Hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara umum telah memberikan ruang terbuka bagi penyelenggaran pemerintahan tingkat lokal (desa) dalam mengelola dan mengatur semua bidang aktifitas yang ada pada desa untuk terwujudnya kemandirian desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Kedudukan desa yang memiliki legitimasi secara hukum mempunyai tujuan salah satunya, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini bukan semata-mata hanya memberikan suatu penghargaan bagi desa.

Pada hakikatnya pengakuan dan penghormatan yang dimaksud ialah sebuah pemberian kebebasan untuk desa dalam menentukan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa, kelompok masyarakat, dan kearifan lokal desa agar tercapainya sebuah kemandirian desa sesuai dengan potensi dan tipelogi desa itu sendiri.

Didalam pembangunan, desa secara penuh dapat mengelola dan memanfaatkan sember daya alam serta sumber daya manusia dalam menunjang arah kemandirian desa, tetapi hal ini sering terabaikan, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dan pengelolaan potensi desa.

Pembangunan desa yang bersumber dari dana desa (DD) yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota setiap tahunnya hanya menjadi sebuah barang fisik, sedangkan hadirnya dana desa mempunyai prioritas, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Output dari penggunaan dana desa dikutip dari buku “Pintar Dana Desa sebagai berikut: Jalan desa 95,2 ribu km; Jembatan 914 ribu meter; Sambungan air 22.616 unit; Embung desa 1.338 unit; Polindes 4.004 unit; Pasar desa 3.106 unit; PAUD 14.957 unit; Sumur 19.485 unit; Drainase/ irigasi 103.405 unit.

Dapat dilihat dari data tersebut, bahwa pemanfaatan dana desa didominasi oleh pembangunan fisik. Pemanfaatan dana desa sebagai pembangunan memerlukan perencanaan yang memiliki fokus dan lokus, sehingga kemandirian desa bukan hanya membangun bangunan fisik tetapi perlu adanya pembangunan keberlanjutan yang berdampak bagi masyarakat desa.

Perencanaan Pembangunan Menuju Kemandirian Desa;

Suatu kemandirian desa dapat dicapai bila ada kemauan dan perencanaan yang matang berdasarkan kajian potensi dan tipologi desa sebagai landasan arah pembangunan. Sering kali, perencanaan pembangunan desa tidak mempunyai fokus dalam arah pembangunan desa.

Perencanaan dalam pembangunan desa telah diatur dalam berbagai peraturan turunan dari UU No. 6 Tahun 2014. Diantaranya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemnagunan desa, Peraturan Menteri Desa No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari kedua aturan ini menjelaskan terkait teknis dan mekanisme dari penyusunan RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun hingga RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun. RPJMDes merupakan letak kunci arah pembangunan desa yang semestinya dalam penyusunan tersebut harus memiliki fokus arah pembangunan desa.

Sering kali, dokumen RPJMDes yang telah disusun hanya sebagai dokumen pelaporan atau dokumen adminitrasi yang disimpan begitu saja. Tetapi, pada prinsipnya dokumen RPJMDes merupakan pedoman dalam pembangunan desa, yang nantinya dijabarkan didalam dokumen RKPDes jangka waktu 1 tahunan.

Pembangunan desa menuju kemandirian desa tidak terlepas pada aspek keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangsih tenaga, ide, dan gagasan yang termaktub dalam permendagri 114 tahun 2014 pasal 7 ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

Sebagai argumentasi dasar peta jalan menuju kemandirian desa, dari alur regulasi dalam tahapan penyususunan kajian data potensi desa oleh tim pengkaji data potensi desa, sering kali mengabaikan beberapa unsur masyarakat atau mungkin hanya diundang sebagai formalitas belaka.

Proses permusyawaratan desa, masyarakat berbicara pada tatanan permasalahan tanpa adanya cara keluar dari masalah tersebut. Hal yang perlu menjadi penekanan dalam proses penyelenggaraan musyawarah desa adalah tema besar musyawarah desa. Sehinggga arah musyawarah desa mempunyai fokus program tematik pembangunan.

Program tematik pembangunan yang dimaksud merupakan suatu narasi program besar berangkat dari kajian data potensi desa dan tipologi desa. Narasi ini berangkat dari pada paradigma keuangan money follow program berbasis outcome yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga, mau tidak mau secara kelembagaan, pemerintah desa harus mampu menangkap narasi dari prinsip keuangan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan dalam memasukan usulan masyarakat berbasis program didalam dokumen RPMJDes dan RKPDes disetiap tahunnya.

Oleh karena itu, sebuah perencanaan yang secara regulasi telah di berikan oleh pemerintah desa selaku lembaga yang mengatur tata kelola pemerintahan. Perencanaan pembangunan desa, sejatinya memiliki kajian dan tipologi desa. Peran masyarakat sangat membantu suatu pembuatan fokus program arah pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat menjadi konsep kunci dalam perencanaan pembangnan desa. Pemahaman peraturan dan tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi kunci utama menuju kemandirian desa. Pendamping desa selaku struktur yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal serta mendampingi pemerintah desa.

Pendampingan yang dilaksanakan oleh pendamping desa diharapkan mampu menjadi jalan terang dari persoalan yang ada ditingkat masyarakat, pendamping desa juga diharapkan mampu mengkonsolidasikan pemahaman narasi peraturan yang mengatur tentang pemerintah desa terkait agar tercapainya kemandirian desa.