Beberapa hari lalu, di Aceh, seorang anak perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Anehnya, si paman justru divonis bebas oleh Mahkamah Syari’ah (MS) Aceh.

Sebelumnya, pelaku memang di vonis bersalah oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 200 bulan. Namun anehnya, si pelaku dinyatakan tidak bersalah setelah melewati proses di  Mahkamah Syari’ah.

Kasus tersebut adalah satu dari sekian banyak kasus yang menimpa perempuan di Indonesia. Kasus yang menggambarkan perempuan sebagai subaltern, subjek yang termarjinalisasi. di mana perempuan seakan diharuskan untuk menyerah dari dominasi simbolik maskulinitas laki-laki.

Tulisan ini adalah refleksi atas kasus-kasus kekerasan seksual yang belakangan ini terjadi. Kekerasan seksual, di sini berfokus pada isu pemerkosaan pada perempuan, terutama anak-anak.

Terjadi Peningkatan Kasus di Indonesia

Mengutip dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat 299.911 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020. 

Kasus itu memang menurun, di mana pada tahun 2019 kasus yang tercatat sebanyak 431.471 kasus. Namun, menurunnya angka yang tercatat itu bukan tanpa sebab.  Tahun 2020, kuesioner yang disebar Komnas Perempuan tidak banyak yang dikembalikan.

Kuesioner yang dikembalikan itu menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Meski begitu, sebagian lembaga yang mengembalikan kuisioner melaporkan bahwa ada kenaikan angka kasus kekerasan seksual, terlebih semenjak pandemi berlangsung.

Di masa pandemi, yang paling rentan menjadi korban adalah anak-anak. Keadaan yang memaksa anak-anak untuk bersekolah via daring, menetap di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu berinteraksi sosial dengan smartphone.  

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya. Mereka justru menjadi korban kekerasan seksual dari keluarga, kerabat, atau orang terdekat (guru sekolah dan ngaji, teman, dst.).

Tercatat, sejak awal pandemi sampai Juni 2020, presentase terjadinya kasus meningkat sampai hampir 40 persen.

Kasus yang paling hangat adalah yang menimpa anak berumur 14 tahun di Lombok. Pelaku adalah Ayah dan Kakak dari si korban sendiri. Kedua pelaku memang sudah divonis penjara, namun beban psikis yang ditanggung si anak tidak akan hilang dalam waktu yang singkat.  

Belum lagi perasaan sakit yang ditanggung oleh sekian banyak korban yang tercatat dalam laporan Catahu (dan banyaknya kasus yang belum tercatat di luar sana). Kemungkinan besar akan mengalami trauma yang akan mengubah keseharian hidup mereka.

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab kekerasan seksual itu terjadi. Penulis mencoba menyorot dua hal; internet dan pengawasan orang tua.

Pertama, internet. Penggunaan medsos sudah merambah ke semua kalangan, tua hingga muda. Ketika di rumah, kurangnya aktivitas di luar rumah menjadikan medsos sebagai alternatif, ialah untuk berkomunikasi atau sekedar berselancar bebas di dunia maya.

Dengan banyak alasan (bosan, iseng, gabut, dst.), mereka berkenalan dan bertemu orang-orang baru. Di sini, peluang bagi si pelaku menjadi kian terbuka lebar untuk menjalankan aksi tidak manusiawinya. 

Konten pornografi semakin banyak tersebar. Joshua B Grubbs, guru besar bidang psikologi klinis di Bowling Green State University, Ohio, AS, mengatakan bahwa stres, kecemasan, dan emosi negatif menjadi sebagian sebab orang mengakses materi pornografi.

Perasaan-perasaan semacam itu menghantui banyak orang di saat pandemi, sehingga berpengaruh pada meningkatnya konsumsi pornografi.  

Persoalannya adalah ketika tontonan itu berdampak buruk pada orang lain. Hasrat seksual yang tak terpenuhi akhirnya disalurkan dengan merugikan orang lain, melakukan tindakan kekerasan seksual. Lebih buruk lagi, saat korban berasal dari kerabat terdekat si pelaku.

