Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yang sedang digelar saat ini, maka lima tahun ke depan, 2019 - 2024, adalah periode yang mungkin akan lebih sulit bagi Jokowi.

Jika pada periode pemerintahan yang pertama, 2014 - 1019, Jokowi mendapat dukungan dari Wapres Jusuf Kalla yang berpengalaman dalam pemerintahan, kini Presiden Jokowi harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Wapres Ma’ruf Amin tidak terdengar pernah berkecimpung dalam lembaga pemerintahan dengan birokrasi yang di berbagai negara dikenal lamban dan berbelit.

Ini berarti Jokowi harus mengandalkan kemampuannya sendiri dalam memutuskan berbagai kebijakan dan masalah kenegaraan. Walau tentu saja perlu meminta pertimbangan dan saran dari wapresnya. 

Tantangan yang akan dihadapi Jokowi cukup berat. Ini kalau Jokowi ingin meninggalkan warisan yang besar bagi bangsa dan negara. Ia tentu saja bisa memilih cara pengelolaan pemerintahan yang lebih santai, dengan memberi kepercayaan bagi para pembantunya (menko dan menteri) untuk bekerja sebaik mungkin. 

Ia tinggal mendengarkan laporan dan melakukan pengecekan di lapangan, untuk kemudian memberikan perintah percepatan atau pengoperasian program yang lebih terarah.

Selanjutnya, Jokowi bisa lebih sering tindak-tindak ke luar negeri, menghadiri undangan dari negara-negara lain atau lembaga-lembaga dunia lain dengan membacakan pidato yang sudah disiapkan oleh menteri terkait. 

Jika pada periode pertama Jokowi belum pernah menghadiri Sidang Umum PBB, maka pada periode kedua inilah saat yang tepat baginya untuk “menebus utang”. 

Adapun urusan politik dalam negeri dapat diserahkan kepada Mendagri, urusan keamanan kepada Kapolri dan Panglima TNI. Urusan infrastruktur, tinggal melanjutkan pola kerja yang lumayan berhasil selama 2014 - 2019. Sedang urusan kemasyarakatan, khususnya merealisasikan Revolusi Mental yang masih menggantung, dapat digarap oleh menteri-menteri yang lain.

Koordinasi antarmenteri pun akan dapat berjalan dengan baik karena ada beberapa menteri koordinator. Keseluruhan kegiatan pemerintahan dapat dipimpin oleh Wakil Presiden, yang mirip-mirip dengan Gus Dur. Maka periode kedua bisa menjadi era yang menyenangkan bagi Jokowi pribadi.

Namun saya yakin, Jokowi tidak akan mengambil sikap bersantai di periode pemerintahannya yang kedua. Ia justru akan berbuat lebih banyak dan lebih keras untuk membuat Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih bermartabat. 

Ia tidak mempunyai beban seperti pada periode pertama. Karena jabatan presiden hingga 5 tahun ke depan telah sah disandangnya. Tidak ada yang menggugatnya lagi. Kecuali Jokowi mengalami kejadian luar biasa, ia akan menjadi presiden untuk dua periode seperti halnya Presiden SBY (2005 - 2009 dan 2009 - 2014).

Tantangan

Jokowi kemungkinan besar akan menghadapi beberapa tantangan yang membuatnya harus terus terjaga dalam mengendalikan jalannya pemerintahan.

Pertama, beberapa menteri yang berasal dari parpol akan saling bersaing untuk menjadi capres/cawapres pada Pilpres 2024. Mereka akan menunjukkan prestasinya dengan melakukan program-program yang populer, mudah dilaksanakan, dan hasilnya terlihat jelas dan dirasakan oleh masyarakat banyak.

Beberapa partai akan berkoalisi untuk memenuhi syarat pencalonan, yaitu minimal 20% suara Pileg 2019. Maka kemungkinan besar akan ada 3 koalisi partai yang akan bertarung di 2024, yaitu Gerindra-PKS, dan 2 koalisi baru yang merupakan pecahan dari koalisi partai pendukung Jokowi-Amin pada Pilpres 2019. 

Bersama dengan PDIP yang dapat mencalonkan capres/cawapres sendiri, maka diduga akan ada 4 pasangan capres/cawapres pada Pilpres 2024.

