Akhir-akhir ini dunia jurnalistik disesaki oleh dua arus utama pemberitaan, pertama soal rencana kepulangan (atau bahkan penjemputan) mantan aktivis Islamic State of Iraq and Syiria (eks-ISIS) dan yang kedua seputar goncangan badai korupsi yang tidak pernah usai.

Persoalan ISIS memang sempat menyita perhatian dunia, bukan soal gagasan sistem kenegaraan yang ditawarkan, tetapi lebih kepada aksi-aksi yang mempertontonkan kebiadaban sekelompok manusia. ISIS sukses menghadirkan teror bagi masyarakat dunia, pun mencemari kemurnian nilai dan ajaran Islam sebagai agama yang cinta damai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip humanisme.

Dalam konteks keindonesiaan, keberadaan simpatisan ISIS yang konon berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) sempat mencoreng citra humanisme masyarakat muslim di negeri ini. Sebab sebelum para kelompok takfiri ini berulah, masyarakat dunia telah melabeli Muslim Indonesia sebagai komoditas kaum beragama yang gandrung terhadap semangat persatuan tanpa mempersoalkan latar belakang kemanusiaan yang memang beragam.

Masyarakat dunia menganggap masyarakat Muslim Indonesia sebagai pribadi-pribadi yang cenderung menghindari ragam aksi kekerasan atas nama agama. Moderasi Islam di Indonesia menghindari upaya modifikasi dalil-dalil agama yang tujuannya untuk menebarkan ketakutan, melakukan penyiksaan, dan aksi-aksi kekerasan lain dengan bersandarkan pada ajaran agama.

Citra Masyarakat Muslim Indonesia cenderung mengimani ajaran ketuhanan secara sempurna (taat), cinta terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kedilan dan keadaban, memiliki semangat persatuan, berprinsip kerakyatan dan kemufakatan dalam melaksanakan kehidupan keseharian, serta berupaya penuh untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakangnya, sebagaimana ajaran pokok Pancasila.

Sementara itu, untuk persoalan korupsi, pada beberapa hari terakhir ini kita disesakkan oleh pemberitaan seputar ompongnya taring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan partai penguasa. KPK seolah tidak berdaya menghadapi perlawanan partai banteng dalam perkara suap penetapan calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih.

Belum lagi soal beberapa operasi tangkap tangan yang melibatkan beberapa pejabat di daerah mengindikasikan bahwa para pejabat kita belum sepenuhnya mampu menolak godaan manis korupsi. Korupsi menjelma sebagai ‘momok’ menggiurkan bagi para pejabat serakah yang ingin memanfaatkan kedudukannya untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dan kegelimangan harta benda.

Baik Korupsi ataupun ISIS adalah sesuatu yang sama-sama mampu merobek mimpi kemerdekaan, mimpi tentang kehidupan yang aman, sejahtera, dan terhindar dari segala hal yang berbau ketakutan dan penyiksaan. Cita kemerdekaan adalah suatu tatanan bernegara yang mendambakan kehidupan sejahtera, berdaulat, dan adil makmur berdasarkan prinsip Pancasila.

ISIS melalui beberapa simpatisannya telah sukses mengancam perdamaian dengan teror-teror yang mematikan. Rentetan teror dan terseraknya korban jiwa pada beberapa alsi penyerangan dan bom bunuh diri seakan menguatkan kiprah ISIS sebagai salah-satu kelompok teroris paling sadis yang pernah mengguncang Indonesia.

Kerusuhan yang terjadi di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Rutan Mako Brimob) Bogor pada 10 Mei 2018; Serangkaian bom bunuh diri yang terjadi di 3 (tiga) lokasi berbeda di Surabaya pada 13 Mei 2018; dan rentetan ledakan bom di sekitar Plaza Sarinah Jakarta pada 14 Januari 2016, adalah buah keberingasan para aktivis ISIS yang tidak segan memusnahkan semua orang di luar golongannya.

Meskipun mantan aktivis ISIS yang rencananya dipulangkan hanya berjumlah 700 orang, tetapi jumlah total simpatisannya di Indonesia jauh lebih besar. Catatan Suara.com (23/01/2016) bahkan menyebut jumlahnya menyentuh angka 2 juta jiwa. Hal yang mencengangkan adalah jumlah anak muda yang terpapar ajaran ini bertengger di angka 7 persen dari keseluruhan anak muda di Indonesia.

Sebagaimana banyaknya warga negara yang terpapar virus ISIS, jumlah penderita virus korupsi juga tidak kalah banyaknya. Catatan kasus korupsi yang dirilis oleh Tirto.com (17/10/2017) menyebutkan bahwa telah terjadi 260 kasus korupsi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dengan jumlah kasus terbanyak melibatkan anggota DPR dan DPRD.

Banyaknya jumlah kasus korupsi di atas berpotensi makin bertambah mengingat saat ini ruang gerak KPK makin diperlemah, baik dari segi regulasi ataupun penciptaan opini publik yang berusaha melemahkan integritas dan citra KPK sebagai institusi penegak segala praktik rasuah. Ini pertanda pengaruh korupsi di lingkaran kekuasaan makin menguat.

Dari sisi regulasi, sebenarnya negara tidaklah terlampau lemah dalam menghukum para pelaku anarkisme agama dan korupsi. Ini dibuktikan dengan beratnya sanksi hukum yang ditanggung oleh kedua jenis pelaku kejahatan itu. Maksimal hukuman yang akan diterapkannya pun tidaklah ringan, karena berurusan langsung dengan kematian.

Hanya saja pada tataran praktisnya, keseriusan negara dalam menghukum para pelaku dua kejahatan ini memang terkesan mbalelo, dan tidak pernah benar-benar serius memberantasnya hingga ke akar. Wajar saja kalau merebaknya jumlah pelaku korupsi dan simpatisan aliran keagamaan garis keras makin tidak terbendung.

Semua elemen negara, baik dari jajaran penguasanya, penegak hukumnya, dan para masyarakat umumnya, semestinya memiliki komitmen bersama untuk memusuhi korupsi dan radikalisme agama yang dibangun oleh ISIS. Serta mengupayakan agar kedua kejahatan ini tidak berlangsung secara beririgan. 

Sebab menyatunya kekuatan korupsi dan radikalisme ala ISIS akan membuat negara kelimpungan, atau bahkan hancur bergelimpangan. Untuk itu, waspadalah!