Selain kekerasan seksual berupa pemerkosaan, terdapat juga kasus-kasus lain, seperti penjualan konten berupa gambar atau video yang dilakukan demi tujuan finansial. Di sini, peran pengawasan orang tua benar-benar dibutuhkan.

Orang tua berperan dalam memberikan pendampingan melalui pembatasan waktu bagi anak dalam mengakses internet, misalnya. Dengan batas-batas waktu yang diberikan ini, anak-anak dapat menghabiskan waktu dengan kegiatan lain yang lebih bernilai positif.

Manusia sebagai Objek

Ditilik dari segi etika, kekerasan seksual adalah tindakan imoral. Bagi Immanuel Kant (1724-1804), seorang filosof berkebangsaan Jerman, manusia bukan sarana, melainkan tujuan an sich (pada dirinya sendiri).

Bahwa manusia bukan objek, ia adalah subjek berpikir dan berotonomi atas dirinya sendiri. Di sini, pelaku melihat korban tidak lebih dari sekedar sarana pemuas hasrat seksualnya. Karena tindakan itu bersifat memaksa.

J.H. Bogart, mengatakan bahwa pemerkosaan dapat didefinisikan sebagai tindakan koersif, memaksa, tidak sukarela, dan tanpa persejutuan. Tindakan tidak konsensual ini yang bisa kita sorot sebagai tindakan kejahatan.

Namun demikian, menurut argumentasi beberapa feminis, alasan konsensual saja tidak cukup. Karena terdapat kecendrungan orang lain yang secara pasif menerima begitu saja dijadikan objek demi kesenangan orang lain. Misal, dalam kasus orang berpacaran.

Atau pada anak-anak. Meski merasa melakukan itu secara sukarela, namun ia belum tentu mengerti sepenuhnya arti konsensual itu sendiri seperti yang dipahami oleh orang dewasa.

Tindakan tanpa konsensual itu adalah bentuk kekerasan pada integritas dan otonomi atas tubuh orang lain. Dengan alasan apa pun, itu sama saja dengan mengalienasi aspek personal dari indivividu, menjadi objek alih-alih subjek berkesadaran.

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Snedker, seorang Professor Sosiologi berkebangsaan Amerika, gender merupakan demografis terkuat sebagai prediktor fear of crime. Yaitu perempuan, dengan tingkat fear of crime yang lebih tinggi dari laki-laki.

Kejahatan yang dimaksud adalah kekerasan fisik. Indonesia sendiri tidak terlepas dari persoalan demikian. Mengutip dari Voa Indonesia, terdapat 93 persen kasus pemerkosaan di Indonesia tidak dilaporkan.

Survei itu dilakukan pada tahun 2016. Alasan utama tidak dilaporkannya perkara itu karena korban takut disalahkan. Korban menilai konsekuensi buruk yang diterima akan lebih besar. Karena itu para korban memilih untuk tidak angkat bicara.

Fenomena pelecehan seksual ini sedang berada pada level yang meresahkan. Meski begitu, masih sedikit orang yang menaruh perhatian. Kesadaran masyarakat kita akan pentingnya isu-isu ini untuk diangkat masih kurang.

Rendahnya kesadaran tersebut bisa kita lihat dari indeks kesetaraan gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB (UNDP). Indonesia b erada pada peringkat 103 dari 162 negara, atau terendah ketiga se-ASEAN.

Untuk itu, menjaga dan merawat kesetaraan gender adalah tugas bersama. Selain saling bertukar informasi sebagai Social Justice Warrior (SJW), juga berani mengulik lebih dalam lagi mengenai persoalan yang terjadi.

Ketika kita berbicara pemerkosaan, misalnya, kita juga berbicara tentang bias gender. Pembacaan fenomena ini membutuhkan pertanyaan-pertanyaan baru yang bersifat lebih esensial. Menggali secara kritis sampai ia menjadi common sense atau kesadaran baru di tengah-tengah masyarakat.

.