Asalkan syariah sesuai agama, halal, dan lain sebagainya, maka otomatis tidak ada keraguan atasnya. Begitu kiranya pola pikir sekelompok orang yang “mabuk agama”. 

Belum lama ini, ribuan orang terpaksa untuk merelakan uangnya dibawa kabur oleh sekelompok orang lantaran termakan dari penjualan rumah bodong berkedok ‘syariah’. Penipuan ini terjadi di Lebak, Banten dan berhasil diungkap oleh kepolisian terkait sindikat pengembang palsu dengan nama PT Wepro Citra Superblock. 

Tak tanggung-tanggung, kelompok penipu tersebut memperoleh untung mencapai Rp40 miliar dari korban yang termakan bujuk rayu mereka.

Para korban tertarik dengan janji para pelaku, yakni rumah yang bebas riba nan surgawi, kehendak untuk hindari riba nahas rumah yang diimpikan pun tak kunjung ada. 

Dilansir dari Vice Indonesia, mereka mengungkapkan para korban percaya terhadap salah satu pelaku yang dikenal sebagai ustaz. Mereka pun dijanjikan oleh pelaku rumah yang tidak pakai riba, bunga bank, tidak perlu KPR, dengan kata lain 100 persen murni syariah tanpa checking BI.

“Dia pakai ayat-ayat ketika menawarkan rumah tersebut. Bahkan ada kolam renang yang terpisah laki-laki dan perempuan,” ucap Rekimah.

Kasus semacam ini bukan kali pertama terjadi. Kasus-kasus seperti travel umrah dan haji pun kerap jadi rawan diselewengkan dana nya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Miris memang, ketika agama dijadikan sebuah industri.

Abdillah Toha, pengamat politik dan juga politik senior PAN, pernah menyoroti praktik industri agama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Bisnis haji dan umrah, produk halal, busana syariah, atau bank syariah merupakan contoh yang sering ada di masyarakat saat ini. Tak hanya itu, dalam dunia pendidikan juga bisa dikomersialkan, yakni lewat sekolah swasta yang bersyarikat.

Dalam tulisannya, Toha juga mengkritik tajam ihwal praktik dakwah yang tengah meningkat eksistensinya di masyarakat. Kerap kali ustaz-ustaz model begini dikenal masyarakat luas lewat YouTube ataupun media sosial lainnya. Mereka berkehidupan kaya dan makmur, dan terkadang ada yang menetapkan tarif untuk setiap kali tampil kepada para jemaahnya.

Memang tidak ada yang salah dengan praktik seperti ini. Nabi Muhammad SAW pun tak melarang para sahabatnya untuk mengambil upah ketika mengajarkan baca Alquran. Namun, justru yang perlu disoroti tingkah laku mereka dalam berdakwah. 

Belum lagi tentang keilmuannya dan siapa guru-gurunya. Sering kali, makian terlontar dari mulut pendakwah ketika menyampaikan. Tak jarang hal itu ditunjukkan kepada golongan tertentu yang berbeda dengannya, bahkan kepada pemerintah sekalipun.

Menurut Abi Quraish Shihab, seyogianya kita, dalam memilih ustadz, perhatikan paham washatiyah yang dianut olehnya. Maka ustaz yang mengerti hal tersebut tak ada makian di dalamnya.

“Makin luas pengetahuan seseorang, makin besar toleransinya.” Pesan Abi dalam memilih ustaz yang tepat.

Namun belakangan juga marak penggunaan label halal di segala sendi kehidupan umat Islam. Dari semula berlabel halal digunakan untuk sesuatu yang dikonsumsi seperti makanan hingga ke alat elektronik yang tidak penting mengapa diberi label halal. 

Memang kita sebagai umat yang beragama menginginkan sesuatu yang terbaik yang dipergunakan untuk mencapai keilahian dan keridaan sang pencipta.

Label halal dan haram untuk yang dikonsumsi memang baik dan sangat dianjurkan. Tapi ya jangan kebablasan hingga menyentuh ranah yang sejatinya tidak membutuhkan label halal karena kegunaannya tersebut saja sudah cukup memberi manfaat. Belum lagi soal fashion yang tak kalah ikut-ikutan untuk melabeli design-nya dengan halal, seperti hijab dan sebagainya.

Kekhawatiran kalau hal ini terus terjadi, justru berakibat pada pola pemahaman masyarakat yang terbilang salah. Beranggapan kalau sesuatu yang tidak ada label halal, maka otomatis haram dan harus ditinggalkan. Hal ini juga berdampak pada persaingan usaha yang menjadi tidak sehat hanya lantaran label halal. Sungguh miris!

Perluasan makna halal dan haram inilah yang juga membuat oknum pelaku usaha untuk memberi label halal terhadap produk. Di Indonesia pun, otoritas yang sering memberi label halal juga sering dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Yang lebih menggelitik lagi, para kelompok ‘mabok agama’ yang memandang kalau fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah bersifat mutlak dan harus dilaksanakan oleh umat Islam secara keseluruhan.