PhD Student
1 bulan lalu · 272 view · 9 menit baca · Hukum 85971_34305.jpg
wnycstudios.org

Perihal Politisasi Hukum di Indonesia

Kasus yang menjerat Rocky Gerung, Ahmad Dhani, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan lain-lain semestinya menuntut para pemikir dan sarjana hukum merefleksikan secara mendalam pola hubungan politik dan hukum di Indonesia. Kalau kita tarik jauh ke belakang, kasus-kasus heboh yang menjerat Abraham Samad, Anas Urbaningrum, dan Antasari Azhar bisa juga kita masukan ke dalam deretan kasus serupa.

Kasus-kasus tersebut, jika disederhanakan, bisa dikategorikan sebagai kasus-kasus politik, setidaknya karena para figur yang didakwa, juga kondisi dan konteks yang menjeratnya, terkait erat dengan perkembangan politik tertentu. Dan karena itu, muncul dugaan kemungkinan adanya politisasi hukum: hukum digunakan sebagai alat untuk tujuan politik, baik oleh pihak pemegang kekuasaan maupun pihak penentangnya. 

Memang, secara prosedural-yuridis, dugaan ini sulit dibuktikan karena persidangan berjalan dan bukti-bukti dihadapkan di muka pengadilan. Namun aromanya menjurus pada dugaan adanya politisasi hukum. Inilah yang ingin kita coba sedikit bedah.

Otto Kirchheimer, sarjana hukum Jerman yang mengungsi ke Amerika saat perang dunia kedua, menulis ini dengan detail dan tajam. Dalam artikelnya Politics and Justice, ia mengingatkan kita bahwa pada dasarnya lembaga hukum dan politik bekerja dalam ranahnya yang berbeda, dengan logika dan tujuan yang berbeda pula. 

Tindakan politik ditujukan untuk mengubah atau mempertahankan satu hubungan kekuasaan, sementara pranata dan aparatus hukum diciptakan untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan antara orang dengan kelompok, atau antara orang-perorangan, berdasar pada seperangkat aturan yang telah ditentukan dan disepakati. 

Kekuasaan menuntut ketundukan pada relasi kuasa, sementara hukum menuntut ketundukan pada aturan bersama yang telah disepakati.

Memang terdapat pola hubungan yang niscaya dan bisa diterima antara politik dan hukum. Pertama, institusi politik, misalnya lewat parlemen, bisa mengubah hukum dan norma lewat proses politik legislasi. 

Tindakan politik parlemen pada dasarnya adalah upaya membuat dan mendefinisikan ulang sebuah norma. Bisa juga norma dibuat dan didefinisikan ulang melalui peraturan yang dibuat oleh eksekutif, misalnya Perpu, dalam kondisi darurat.

Kedua, otoritas politik terhubung pada lembaga hukum secara niscaya dalam hal para aparatus hukum diangkat oleh pemegang kekuasaan dengan cara-cara yang disepakati. 

Namun perlu dicatat bahwa setelah mereka dipilih, diangkat, dan dilantik, semestinya mereka langsung terlindungi dari kemungkinan campur tangan pihak yang mengangkatnya. Para aparat hukum, setelah dilantik, menjadi pihak yang sama tinggi kewenangannya dengan yang mengangkatnya, berdasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan negara.

Kuat-tidaknya lembaga hukum bisa dilihat dari seberapa kokoh dan kuat tembok yang memisahkan para hakim dari para politisi, lembaga hukum dari politik. Pada sistem otoriter atau totaliter, tembok itu hilang sama sekali, dan karena itu hukum sepenuhnya menjadi alat penguasa. 

Kasus-kasus politik pada zaman Orde Baru, atau kasus terbaru di negara lain seperti Mesir yang menghukum ratusan bahkan ribuan anggota Ikhwanul Muslimin setelah Jenderal Asisi mengkudeta, adalah contoh telanjang betapa dalam sistem non-demokratis, lembaga hukum adalah bagian dari pranata politik.

