Akhir-akhir ini dunia tanah air digemparkan dengan kemunculan berita terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak, mulai dari seseorang yang berkedok guru melakukan perbuatan amoral merudapaksa anak-anak didiknya yang berkelamin perempuan, masih di bawah umur bahkan hingga melahirkan. Mirisnya tidak hanya 1 korban melainkan puluhan korban.

Disusul kemunculan berita terkait penculikan anak yang dipaksa menjadi pemuas nafsu manusia bejat. Lalu ada berita terkait satu keluarga yang melecehkan anggota keluarganya sendiri, dan masih banyak lagi kasus pelecehan seksual lainnya di media massa. Perbuatan amoral ini tak khayal membuat murka dan geram masyarakat.

Menyadur dari Tirto.id, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan mendapat pengaduan sebanyak 2.316 laporan kasus anak periode Januari-Juni 2021 atau selama pandemi COVID-19 tahun ini.(artikel "KPAI: Ada 2.316 Aduan Kasus Anak 2021, 95 Korban Kejahatan Seksual").

Kemudian artikel dari suara.com terkait “Kekerasan Seksual Anak 2021: Didominasi di Satuan Pendidikan yang Bernaung di Kemenag”, menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terdiri dari guru sebanyak 10 orang (55.55 persen), kepala sekolah atau pimpinan pondok pesantren empat orang (22,22 persen), pengasuh (11,11 persen), tokoh agama (5.56 persen), dan pembina asrama (5.56 persen).

Dari informasi tersebut di atas, betapa mengejutkan dan membuat bulu kuduk berdiri untuk menyikapi permasalahan ini. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah kenapa perempuan usia dini rentan menjadi korban pelecehan seksual?

Selain itu tentu kita bertanya-tanya kenapa ada manusia yang sampai begitu “gila” menjadi predator seks, memanfaatkan anak untuk pemuas nafsu bejat sakitnya. Apalagi rata-rata pelaku adalah orang yang dianggap memiliki karakter sebagai seorang pendidik dan terjadi di “lingkungan” pendidikan.

Perlu digaris bawahi, nila setitik merusak susu sebelanga atau satu kesalahan akan menghapus seribu kebaikan, perbuatan oknum/pelaku tersebut akan mencoreng dan merusak instansi pendidikan lainnya, ini adalah getah dari perbuatan oknum bejat (pelaku) tersebut sehingga menyebabkan masyarakat menjadi khawatir dan tak jarang menyamaratakan dengan lainnya.

Sebelum membahasnya marilah kita tengok dan pelajari bersama terkait Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 terkait eksploitasi anak. Berikut kutipan Pasal 66 Undang-undang tersebut:

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Munculnya perilaku amoral pelaku eksploitasi anak adalah tindakan yang berhubungan dengan krisis moral pelaku dan didukung dengan lemahnya pengawasan dari masyarakat.

Pelaku dengan segala cara, baik itu dengan cara halus atau pun kekerasan berusaha untuk menekan korban. Dalih iming-iming yang berkaitan untuk kepentingan korban, misal dalih untuk mendapatkan nilai baik, dalih memberikan imbalan sejumlah uang, dalih menjadikan korban sebagai istri dan lain sebagainya secara tidak langsung akan memberikan penekanan kepada korban itu sendiri.

Di satu sisi bagi korban sendiri, dalam kondisi kurangnya pemahaman dan keberanian untuk melawan, secara terpaksa akan menuruti paksaan pelaku.

Sangat mengerikan untuk membayangkan peristiwa yang harus dialami korban pelecehan seksual, sangat besar beban yang harus ditanggung oleh korban, tidak hanya sesaat melainkan harus ditanggung seumur hidupnya.

Dampak eksploitasi anak secara seksual adalah munculnya siksaan fisik dan psikologis kepada korban. Tak jarang korban eksploitasi mendapatkan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan agar korban mau menuruti keinginan pelaku. Dampak lain adalah ancaman penyakit seksual yang mengintai korban selama hidupnya.

Secara psikologis, korban mendapatkan tekanan psikologis yang berat, seperti ucapan-ucapan kasar, ucapan tidak senonoh, ketakutan dan trauma berat. Beban psikologis bukanlah pekerjaan mudah, rasa stres, depresi bisa berakibat sangat fatal, tak jarang kita melihat dan mendengar upaya percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang akibat depresi, apalagi dalam konteks ini bayangkan saja, korban notabene masih di bawah umur.

Perlu peran serta kerja sama semua lapisan masyarakat dan pemerintah untuk menekan kasus eksploitasi seksual anak. Untuk korban, hal utama yang harus dilakukan adalah memulihkan kondisi psikologis korban, hal ini perlu memanfaatkan peran orangtua, psikolog atau tenaga profesional terkait upaya rehabilitasi psikologisnya.

Selain itu adanya hukuman berat bagi pelaku eksploitasi anak untuk seumur hidupnya, bukan saja hukuman penjara melainkan juga sanksi sosial yang dapat menghancurkan kejiwaan pelaku sehingga diharapkan dapat menimbulkan membuat efek jera dan "warning" bagi mereka yang berani mencoba melakukan perbuatan eksploitasi seksual anak. Sejatinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah menerbitkan regulasi terkait perlindungan Anak (lihat situs KPAI).

Pemerintah harus bekerja sama dengan komponen masyarakat termasuk sekolah dalam memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak.

Sangat penting memberikan arahan informasi kepada anak-anak, sehingga perbuatan eksploitasi seksual anak dapat di cegah.  terlebih lagi banyak korban kebingungan dan ketakutan saat mendapatkan kondisi seperti ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana menyikapi permasalahan ini.

Sebagai masyarakat rasanya wajar apabila kita merasa khawatir terhadap masa depan anak-anak kita. Hakikatnya anak adalah titipan yang wajib kita rawat dan jaga sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana, tujuannya adalah anak mampu bertumbuh kembang dengan baik, benar, membanggakan dan melekat akhlak dan kepribadian yang baik secara moral dan intelektual.

Oleh karena itu, selain selalu berdoa untuk mendapatkan perlindungan dari tuhan Yang maha Esa, sejatinya kita wajib merawat dan memberikan perhatian penuh kepada anak-anak kita.