Tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih sulit untuk menerima hal-hal yang menjadi narasi utama dari isu perempuan. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, juga stigma yang melekat pada perempuan di ruang publik.

Lebih dari 100 tahun yang lalu, Indonesia mempunyai tokoh yang mempunyai fokus pada isu perempuan. Namanya kembali hidup setiap tanggal 21 April, atau hanya ‘dihidupkan’ pada tanggal itu. Dia adalah Raden Ajeng Kartini.

Dalam surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda, yang kemudian dikumpulkan Mr. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang dalam bahasa Indonesia, Kartini memberikan pemikirannya soal pendidikan perempuan.

Tentu saja, pemikiran Kartini kala itu tidak lepas dari konteks kehidupan era kolonial. Pribumi, apa lagi perempuan, adalah warga negara yang rentan mengalami diskriminasi dari pemerintah kolonial baik itu dari pendidikan, ekonomi, bahkan hak politik.

Konstruksi sosial kala itu menjadikan pembagian peran perempuan hanya berkutat pada sektor domestik saja. Akibatnya, perempuan berada pada kondisi yang tertinggal secara pengetahuan dan kemampuan dalam sektor publik.

Perempuan tidak memiliki privilese layaknya laki-laki. Jangankan disandingkan dengan Eropa Totok atau masyarakat kelas dua seperti orang timur asing (arab dan tionghoa), dan keturunan Indo-Belanda. Dengan sesama pribumi saja, jika bukan dari golongan bangsawan, perempuan akan selalu berada di bawah laki-laki.

Sekalipun Hari Kartini selalu diperingati sebagai seremonial untuk memperingati semangat juang Kartini tentang perempuan, nyatanya kondisi perempuan sampai dengan saat ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan era kolonial dalam hal kesetaraan.

Kesadaran dan pemahaman terkait kesetaraan perempuan dalam publik belum sepenuhnya dimiliki oleh sebagian masyarakat kita. Salah satunya tidak lepas dari pandangan patriarkis yang masih berlaku saat ini. Pandangan ini telah menjadi sistem nilai yang berlaku secara turun temurun melalui institusi keluarga dan lingkungan sosial. Baik itu karena nilai adat, nilai agama, atau belief system,

Gerakan feminisme kemudian muncul sebagai salah satu gerakan masif untuk memberikan pemahaman kesetaraan. Perlu ditekankan bahwa gerakan feminisme bukanlah gerakan yang melawan laki-laki, melainkan gerakan yang menolak pendapat kolot dan usang mengenai pembagian peran antara perempuan dan laki-laki.

Poin ini yang kemudian banyak menimbulkan kesalah-pahaman di ruang publik mengenai feminisme. Bahwa peran antara laki-laki dan perempuan di ruang publik sejatinya masih bisa dikompromikan selama itu tidak bertentangan dengan kondisi biologis yang membatasi peran laki-laki dan perempuan.

Gerakan feminisme setidaknya turut andil dalam memberikan pemahaman bahwa ada masalah dibalik kondisi yang sekilas terlihat biasa saja, dan tidak disadari semua orang. Bisa dibilang, isu perempuan muncul sebagai jawaban atas kesadaran naif yang dimiliki sebagian masyarakat saat ini.

Perjuangan kelompok identitas perempuan menjadi sulit ketika dihadapkan kenyataan bahwa tidak semua mempunyai keresahan yang sama. Tidak semua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hingga perjuangan ini hanya sampai kepada mereka yang mempunyai kesadaran untuk kemudian bergerak.

Politik Identitas Perempuan

Politik identitas tidak diartikan sebagai bentuk politisasi suatu kelompok dengan maksud mendiskreditkan kelompok lainnya atas dasar identitas keagamaan atau kesukuan seperti halnya yang biasa kita dengar dalam pemberitaan mengenai pemilu lalu.

Lebih lanjut, politik identitas menurut Iris Marion Young didefinisikan sebagai bentuk perjuangan kelompok untuk mencapai kesetaraan hak dan keadilan dengan kelompok lainnya. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok identitas yang didasarkan atas kesamaan ras, agama, etnis, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan orientasi seksual.

