Dalam menilai telah terjadinya pergeseran kekuasaan di Indonesia, setidaknya dapat terlihat dari teori Wade dan Philips. Mereka menyebutkan dua indikator terjadinya pergeseran kekuasaan di Indonesia: (1) apakah badan legislatif yang mengontrol eksekutif? (2) atau justru badan eksekutif yang mengontrol badan legislatif?

Dari indikator tersebut, penulis melihat pergeseran kekuasaan dan sistem ketatanageraan di Indonesia dalam tiga fase. Tipologi pergeseran kekuasaan pertama yakni kekuasaan yang terpusat pada eksekutif, di mana peran presiden begitu kuat. Hal ini tercermin para realitas Orde Baru.

Executive Heavy

Pergeseran kekuasaan, menurut KC Wheare, seperti yang dikutip Sunny, tidak hanya berdasar pada perubahan radikal yang terjadi melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Lebih dari itu, Wheare berpendapat bahwa pergeseran kekuasaan juga bisa terjadi dalam kerangka kebiasaan atau konvensi yang berada dalam sebuah negara. (Wheare dalam Sunny, 1986:31)

Perubahan secara radikal melalui perubahan Undang-Undang Dasar, seperti apa yang diungkap Wheare, setidaknya sudah terjadi di Indonesia. Terjadinya Executive heavy, yang dimaknai bahwa presiden mempunyai kewenangan yang tak terbatas sehingga legislatif dan yudikatif berada di dalam pengaruh presiden itu terlihat pada struktur UUD 1945 sebelum amandemen yang menyebutkan bahwa:

Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan (chief executive), tetapi juga menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), disamping hak-hak konstitusional khusus (hak prerogatif) Presiden sebagai Kepala Negara.

Kedua, kekuasaan presiden (executive heavy) semakin besar dan menguat karena saat itu UUD 1945 sebelum amandemen tidak merincikan proses sistem check and balances yang dilakukan cabang-cabang pemerintahan. Ketidakjelasan proses sistem tersebut justru akan melemahkan mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan lain dan semakin memperkuat kekuasaan presiden.

Legislative Heavy

Kedua kondisi d iatas itulah yang kemudian mendorong terjadinya amandamen UUD 1945 dengan tujuan mengurangi kekuasaan eksekutif. Namun, hal tersebut justru menimbulkan fase kedua pergeseran kekuasaan dan sistem ketatanageraan di Indonesia, yakni perubahan menuju legislatif (legislative heavy).

Hal tersebut setidaknya terlihat dalam Pasal 20 UUD 1945. Pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bagaimana kewenangan dan kekuasaan DPR menjadi sangat kuat, terutama dalam hal membuat undang-undang. Pasal tersebut dapat ditafsirkan DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Karena, walaupun rancangan undang-undang dibahas bersama Presiden dan DPR, tetapi tanpa tanda tangan Presiden pun, undang-undang akan tetap berlaku.

Constitutional Heavy

Fase ketiga pergeseran kekuasaan dan sistem ketanageraan di Indonesia terlihat pada lembaga yudikatif (constitutional heavy). Munculnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap UUD, membuat MK mempunyai kelebihan dalam hal membatalkan produk DPR.

Karenanya, dalam dimensi politik hukum, DPR berusaha untuk, setidaknya membatasi kewenangan MK. Beberapa kebijakan seperti tidak diperbolehkannya menggunakan pembanding undang-undang lain dan larangan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta menjadi usaha DPR untuk dapat memangkas kewenangan MK.

Namun, perspektif berbeda ditawarkan Puguh Windarawan. Ia menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi pusat pergeseran kekuasaan justru menujukkan pemaknaan yang positif, karena dengan kewenangan tersebut, Windarawa menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memberikan penilaian dan penafsiran baru terhadap sebuah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (Windarawan, 2012: 682)

Kesimpulan

Dari penjelasan ketiga poin di atas, setidaknya penulis dapat menilai adanya pengaruh yang kuat dari teori Montesquieu dan Almond dalam fenomena kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan yang merupakan gagasan Montesquieu terlihat pada pembagian kekuasaan eksekutif (presiden-wakil presiden), kekuasaan legislatif (MPR, DPR, DPD) dan kekuasaan yudikatif (MA, MK, KY). 

Tiga fungsi atau bagian kekuasaan yang digagas Almond juga penulis lihat terdapat di Indonesia. DPR dan DPD berfungsi menjalankan peran sebagai rule making function. Rule aplication function dijalankan oleh Presidan dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi menjalankan rule adjudication function.

Namun, pada realitas yang terjadi, kesesuaian-kesesuaian teoritik dari yang sudah dijabarkan diatas tidak senantiasa berjalan mulus. Penulis menemukan bahwa dalam sejarah pemerintahan Indonesia, ada tiga tahap pergeseran kekuasaan di Indonesia: masa Orde Baru diwarnai executive heavy, fase kedua yang merujuk pada legislative heavy dimana terjadi pasca amandemen UUD 1945 dan kemudian fase constitutional heavy ketika terbentuknya Mahkamah Konstitusi.


Daftar Referensi

  1. Sunny, Ismail. 1986. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 31

  2. Puguh Windarawan, “Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitusional Heavy” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hlm. 682