Sejarah penyediaan air pertama di Indonesia berawal dari sebuah konstruksi bendungan urugan tanah pada tahun 1900-an di Grobogan, Jawa Tengah. Tidak banyak informasi yang dapat digali dari pembangunan Waduk Butak lebih dari seabad lalu, selain fungsinya untuk mengaliri irigasi 360 Ha sawah-ladang di sekelilingnya.

Sejak pembangunan pertama sampai dengan saat ini tercatat telah berdiri lebih dari 243 bendungan lainnya di nusantara. Tiga puluh lima di antaranya bahkan sudah ada sejak jaman Hindia-Belanda, sebelum kemerdekaan pada tahun 1945. 

Dalam kurun setengah abad berikutnya sampai dengan tahun 1998, 125 buah bendungan telah dibangun untuk mendukung program swasembada pangan di berbagai pelosok nusantara; meliputi Jawa, Nusa Tenggara, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku.

Pada saat itu mayoritas proyek bendungan dimiliki dan dikelola oleh pemerintah (Departemen PUT) atau badan usaha milik negara (PT. PLN, Perum Jasa Tirta). Sementara beberapa lainnya merupakan waduk inisiasi perusahaan swasta yang bergerak di sektor pertambangan.

Pada periode ini pula berdiri bendungan serbaguna pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu Bendungan Ir. Juanda pada tahun 1976 dengan pelimpah bertipe morning glory­-nya yang ikonik. Tidak kalah impresif juga, lima tahun kemudian rampung sebuah proyek bendungan tingkat tiga: Bendungan Siruar -Sigura-gura - Tangga yang menampung air dari Sungai Asahan – Danau Toba untuk keperluan pembangkitan listrik PT. Inalum.

Pasca reformasi pembangunan berlangsung makin giat: lima puluh bendungan baru dalam kurun waktu satu dekade. Eskalasi pembangunan ini mengikuti jejak ‘global bloom’ di berbagai belahan dunia, yaitu meningkatnya konstruksi bendungan dan pembangkit energi tenaga air seiring pesatnya industrialisasi dan pertumbuhan global.

Pada sepuluh tahun terakhir pun terhitung telah beroperasi 32 bendungan baru, dan di proyeksikan masih akan bertambah seiring penyelesaian 42 bendungan dalam pengerjaan pemerintah pusat. 

Percepatan pembangunan ini berkejaran dengan pemenuhan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang salah satunya memuat poin penjaminan ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua.

Secara kuantitatif, pemerintah menargetkan peningkatan kondisi tampungan air eksisting sebesar 53 m3/kapita/tahun (2019) menjadi 120 m3/kapita/tahun pada tahun 2030. Kapasitas tampungan air yang ditargetkan pada sepuluh tahun mendatang tersebut masih jauh di bawah angka ideal untuk suatu negara: 1.975 m3/kapita/tahun. 

Indonesia memiliki total potensi air ± 3,9 trilyun m3/tahun, namun hingga tahun 2014 baru 0,3% yang dapat dikelola melalui tampungan bendungan. Di sisi lain, terus menambah jumlah bendungan besar dalam jangka panjang sepertinya bukan pilihan yang sanggup disediakan oleh negara dan pemerintah sendirian.

***

Sejak dulu hingga kini, penyediaan air merupakan topik multiperspektif dengan berbagai tantangan dan bentuk kehidupan yang dipertaruhkan. 

Tampungan air berskala besar mampu menyangga hidup masyarakat dalam menghadapi fluktuasi sediaan air, baik musiman dan tahunan. Tidak diragukan, bendungan dan waduk merupakan sebuah metode penampungan air yang sudah matang teruji oleh jaman.

Di sisi lain banyak pertanyaan sulit dan isu krusial diangkat ketika penyelenggaraan sebuah infrastruktur memerlukan sumber daya yang sangat besar, yang seringkali terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Diperlukan investasi awal berkisar triliunan rupiah serta bertahun-tahun waktu pengerjaan untuk melakukan studi awal, perencanaan, konstruksi, hingga sebuah bendungan dinyatakan memenuhi syarat dapat menampung air untuk pertama kalinya.

Sebuah studi menyatakan bahwa aliran bebas sungai-sungai besar di dunia telah berkurang sebanyak 21% dari kondisi alaminya tanpa bangunan bendung. Maraknya perubahan aliran ini mengakibatkan perubahan morfologi, ekosistem, dan ragam hayati dari hulu ke hilir, mungkin jauh lebih signifikan dan kompleks dari yang kita perkirakan.

Belum lagi membahas keberlanjutan nasib warga yang ter-relokasi oleh pembangunan bendungan besar. Relokasi seringkali berdampak paling keras pada golongan rentan yang bergantung pada lahan-lokasi tersebut. Mereka seringkali tidak memiliki banyak sumber daya modal yang dapat membantu membangun kehidupan baru.

Tidakakan terasa, bertahun mendatang pembangunan waduk baru mungkin bukan obat yang manjur lagi untuk kita minum dalam jangka panjang. Tidak lama lagi kebutuhan hidup era modern akan melampaui kapasitas yang dapat disangga oleh alam, terlebih untuk negara yang sedang agresif mengejar target pertumbuhan ekonomi.

***

Bendungan dan waduk bukan satu-satunya obat. Alih-alih membuat ruang dan sekat di atas badan air, kita dapat menormalisasi penyimpanan air baku skala komunal di tempat masyarakat bermukim.

Beberapa alternatif penyimpanan air lain pun mulai diarusutamakan, seperti sumur resapan dan simpanan air bawah tanah, memanen air hujan di dalam tangki, membuat embung, kolam retensi, dan bangunan penahan air lainnya untuk keperluan konservasi air dan irigasi.

Dalam upaya pemenuhan air sebagai sumber daya kehidupan dan dan pengelolaannya yang berkelanjutan, masyarakat perlu diletakkan sebagai subjek pembangunan.

Ketika tenaga ahli teknis memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk merancang teknologi penyimpanan air, warga lokal biasanya memiliki pengetahuan praktis tentang ketersediaan sumber daya air di sekitar, termasuk fluktuasi musiman serta informasi tentang adat sekitar yang sangat menentukan berjalan lancarnya atau tidaknya suatu proyek.

Pada level kebijakan, dibutuhkan pergeseran pola pengambilan keputusan: dari proses yang top-down menjadi berbasis aspirasi garis depan. Para pengambil keputusan masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk dapat lebih sensitif dalam mendengar suara dari berbagai perspektif. 

Mereka perlu membuka mata untuk dapat melihat infrastruktur penyediaan air sebagai warisan yang ditujukan untuk sebesar-besarnya nilai tambah kemakmuran negara,juga memandang ke depan dan membuat penilaian apakah keputusan di hari ini masih akan relevan dalam berpuluh tahun ke depan untuk menyeimbangkan antarapemenuhan daya hidup dan pembangunan yang keberlanjutan.

Pengembangan dan pengelolaan air pada saat ini terlalu besar dan kompleks untuk dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi, inovasi dan teknologi, serta pengalaman dan adaptasi dari praktik-praktik terbaik di luar sana yang dapat menjadi contoh keberhasilan penyediaan air yang partisipatif.

Untuk itu, mungkin bukan pil-megastruktur mahal yang kita perlukan. Yang kita butuhkan, dengan mendesak dan dalam jangka panjang, adalah diagnosa defisiensi sumber daya air yang berbasis analisis dan data serta perubahan pola hidup kolektif masyarakat dalam mengupayakan ketahanan penyediaan air.