Politik identitas muncul sebagai perlawanan kelompok atas suatu kondisi yang memaksa mereka tunduk kepada sistem yang merugikan kelompok identitasnya. Umumnya terjadi karena perbedaan identitas yang dimiliki sehingga kemudian menimbulkan penolakan dan berujung pada penindasan atas suatu kelompok identitas.

Politik identitas mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengakuan atas perbedaan yang dimiliki suatu kelompok identitas, guna mencapai kesetaraan dalam kelompok masyarakat.

Kelompok identitas perempuan sekalipun keberadaannya diakui dan diterima dalam kelompok masyarakat, tidak begitu saja membuat mereka mendapat keadilan dalam ruang publik. Setidaknya ada tiga tugas utama yang diperjuangkan: Kesetaraan, pemberdayaan, dan melawan stigma masyarakat yang di mana ketiganya menjadi saling berkaitan

Dalam ruang publik, selama ini perempuan tidak mendapatkan peran layaknya laki-laki yang diberikan porsi lebih besar. Perempuan, secara turun temurun, diasosiasikan dengan sektor domestik. Seolah peran perempuan hanya mengurusi sumur, dapur, dan kasur.

Perempuan juga tidak bisa lepas dari stigma yang dibentuk atas konstruksi sosial masyarakat. Karena perempuan hanya diberikan porsi lebih kepada tiga hal tersebut, maka perempuan tidak diberikan keleluasaan untuk memberdayakan diri. Misalnya saja dalam hal pendidikan.

Pandangan umum masyarakat, perempuan dengan tingkat pendidikan dan jenjang karir yang tinggi dianggap bukanlah sesuatu yang penting. Karena pada akhirnya akan berakhir di rumah, dan akan sulit jodoh karena levelnya ‘ketinggian’.

Stigma ini yang kemudian membatasi perempuan untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya lebih jauh. Dengan minimnya akses perempuan untuk berdaya, maka akan sulit pula untuk meruntuhkan stigma tersebut karena minimnya kesempatan.

Ironi lain yang muncul yaitu masih banyaknya kekerasan seksual terhadap perempuan. Pandangan umum masyarakat yang masih terjebak dengan pola pikir bahwa perempuan adalah objek, dan juga sapi perah bagi laki-laki menjadikan perempuan berada pada kondisi yang rentan.

Sebaliknya, laki-laki juga selalu berada dalam posisi dominan dalam relasi kuasa antara keduanya. Dominasi ini menciptakan kecenderungan untuk mengeksploitasi lainnya.

Bicara dominasi dalam konteks pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sebenarnya bukanlah hal yang baku dan masih bisa diperdebatkan. Siapapun bisa menjadi dominan. Konsep dominasi di sini muncul akibat kuatnya konstruksi di masyarakat.

Artinya ini masih bisa dilawan dengan meruntuhkan konstruksi lama dan mendirikan konstruksi baru. Bisa perempuan dominan, laki-laki dominan, atau bahkan imbang. Pilihan kita hanya bisa terjebak dengan pandangan lama, atau keluar dari jebakan pandangan ini.

Apakah perempuan bisa bersaing dengan laki-laki atau justru tertinggal, setidaknya dapat dilihat dari kesempatan dan dukungan lingkungan di mana mereka berkembang. Pun ini harus tetap didukung dengan kesadaran kolektif bahwa perempuan berhak setara dengan laki-laki di ruang publik.

Mengingat bahwa perempuan dan laki-laki merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan, tugas memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait hak perempuan tidak semata-mata dimiliki perempuan saja. Tapi juga menjadi tanggung jawab laki-laki.

Apa yang menjadi masalah perempuan hari ini adalah bukan hanya masalah kultural, juga masalah sistemik. Artinya bahwa ini bukan perjuangan satu kelompok, tapi juga perjuangan yang melibatkan seluruh elemen dalam kelompok masyarakat.

Tidak perlu terjebak dalam acara seremonial setiap tahun dengan mengenakan kebaya dan baju daerah. Kalau perlu, jadikanlah setiap hari menjadi 21 April dengan mengenakan semangatnya. Buatlah Kartini tersenyum lebar dalam kuburnya.