“...ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten...”

1 Syawal. Saat tirai senja turun menutupi jendela langit yang terang, muncul justru bukan suasana lengang, melainkan sahut menyahut gema Kemenangan. Garis finis bagi manusia yang dapati puasa bukan, meminjam Goenawan Mohamad, semata deprivasi, yakni sebuah perenggutan dari hidup yang normal, dan kita yang merasa harus menanggungkan itu, menginginkan imbalan yang memuaskan.

Gema yang beri tanda untuk: ditabuhnya bedug; takbiran keliling; ribut suara jeblugan, juga petasan kertas; suguhan ketupat, sambel goreng kentang, rendang, opor ayam, sayur berongkos, kacang goreng, emping goreng; kuwih nastar, putri salju; biskuit khong guan; sirop orson, kolang-kaling; berlembar uang kertas yang nampak kaku; nyekar; mudik; serba hal ihwal baru –yang bagi Umar Kayam dalam satu satire sketsanya, menyebutnya dengan suatu yang neko-neko, sehingga jer lebaran mawa beya (untuk bisa ber-Lebaran dibutuhkan biaya –red).

Barangkali keliru, sebab yang tak neko-neko pun ada, ia jadi suguhan utama, setidaknya bagi saya, ialah tempat untuk permaafan.

Maaf berarti apologia. Pengakuan bersalah untuk memperbaiki sesuatu. Noktah salah yang mesti saling maaf memaafkan –terlebih, jika ada dendam yang sangat. Manusia Indonesia beruntung, ada ruang permaafan kolektif yang terlegitimasi dalam satu momen: Halal-bi Halal. Namun, dalam momen itu, yakinkah kita akan menemukan apa yang diistilahkan Jacques Derrida (filsuf masyhur dari Perancis, 1930-2004) sebagai forgive the unforgiveable –permaafan yang murni?

Permaafan jadi tak murni, saat ia disertai syarat. Ia sebagai proyek politik, suatu ekonomi pertukaran. Bagaimana sepasang kekasih tak-bisa-cuma dengan tatap muka –apalagi lewat telepon, SMS, WA, Line, Telegram, DM Instagram. Atau teman yang mesti ada traktiran, juga rekan sejawat yang perlu disuguhi segala yang neko-neko. Dan pelbagai pengakuan kenegaraan guna beri penegasan akan dosa negara di masa lalu –semua itu untuk meminta maaf. Laku yang hanya sebatas, meminjam Derrida, komedi permaafan.

Selain itu, maaf yang diberi syarat cenderung munculkan stempel kasta. Pemberi maaf merasa lebih tinggi, lebih daulat dari peminta maaf. Akibatnya, yang diberi maaf mesti penuhi syarat dari yang memberi maaf. Sejauh itu, maaf jadi hilang makna. Hal yang tak disukai Derrida: "Apa yang membuat 'aku-maafkan', kadang-kadang memuakkan dan menjengkelkan, bahkan terasa tak senonoh, adalah dikukuhkannya sebuah daulat dalam kata-kata itu (GM, dalam Tempo, 25/4/2016).”

Memang tak sepenuhnya salah, bukan berarti juga tak ada faedah. Walau dengan maaf yang tanpa makna, semua itu ada sebagai usaha menjaga hubungan. Namun, stempel kasta itu akan rumit bila bertemu masalah-masalah pelik, seperti genosida, petrus (penembakan misterius), tahanan politik (tapol), penculikan, coup d’etat, penghilangan paksa, pengasingan, dan sejenisnya. Sampai di sini, mungkin sangat wajar, yang memberi maaf diposisikan bukan lagi sebagai korban, tapi seperti sang penentu akhir keadilan. Dan hukum jadi semacam jalan satu-satunya bagi syarat suatu pemberian maaf. Sebuah “ekonomi pertukaran” yang justru jadi perwujudan dari apa yang dikhawatirkan filsuf kontemporer asal Inggris, Simon Critchley: “Once we act out of revenge, don’t we become mired in a cycle of violence and counter-violence with no apparent end?” –sang korban lebih tinggi, dan berujung pada si pelaku jadi korban.

Dendam barangkali hadir saat permaafan tak murni itu. Saya selalu ingat pelajaran IPS saat sekolah dasar, bagaimana Kerajaan Singasari berdiri dan berjalan terseok-seok, penuh irama pemberontakan, juga bau amis darah. Rantai kekerasan yang bermula ketika Ken Arok, sang abdi dalem membunuh tuannya, Tunggul Ametung, seorang Akuwu Tumapel (daerah Kerajaan Kediri). Tak sampai di situ, ambisi Ken Arok berlanjut, ia coup d’etat Raja Kertajaya, sembari akhiri kisah Kerajaan Kediri. Ken Arok, sang pendiri Kerajaan Singasari. Tak lewat lima tahun memerintah, Ken Arok dibunuh suruhan Anusapati, anak Tunggul Ametung. Tahun 1227 Masehi, Anusapati naik takhta. Kelakuannya yang doyan menyabung ayam berujung kematian. Ia ditusuk oleh Tohjoyo, justru dengan kerisnya sendiri, yang dibuat Empu Gandring. Sejak itu, putra Ken Arok, Tohjoyo mengambil alih Kerajaan Singasari.

