceh Tenggara, Aceh. Melalui jalur darat, mereka langsung memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada korban banjir.

Bencana banjir bandang telah menjadi salah satu peristiwa rutin yang terjadi di Aceh Tenggara. Pada awal 2019, setidaknya telah terjadi dua kali banjir bandang. Hal itu terjadi tak lepas dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perambahan hutan dan illegal logging secara masif.

Merujuk data YEL (Yayasan Ekosistem Lestari) Aceh, kerusakan daerah aliran sungai di kawasan ini sangat parah, bahkan terjadi di seluruh Aceh (beritakini.com). WALHI Aceh mencatat kerugian materi yang disebabkan banjir selama 10 tahun terakhir sekitar Rp215 miliar. 

Pernyataan kedua lembaga itu disampaikan ketika memperingati Hari Bumi, Senin (22/4) di Banda Aceh. Menurut WALHI Aceh, selain banjir bandang, Aceh, terutama Aceh Tenggara, kerap terjadi abrasi, puting beliung, hingga tanah longsor. Menurut catatan WALHI Aceh sejak 2010-2019, sedikitnya 9 orang meninggal dunia akibat banjir, 11 luka-luka, dan 38.772 orang mengungsi, belum lagi kerugian ekologi.

Terkait hal itu, lembaga pemerhati lingkungan menyoroti lemahnya penegakan hukum. Menurut lembaga advokasi lingkungan, untuk Aceh Tenggara saja ada 50 titik illegal logging. Persoalan ini pastinya butuh solusi jangka pendek dan panjang, agar banjir bandang tidak lagi menjadi langganan dan ekologi tetap terjaga.

Menurut saya, selain solusi jangka pendek berupa penegakan hukum, solusi jangka panjang harus dilakukan. Solusi jangka panjang yang bisa dilakukan ialah pemerintah Aceh bisa memulai mengenalkan hutan bambu. 

Kita ketahui bersama, hutan bambu bukan hanya memiliki manfaat secara ekologi, bambu juga memiliki nilai ekonomi. Perusahaan Lee and Man Paper Manufacturing Limited merupakan salah satu contoh perusahaan yang memanfaakan bambu. Mereka mengeklaim memiliki kualitas pulp bambu yang sangat baik dan mampu memproduksi tisu berkualitas tinggi dengan bambu. 

Kelebihan bambu dibandingkan pohon yang menjadi bahan baku kertas ialah waktu pemanfaatan. Pohon biasa membutuhkan waktu tahunan sebelum dapat ditebang. Sedangkan bambu hanya membutuhkan waktu satu tahun saja (Kontan)

Masyarakat Cina masih melestarikan pembuatan kertas dengan bambu, sebagaimana yang dilakukan di desa kecil di wilayah Provinsi Sichuan. Kita ketahui bersama, Cai Lun atau Ts`ai Lun yang menciptakan teknologi pembuatan kertas pada tahun 105 Masehi (Liputan6).

Bagaimana dengan Indonesia, terutama Aceh? Sejauh ini, di Aceh, belum ada hutan bambu yang dikhususkan untuk industri. Melihat kerusakan lingkungan yang begitu parah sebagaimana dilansir YEL dan WALHI Aceh, sudah saatnya pemerintah Aceh mulai melakukan upaya jangka panjang. 

Hutan Bambu dan pemanfaatannya dapat menjadi alternatif. Selain cepat diproduksi, bambu juga bermanfaat bagi ekologi. Menurut Ketua Yayasan Bambu Indonesia, Jatnika, dari sekitar 1.250-1.500 jenis bambu, Indonesia memiliki 10 persen atau sekitar 154 jenis bambu (merdeka.com).

Menurutnya, bambu tumbuh sangat cepat dan mempunyai toleransi yang sangat tinggi serta memiliki kemampuan memperbaiki sumber tangkapan air sangat efektif dan mampu meningkatkan aliran air bawah tanah.

Kalau dikaitkan dengan banjir bandang yang kerap terjadi di Aceh Tenggara, bambu berpotensi mencegah atau meminimalisasi banjir, longsor, maupun abrasi.

Spesies terbanyak bambu malah ada di Sumatra (Efa Suriani, 2017), yakni mencapai 75 spesies, dengan 34 di antaranya bersifat endemik. Kenyataan ini harus menjadi motivasi pemerintah Aceh untuk memulai hutan atau perkebunan bambu. Tidak cukup dengan kampanye hukum, harus ada langkah nyata dalam menanggulangi kerusakan lingkungan.

Secara ekonomi, hutan bambu dapat pula menjadi solusi pengangguran di Aceh. Bila selama ini penebangan liar melibatkan masyarakat sekitar hutan, maka sudah saatnya mereka diarahkan menjadi petani bambu. Keseimbangan menjaga lingkungan dan ekonomi masyarakat harus menjadi dasar pengembangan hutan maupun perkebunan bambu di Aceh.

Pemerintah Aceh perlu mendatangkan tenaga ahli pemanfaatan tanaman bambu untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perlu pula kerja sama dengan perusahaan pulp dan kertas. 

Saya bayangkan bila nantinya PT KKA kembali beroperasi, bahan baku bambu dapat membantu PT KKA mengembangkan industri kertasnya. Peluang ini harus diambil oleh pengambil kebijakan di Aceh maupun Indonesia. Dengan demikian, banjir bandang tak lagi menjadi peristiwa tahunan. 

Memang dibutuhkan political will. Sejauh ini, isu lingkungan di Aceh hanya menjadi diskusi di warung kopi. Solusi yang diberikan hanya bersifat temporer dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Misalnya, penegakan hukum soal illegal logging, sementara pemerintah Aceh tidak menawarkan alternatif bagi penebang pohon yang mata pencahariannya hanya itu. 

Saya yakin, dengan kemauan yang kuat, perencanaan, kerja nyata, serta edukasi yang berkesinambungan, perkebunan bambu di Aceh bukan hanya solusi mengatasi bencana alam, akan tetapi menjadi salah satu cara pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selama ini pemerintah Aceh hanya mengidolakan perkebunan kelapa sawit. Sangat disayangkan perkebunan kelapa sawit di Aceh juga belum sesuai dengan harapan UU No. 39 tahun 2014 (WALHI Aceh).

Ekspansi perkebunan sawit dengan beragam kasus yang terjadi di Aceh telah berdampak serius terhadap ekonomi, sosial, dan ekologi. Karenanya, saya makin yakin, perkebunan bambu malah menjadi kebalikannya. Secara ekonomi dan ekologi, perkebunan bambu akan berdampak positif; tinggal bagaimana manajemen pengelolaan yang profesional.