Di negara demokrasi baru seperti di Indonesia, tembok pemisah kelembagaan yang menyekat lembaga hukum dengan lembaga politik memang sudah dibangun. Namun karena masih lemah dan rapuh, sering kali tembok itu diloncati atau dilubangi, dan karena itu banyak hakim yang masih bisa dibeli independensinya oleh uang, kekuasaan, dan kepentingan lain. 

Tolok ukur untuk membedakan rezim otoriter dari rezim demokrasi konstitusional bisa dilihat dari seberapa kuat dan efektif batasan dan perlindungan aparatus hukum dari hasrat dan campur tangan kekuasaan politik.

Secara historis, politisasi hukum banyak ditemui pada rezim komunis, nasionalisme sosialis, dan rezim-rezim otoriter. Model hukum sebagai alat politik juga menjadi ciri dasar Republik Weimar di Jerman dan menjadi bagian erat pengalaman politik di Perancis. 

Sampai taraf tertentu, politisasi hukum bisa juga dijumpai dalam realitas politik dan hukum di Amerika dan negara demokrasi baru seperti Indonesia. Kenapa demikian?

Dalam kondisi non-demokratis, ada banyak cara yang sama-sama atau jauh lebih efektif bagi penguasa untuk menyingkirkan pembangkang atau lawan politik (bisa diculik, dibunuh, dan lain sebagainya). 

Dalam rezim demokrasi konstitusional, tidak banyak tersedia pilihan untuk melakukan itu. Dan karenanya, keputusan pengadilan menjadi pilihan paling menjanjikan untuk dijadikan alat membungkam, atau menundukkan musuh politik.

Perlu dicatat, dalam sistem demokrasi, meski relatif lebih terbatas, oposisi bisa pula menggunakan hukum sebagai alat politik untuk melawan penguasa, misalnya dengan membuat aduan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan lain sebagainya dengan tujuan menjerat seorang aktor politik atau mengubah persepsi publik sebagai langkah awal menjungkalkan penguasa. Lembaga pengadilan tak jarang menjadi alat ampuh oposisi untuk menggambarkan dirinya sebagai korban rezim untuk meraup simpati.

Perlu dicatat bahwa perbedaan praktik memperalat hukum dalam sistem otoriter dan demokrasi bukanlah semata-mata terletak pada seberapa sering atau jarang hal itu dipraktikkan. Perbedaan keduanya bisa juga dilihat dalam ketidakmungkinan pemerintahan demokratis mengkalkulasi dan menentukan dari awal hasil dari sebuah proses pengadilan. 

Pemerintahan demokratis tidak bisa melarang seseorang membawa bukti-bukti ke muka pengadilan, tidak bisa pula mengontrol atau memanipulasi hakim (pengacara dan jaksa) agar tujuan yang diinginkan penguasa bisa terwujud. 

Setidaknya, itulah yang tampak di ruang publik: presiden atau penguasa selalu bilang bahwa semua diserahkan para proses pengadilan. Norma demokrasi menuntut penguasa untuk tidak mendikte proses pengadilan. 

Tetapi meski politisasi hukum sangat berisiko diterapkan dalam sistem demokratis, praktik itu juga menawarkan keuntungan politik yang menggiurkan bagi pelakunya karena ketiadaan alternatif lain untuk menundukkan lawan sebagaimana disebutkan di atas.

Empat Model Politisasi Hukum

Merujuk pada Otto Kirchheimer, setidaknya kita bisa jumpai empat model bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk tujuan politik. Pola ini dibuat tidak untuk memilah apakah salah satunya legitimate atau tidak. Pola ini hanya cara kita memahami bagaimana hukum atau institusi pengadilan digunakan untuk tujuan-tujuan politik.

Pertama, politisasi hukum menyatu dalam kasus kriminal biasa. Pembunuhan tetaplah pembunuhan meski ia dilakukan oleh anggota kelompok terlarang seperti kelompok teroris atau pemberontak. 

Teroris yang membuhuh polisi atau anggota separatis yang membunuh anggota TNI, misalnya, bisa kita jadikan contoh. Motif mereka melakukan pembunuhan (atau pencederaan) tidak terlepas dari motif politik tertentu, misalnya ingin mengganti Pancasila atau merdeka. 