Seperti ayahnya, Tohjoyo tak lama duduk di singgasana. Ranggawuni, anak Anusapati menyerbu istana, merebut singgasana dari Tohjoyo tahun 1248 M. Kini, ia-lah sang raja. Ranggawuni sadar, rantai kekerasan itu tak akan usai, maka putra sulungnya ia jadikan raja muda yang kelak gantikan posisinya. Berharap anaknya dapat memutus rantai itu, kendati dengan pedang. Sang putra sulung itu, Kertanegara menyemai harapan itu, sambil membawa stabilitas internal kerajaan. Tak ada lagi coup d’etat, sampai tahun 1292 Masehi. Tahun di mana Kertanegara digulingkan, juga runtuhnya Kerajaan Singasari –justru oleh pedang dan darah. Lagi, oleh aroma balas dendam. Jayakatwang, anak keturunan Kertajaya yang menghirup aroma itu.

Dalam cerita Kerajaan Singasari itu, stempel kasta jadi bias. Siapa yang lebih tinggi dan siapa yang diberi maaf. Siapa pelaku, juga siapa korban. Sebab berlaku hukum yang diwanti-wanti Critchley: “Saat bertindak atas dasar balas dendam, balas dendamlah yang akan diterima kemudian.” Bisa dibilang, sebuah ekonomi pertukaran, bagi Derrida. Tak sepenuhnya tak tepat. Sebab, hukum balas dendam itu teramini dalam Perjanjian Lama dengan tersurat: “...nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak (Keluaran 21: 12-27).” Tetapi, adil bukan soal sama persis, melainkan setimpal. Al-Qur’an hadir kemudian untuk menyempurnakan itu, kisas atau hukum pembalasan atau lex talionis bisa diganti dengan diat, jika yang berhak memberi maaf berbaik hati. Lebih jauh, bahkan bila pemberi maaf melepas hak kisasnya, baginya, itu akan jadi penebus dosa (Al Maa’idah: 45) –itulah forgive the unforgiveable, sebuah permaafan yang murni.

Lalu, kita menengok sejarah. Adakah permaafan yang murni itu? Mungkin sukar dicari. Tetapi, kisah terkenal Nelson Mandela mendekati itu. Saya teringat film Mandela: Long Walk to Freedom (2013), kisah heroik yang sangat mengerti dan memutus rantai kekerasan itu –bukan dengan pedang. Mandela jauh lebihi raja-raja Singasari: “Aku akui jika aku ingin balas dendam, tapi aku ingin sesuatu yang lebih dari itu: hidup tanpa rasa takut dan kebencian.” Tak gampang bersikap demikian, bagi seorang yang melihat teman-temannya dibunuh, istrinya disiksa, dan hidup 27 tahun dalam bui. Celah begitu lebar untuk “mata ganti mata, gigi ganti gigi” saat Mandela menang dan berkuasa. Namun, ia tak demikian, ia tutup rapat-rapat celah itu.

Permaafan akan lebih sederhana ketika tak ada stempel kasta, memang. Boleh jadi, hal itu kita temui dalam tradisi sungkeman. Nyuwun ngapura, maaf memaafkan, yang bagi saya, bukan bagian dari komedi permaafan ala Derrida. Dalam tradisi Jawa itu, kedua pihak sama: tak ada yang lebih tinggi, lebih daulat, keduanya sebagai peminta maaf. Proses sungkem itu bukan cuma bersalaman dan beres. Ada batin yang bertaut, berlangsung tidak sesaat, isak tangis hadir kemudian. Cukup lama, saya sadari itu, yang hadir saban tahun oleh mbah kakung, mbah putri, pakde, bude, lilik, mbakyu –juga tentu orang tua saya. Maaf yang bukan lagi lex talionis, tetapi sebagai penebus dosa.

Tak ayal, Umar Kayam berimaji, bagaimana bila Lebaran biasa saja, tak ada yang neko-neko itu. Namun, saya yakin ia pasti bersepakat, momen nyuwun ngapura itu mesti ada. Sebab, maaf bukan semata menjaga hubungan, ia melampaui apa yang diistilahkan Derrida: “Suatu kegilaan-yang-tak-mungkin (baca: karena tiap manusia memiliki motif, maaf yang tulus adalah mustahil, bukan cuma karena ia sebuah kegilaan, namun juga yang-tak-mungkin, the impossible)” –yang justru kita temui pada sosok Mandela, juga tradisi sungkeman.

Maka, memaafkan itu jauh lebih mulia ketimbang pembalasan dendam, kendati ia begitu sulit. Dan selamat merayakan Hari Raya Idulfitri 1442 H. Ber-Lebaran dengan maaf-memaafkan.