Di Kawasan Timur Tengah, Republik Islam Iran menjadi salah satu negara yang menarik untuk dikaji di tengah gejolak pandemi Covid-19. Selain tercatat sebagai pusat episentrum di kawasan Timur Tengah, enam bulan lalu pemerintah Iran malah memberlakukan kebijakan militerisasi. Sejauh ini, berdasarkan data statistik worldometers, Iran tercatat dengan kasus positif Covid-19 mencapai 429.193 kasus, dengan 363.737 sembuh dan angka kematian yang mencapai 24.656 korban per tanggal 23 September 2020.

Di samping itu, Ayatollah Ali Khamenei selaku Pemimpin Agung (Supreme Leader) Iran telah memberi wewenang penuh kepada angkatan bersenjata sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam upaya menghadapi pandemi. Semua personel militer diturunkan untuk memaksa masyarakat agar patuh dengan peraturan pembatasan sosial. Bukan resolusi yang apik dari suatu pemerintah, melainkan yang menarik dari diberlakukannya kebijakan ini yakni justru menjadi indikator perebutan kekuasaan dalam politik domestik Iran itu sendiri.

Struktur Pemerintahan Iran

Untuk memahami struktur pemerintahan negara bekas imperium Persia ini, kita perlu menilik Konstitusi Republik Islam Iran terlebih dahulu. Berdasarkan konstitusi, negara ini mengaplikasikan struktur kekuasaan ganda dalam pemerintahannya. Seorang pemimpin agung (Supreme Leader) berperan sebagai pemimpin agama dan mengendalikan angkatan bersenjata. Sedangkan seorang presiden berperan mengepalai pemerintahan sipil. Pemimpin agung secara langsung memilih Menteri Pertahanan, Intelejen, Urusan Luar Negeri, Ilmu Pengetahuan serta beberapa menteri lain.

Kebijakan regional Iran secara langsung dikendalikan oleh pemimpin agung yang membawahi Departemen Luar Negeri. Di struktur lain, presiden Iran juga merupakan kepala pemerintahan sipil meski masih diharuskan mendapatkan persetujuan resmi dari pemimpin agung sebelum dilantik di hadapan Parlemen. Presiden Iran dipilih untuk masa jabatan empat tahun dengan pemungutan suara secara langsung dan tidak diizinkan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga atau bertugas selama lebih dari 8 tahun.

Berbeda dengan eksekutif di negara lain, presiden tidak memiliki kendali penuh atas pemerintahan. Saat ini Iran dipimpin oleh Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Hassan Rouhani. Di tengah krisis akut dengan bertambahnya jumlah kasus positif setiap harinya, terlebih sanksi embargo Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu krisis strategis paling dramatis sejak revolusi 1979, masyarakat Iran masih dibingungkan akan ketimpangan kekuasaan serta siapa sebenarnya yang memimpin mereka.

Militerisasi

Dalam menangani krisis pandemi Covid-19, Ali Khamenei mengeluarkan perintah tertulis meminta Mayor Jenderal Mohammad Bagheri selaku panglima Angkatan Bersenjata Gabungan (Joint Armed Forces), Revolutionary Guards dan pasukan keamanan untuk mengambil alih. Kebijakan militerisasi ini melibatkan seluruh personel angkatan bersenjata untuk memaksa masyarakat agar disiplin dan tetap di rumah selama pandemi.Semua bisnis terpaksa harus ditutup kecuali bisnis yang bergerak di sektor farmasi dan kebutuhan pokok. Kebijakan ini menunjukan bagaimana Khamenei dan sekutunya dengan cerdik menggunakan wabah untuk menggeser pemerintahan Presiden Hassan Rouhani dan memperkuat cengkeraman atas kekuasaan negara. 