Dalam model ini, penuntut di pengadilan akan sebisa mungkin mengecilkan motif dalam tuntutan dan akan lebih fokus pada tindak pembunuhan. Sementara terdakwa akan sebisa mungkin mengungkapkan tujuan dan motif politik dari tindakannya, misalnya tindakannya adalah upaya bela diri dari penindasan atau sebagai upaya untuk mencapai kemerdekaan. 

Pada tataran yang lebih sederhana, dalam kasus Ahmad Dhani yang dijerat UU ITE atau kasus penistaan agama Ahok, terdakwa akan mempropagandakan atau menekankan aspek politik dari peristiwa hukum, sementara penuntut akan berkukuh bahwa ini semata-mata kasus hukum.

Bahkan jika terdakwa kemudian harus mengakui fakta-fakta yang dituduhkan, ia akan menekankan motivasi politik di balik peristiwa hukum itu. Terdakwa akan dianggap berhasil jika bisa membuktikan, atau berusaha meyakinkan setidaknya pada publik, bahwa pengadilan menjeratnya secara politis karena keanggotaan atau kegiatannya dalam organisasi yang tidak disukai rezim atau sebaliknya.

Kedua, menggunakan pranata hukum untuk tujuan politik bisa beroperasi pada tataran di mana terdakwa secara aktif dan langsung menyerang tatanan konstitusional yang ada. Bayangkan, misalnya, kelompok yang ingin mengganti Pancasila, ingin mendirikan negara Islam, atau ingin memerdekakan diri dan lantas melakukan pemberontakan. 

Kejahatan pengkhianatan dan separatisme bisa terjadi dengan atau tanpa campur tangan pihak asing. Tapi dalam banyak kasus, kasus pengkhianatan bisanya dikaitkan dengan sejauh mana terdakwa terkait atau menjadi bagian dari kepentingan pihak asing (misalnya kasus mata-mata). 

Model ini jelas adanya: terdakwa dengan jelas berusaha melakukan tindakan yang dilarang konstitusi dan karena itu hukum digunakan untuk menghentikan upaya politiknya.

Ketiga, terkait dengan model sebelumnya, kita bisa bertanya: bagaimana jika pemikiran berbahaya, propaganda, diskusi, penyebaran platform politik yang terlarang seperti komunisme tidaklah disertai oleh tindakan yang jelas, aktif, dan nyata dalam usahanya untuk mengubah dan mengganti tatanan konstitusi?

Ingat, pada model kedua, terdakwa secara aktif bertindak untuk mengubah norma dasar. Pada model ini, seseorang baru berada pada tahapan mempercayai dan menyebarkan ide dan gagasan. Kasus anggota HTI mungkin bisa jadi contoh menarik. 

Bagaimana Pengadilan bersikap pada orang yang mempunyai paham radikal tapi ia tidak secara aktif berusaha mengganti norma yang ada? Bagaimana menyeimbangkan antara hak kebebasan berpendapat dengan usaha membatasi kemungkinan terjadinya pembangkangan dan usaha aktif mengubah konstitusi dimasa yang akan datang?

Dalam sistem otoriter, untuk menangani kasus ini, mudah saja: jika melalui proses peradilan, mereka akan secara otomatis dianggap sebagai pembangkang/penghianat (dimasukkan ke dalam kelompok kedua) atau mereka disingkirkan melalui proses politik, misalnya diculik, dibunuh, atau dibuang.

Dalam sistem demokrasi, model ini sangat rumit karena pengadilan dituntut untuk menyeimbangkan dua hal: kebebasan berpendapat dan berkeyakinan dengan kepentingan menjaga norma dasar. Dalam kasus ini, pengadilan dituntut untuk melakukan penilaian yang sangat hati-hati atas perilaku dan rekam jejak terdakwa sebelumnya, latar belakang ideologi dan doktrinnya, loyalitas dan keterkaitan dengan kelompoknya. 