Jika semua calon berasal dari partai, maka akan ada 6 orang menteri yang akan bertarung di Pilpres 2024. Semuanya berasal dari partai-partai yang mendukung pemerintahan Jokowi-Amin. Kontestasi keenam orang pembantu presiden ini dapat menyebabkan target-target Jokowi tidak tercapai.

Kerja sama antarinstansi pemerintah terancam untuk terjadi dengan mulus. Sesama partai koalisi akan lebih mudah bekerja sama, tetapi dengan partai yang tidak satu koalisi mungkin akan sulit bekerja sama, bahkan mungkin akan saling menjatuhkan. 

Maka Jokowi-Amin mempunyai pekerjaan tambahan: membuat menteri-menteri yang berbeda kubu harus saling mendukung untuk kepentingan negara. Tidak bisa dibiarkan jalan sendiri-sendiri.

Kedua, partai-partai oposisi (terutama Gerindra dan PKS) akan lebih gencar mencari kelemahan partai-partai pemerintah agar mendapat simpati rakyat guna menenangkan Pilpres 2024. Prabowo, jika akan maju lagi menjadi capres untuk kesekian kali, akan lebih tajam membedah kesalahan kebijakan pemerintahan Jokowi-Amin. 

Data-data statistik dari BPS dan peringkat kemajuan tentang berbagai aspek kehidupan dan kemajuan negara-negara yang dibuat oleh lembaga-lembaga riset internasional dapat dijadikan senjata bagi kubu oposisi untuk menunjukkan kegagalan pemerintahan Jokowi-Amin.

Jangankan ada penurunan, ada peningkatan yang positif saja dapat dijadikan alat untuk menyudutkan pemerintah (misalnya dengan menunjukkan kinerja negara lain yang peningkatannya lebih tinggi daripada peningkatan yang dicapai Indonesia). Maka pemerintah harus terus-menerus meningkatkan kinerjanya di segala bidang. Tidak boleh berlengah-lengah.

Selain itu, para menteri Kabinet Kerja II harus menjaga diri untuk tidak melakukan blunder, yaitu keliruan kecil yang berdampak besar, seperti kejadian yang menimpa Ahok beberapa tahun yang lalu. 

Demikian juga Jokowi-Amin harus menjaga agar menteri-menterinya tidak melakukan tindak korupsi, atau menyalahgunakan kekuasaan, seperti yang terjadi pada kabinet Indonesia Kerja I. Ini akan sangat mengurangi kepercayaan rakyat akan keseriusan Jokowi membangun pemerintahan yang bersih. 

Jika ini terjadi, maka jangan salahkan rakyat untuk menyebut Jokowi sebagai presiden pembohong, atau setidaknya “omdo” (omong doang) seperti yang disindir pendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 yang lalu.

Ketiga, waktu untuk bekerja secara efektif akan menjadi lebih pendek bagi beberapa menteri di kabinet Jokowi-Amin. 

Pada tahun pertama, menteri-menteri yang baru masih dalam proses pemahaman tentang tugas pokok kementeriannya, sedang pada tahun terakhir sudah beralih fokus untuk memperebutkan kursi presiden/wapres dalam ajang Pilpres 2024. Praktis hanya ada waktu 3 - 4 tahun bagi menteri-menteri yang berasal dari parpol untuk bekerja secara penuh.

Maka Jokowi dituntut untuk memantau dengan ketat kinerja para menterinya. Jangan sampai mereka tidak mencapai target yang ingin dicapainya pada periode pemerintahan yang kedua. Jangan ada keinginan untuk berleha-leha.

***

Jokowi boleh bersyukur dengan keberhasilannya memenangkan kontestasi presiden dalam Pilpres 2019. Ia boleh berbangga telah mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia untuk mewujudkan program kerja yang belum selesai dan yang dijanjikan untuk dilaksanakan pada 2019 - 2024.

Namun jalan di depan terlihat tidak begitu mulus. Ada banyak lubang yang menganga dan tikungan yang tajam. 

Untuk itu, Jokowi bersama Ma’ruf Amin harus pandai-pandai mengemudikan kereta kencana pemerintahannya dengan cerdas, tegas, dan konsisten. Jangan karena telah menang dari Pilpres 2019 yang luar biasa gemuruhnya, maka Jokowi malah menjadi santai, lengah, dan berleha-leha dalam menghadapi tantangan yang menghadang di periode kedua pemerintahannya.