Militerisasi dianggap mampu menyediakan tenaga kerja dan kemampuan biomedis substansial dari angkatan bersenjata Iran untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih efektif. Namun menurut penulis, pasti terdapat agenda sampingan dibalik kebijakan tersebut. Yaitu penerapan pendekatan politik yang represif demi menekan protes dan menangkap orang-orang yang kritis terhadap respon rezim, propaganda dan indoktrinasi agama. 

Di tengah situasi pandemi, bentuk pemerintahan dengan struktur ganda semacam ini sangatlah riskan dan menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat sejak kasus positif Covid-19 pertama di Iran pada 19 Februari 2020 lalu. Penanganan Covid-19 oleh pemerintah Iran terbilang sangat lamban dan buruk. Siamak Ghassemi, seorang analis ekonomi di Tehran menulis dan mengunggah foto di Twitter.

Sumber: https://miro.medium.com/max/700/1*cQr3SSKyxVL9Q9hqorrCpQ.jpegIa menulis dalam twitter-nya

Gambar ini adalah kegagalan semua kebijakan dan retorika Rouhani beserta pemerintahnya dalam memerangi virus corona .

Jika dianalisis, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pandangan antara kubu faksi pendukung Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei yang mayoritas merupakan ulama Syiah konservatif, dengan faksi Presiden Hassan Rouhani selaku pemimpin administrasi sipil. Presiden Rouhani menuntut agar angkatan bersenjata mematuhi perintahnya. 

Namun para jenderal menolak dan mengatakan Khamenei telah memberi wewenang kepada mereka untuk bertindak secara independen. Di satu sisi Pemimpin Agung Khamenei mengusulkan lockdown kota Teheran, termasuk menutup bisnis dan membatasi pergerakan masyarakat dengan menggunakan angkatan bersenjata untuk menegakkan pembatasan, seperti yang terjadi di Tiongkok dan Italia. 

Berbenturan dengan pendapat Khamenei, Presiden Rouhani menolak lockdown secara penuh dengan alasan bahwa pemerintahnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk jutaan orang di masa karantina. Jika diberlakukan akan mendorong negara ke dalam krisis yang lebih akut. Tak hanya itu, Rouhani juga mengizinkan penerbangan internasional. 

Menurut penulis, arah kebijakan Rouhani tampaknya berpusat untuk tetap menjaga roda ekonomi bisnis beserta untuk memproyeksikan kontrol dan menangkal lebih banyak kesulitan ekonomi hingga kerusuhan sosial.Dengan adanya pandangan yang saling kontradiktif antar dua kubu, struktur pemerintahan Iran menjadi sebuah sumber persaingan antar faksi dalam hierarki pemerintahan Iran. Terlebih dalam situasi wabah di mana sangat dibutuhkan pemerintahan yang responsif. Hal ini akan berujung pada manajemen pandemi yang buruk dan tanpa rantai komando yang jelas.

Kesimpulan

Hingga saat ini, Iran mungkin menjadi salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang paling terdampak Covid-19. Entah dari segi ekonomi, sosial maupun politiknya. Pandemi melanda di kala krisis ekonomi juga sedang menerjang negeri bekas kekaisaran Persia ini. Iran tak hanya bergulat dengan sanksi embargo yang dijatuhkan AS, tetapi juga penurunan harga minyak akibat krisis relasi antara Rusia dan Arab Saudi. Iran mengalami kesulitan besar dalam menyediakan barang-barang medis dan peralatan yang diperlukan untuk memerangi virus secara efektif akibat sanksi AS. 

Persaingan domestik antara kubu moderat dan konservatif mempersulit upaya untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia demi mengatasi krisis. Sementara itu, ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam manajemen krisis semakin meningkat. Dengan adanya militerisasi, maka semakin kuat cengkraman kekuasaan Pemimpin Agung Khamenei dalam menggeser kekuasaan Presiden Rouhani. Proses ini semakin menegaskan bahwa perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung antara otoritas sipil dan militer atas kekuasaan politik telah membuat Iran tidak memiliki kebijakan penanganan Covid-19 yang kohesif.