Lebih jauh, pengadilan harus berhipotesis: apa kira-kira yang akan dilakukan terdakwa jika keadaan memungkinkannya berbuat lebih dari sekadar memercayai dan menyebarkan gagasan dan tidak terhalangi oleh upaya pencegahan? Dengan kata lain, pengadilan harus berusaha 'menerka' apa yang akan dilakukan terdakwa dalam kondisi-kondisi yang diandaikan. 

Di Amerika, sebagai contoh, pengadilan harus menguji apakah persyaratan ‘bahaya yang jelas dan nyata‘ (clear and present danger) telah terpenuhi agar seseorang bisa dijerat jenis kejahatan model kedua (penghianatan dan pembangkangan). Persyaratan ini kemudian berubah menjadi 'bahaya yang mungkin terjadi' (grave and probable test). Artinya, persyaratan pengadilan untuk membuktikan dan menjerat terdakwa menjadi lebih ringan.

Keempat, upaya memperalat hukum untuk tujuan politik bisa terjadi dalam kasus yang sepenuhnya direkayasa. Peradilan jenis ini tidak berdasar pada tindakan atau niat terdakwa dalam sebuah peristiwa kejahatan. Peradilan diciptakan dari upaya mencari-cari kesalahan dari kemungkinan jutaan tindakan manusia, atau digali dari arsip masa lalu yang dimiliki pemerintah atau pihak lain. 

Dari semua itu, tuduhan disusun dan fakta disaring untuk kemudian didakwakan atas tuduhan tertentu, biasanya atas nama kejahatan pencemaran nama baik, pemalsuan dokumen, sumpah/kesaksian palsu atau penodaan agama, atau kasus lain. 

Biasanya penuntut atau pihak yang mengadukan terdakwa akan mencari pasal hukum yang bisa ditafsir dengan lebih leluasa. Semacam apa yang disebut pasal karet. 

Pada jenis ini, proses peradilan diupayakan seminimal mungkin menghindari sorotan politis dan seolah-olah fokus pada pelanggaran terdakwa di masa lalu. Fakta-fakta yang disodorkan biasanya tidak langsung berkaitan dan tidak ada signifikansinya untuk terdakwa pada saat diadili atau pada isu yang sedang menjadi perhatian publik. 

Kasus Abraham Samad dalam situasi rivalitas KPK-Polisi (Cicak Buaya) yang dijerat pasal fotokopi palsu beberapa tahun lalu adalah bukti telanjang upaya pihak tertentu menyingkirkannya dari kursi ketua KPK. Tujuannya bukan untuk menjerat Samad secara hukum karena sebuah tindakan kriminal. Ia didakwa semata-mata agar pihak tertentu mempunyai alasan untuk menyingkirkannya dari jabatannya. 

Kasus Ahok, Ahmad Dhani, dan Buni Yani, dalam hemat saya, bisa kita masukkan dalam kategori ini.

Keempat model di atas, dilihat secara kasat mata, sepertinya tidak ada yang keliru. Hal ini terjadi karena kita sering terjebak dalam cara pandang hukum positif yang semata-mata melihat hukum dari serangkaian proses acara di pengadilan. Hukum bisa menjadi absurd jika diceraikan dari fondasi moralitas yang lebih tinggi. 

Mengetahui dan melihat fenomena ini adalah langkah awal kita bersama memperbaiki pranata hukum di Indonesia. Seiring dengan tumbuh-kembangnya demokrasi, kita mestinya memulai usaha memperkuat, menjaga, dan merawat ‘tembok’ pemisah yang bisa melindungi pranata hukum yang independen agar lebih imun dari hasrat dan kepentingan politik semua pihak.

Yang krusial untuk jangka pendek adalah bagaimana mengecilkan kemungkinan peraturan tertentu untuk digunakan secara politis. Pasal-pasal karet, misalnya UU ITE pasal 27, juga undang-undang kontroversial seperti UU Penodaan Agama (No 1/PNPS/1965) sudah semestinya ditinjau kembali, baik melalui mekanisme judicial review atau melalui perubahan norma lewat proses legislasi.