Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, memiliki keberaneka ragaman latar belakang masyarakat. Kita pasti sudah tidak asing mendengar saran-saran yang menyuarakan toleransi atas perbedaan suku, agama, budaya, dan ras. Namun apakah selama ini pernah terbesit di dalam benak kita tentang perhatian kepada para penyandang disabilitas yang ada di negara ini? Apakah selama ini mereka masih dipandang sebelah mata dan belum mendapatkan hak yang cukup untuk hidup di negeri ini?

Masyarakat Difabel di Indonesia

Siapakah masyarakat difabel itu? Berdasarkan katanya arti kata kaum difabel sebenarnya merujuk pada kata different ability. Artinya adalah mereka memiliki keterbatasan pada fungsi anggota tubuh. Mereka seharusnya memiliki kemampuan sama dengan orang lain tetapi karena adanya penyakit atau adanya organ tubuh yang kurang lengkap menjadikan mereka kurang bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya.

Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dari halaman Tempo.com, Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik, Kementerian Sosial, Erniyanto menunjukkan sebanyak 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Data ini diperoleh dari Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015.

Memang dari data ini, masih belum ada data yang spesifik mengenai jumlah dan keterangan disabilitas macam atau jenis apa yang diderita oleh orang Indonesia. Namun dari data di atas sebenarnya memberikan suatu gambaran besar bagi kita untuk melihat jumlah orang yang membutuhkan perhatian lebih.

Di sini penulis menyebut perhatian lebih, sebab harus diakui, kapasitas mereka tentulah terbatas dari pada orang pada umumnya. Namun sekalipun demikian, penulis mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Kees Bertens bahwa bisa jadi manusia memiliki kapasitas yang berbeda (karena penyakit mungkin) namun di dalam mereka memiliki kesederajatan yaitu martabat manusia.

Mari kita lihat kenyataan yang ada. Saat ini memang negara ini sedang gencar-gencarnya memberikan perhatian bagi para penyadang disabilitas. Kita mulai dari kebijakan PBB yang menetapkan hari disabilitas internasional yang dirayakan setiap tanggal 3 Desember.

Beberapa daerah di Indonesia, seperti yang dilakukan di wilayah Demak, Jawa Tengah pada sebuah peringatan Hari Disabilitas Internasional beberapa tahun silam dengan Bupati Demak, H.M Natsir menjelaskan bahwa di Demak saat itu sedang diupayakan pembagunan beberapa sekolah yang memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan para kaum difabel. Dengan demikian, beberapa daerah saat ini sedang berusaha mengupayakan kebutuhan umum (seperti sekolah) dan juga fasilitas umum yang bersahabat bagi para kaum disabilitas.

Ideologi Negara - Pancasila

Indonesia dalam ideologi bangsanya menganut paham Pancasila. Di dalam Pancasila itu sendiri ada sila yang menyatakan bahwa di dalam negara ini sangat menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila ke-dua) juga Keadilan Sosial (sila ke-lima).

Jiwa atau spirit sila ke dua itu berasal dari sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa). Paham bahwa Tuhan itu ada dan memberikan rahmat kehidupan manusia (yang kemudian di dalamnya ada martabat manusia) menjadikan manusia itu subjek yang penting dari seluruh sistem kenegaraan di negara ini. Paham sila ke dua dalam pancasila ini merujuk pada sisi universalitas manusia yang memiliki martabat yang sama. Maka dengan demikian ada andaian bahwa sila kedua ini menjunjung tinggi humanitarianisme dan di sisi lain juga egalitarianisme.

Selanjutnya pada sila kelima, kita juga bisa mengandaikan suatu keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial, juga keseimbangan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Negara sebagai suatu lembaga publik memiliki andil yang besar untuk mengatur seluruh regulasi, fasilitas, penyediaan dan rekayasa, serta penjamin sosial. Maka sistem politik di Indonesia sebenarnya tidak bisa lepas dari konsep kemanusiaan seperti ini.

Pemikiran politik sebenarnya mempunyai tujuan untuk menyusun suatu rangkaian akan ide universalitas umat manusia, yang didalamnya terdapat makna bahwa setiap pribadi memiliki kodrat manusia yang sama. Politik di Indonesia juga harus terjun dan sungguh-sungguh memahami keberaneka ragaman masyarakat di negeri ini. Kepedulian dan kepekaan mereka seharusnya terarah terlebih dahulu pada beberapa orang/kelompok yang benar-benar membutuhkan perhatian lebih, seperti kaum disabilitas.

Pemerintah Indonesia di dalam ideologi Pancasila itu mengabdi pada Undang-Undang, dalam hal ini maksudnya ialah menjalankan undang-undang menjadi abdi bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia sebagaimana kita ketahui sedang berupaya untuk melaksanakan kewajiban ini.

Secara hukum, negara ini juga memiliki pengertian yang cukup mendalam terkait dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang didendangkan oleh PBB. Di dalam hukum ini kita mengetahui bahwa ada upaya yang harus dilakukan oleh manusia seantero jagad raya ini terkait dengan pembelaan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Dalam kacamata kehidupan bersama, tentu dengan demikian kita memiliki kewajiban pula untuk peduli terhadap mereka yang menyandang disabilitas.

Akhirnya sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk yang beraneka ragam, tampak sekali bahwa memerhatikan keberadaan rakyat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh para pegawai negeri ini. Namun, sekalipun demikian, bukan berarti mereka kehilangan tanggung jawab, justru karena hal semacam ini mereka seharusnya menambah dan mengerahkan beberapa pegawai negaranya untuk berkecimpung dan ambil bagian di beberapa bidang yang belum mendapat konsen yang tinggi.

Kita juga sebagai sesama mereka diajak untuk terus peduli dan peka terhadap situasi lokal kita. Hubungan interpersonal di dalam bidang politik tentu amatlah penting. Hal ini juga untuk menunjukkan kepada kita suatu sistem keadilan sosial, di mana setiap orang mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.