Kita semua sepakat bahwa teknologi digital mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut berdampak pada perubahan sosial masyarakat yang disebabkan oleh paparan teknologi tersebut. Sayangnya, beberapa perubahan yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi digital berdampak buruk bagi beberapa pihak.

Dalam diskursus ketenagakerjaan, ekonomi gig (gig economy) adalah istilah baru. Frasa ini merujuk pada praktik bisnis yang dimediasi oleh teknologi digital. Secara umum, perusahaan dalam ekonomi gig memiliki hubungan temporal dan memiliki hubungan kontraktual dengan 'pekerja' mereka. Di Indonesia, penyedia layanan transportasi daring seperti Grab dan Gojek adalah beberapa contoh.

Meskipun berdampak pada perluasan kesempatan kerja, ekonomi gig juga menciptakan masalah baru. Pekerjaan 'tradisional' yang telah kita kenal sejak lama tiba-tiba terdisrupsi oleh ekonomi gig yang menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar pekerja. Ekonomi gig juga mengubah bentuk hubungan kerja antara perusahaan dan 'pekerja' dari pekerjaan standar ke pekerjaan non-standar (non-standard employment, NSE).

Saya menggunakan dikotomi ini untuk menggambarkan perbedaan karakteristik pekerjaan standar yang lebih mapan dan pekerjaan non-standar yang cenderung diskriminatif. Dalam konteks ekonomi gig di industri ojek daring, hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi berbeda dari hubungan antara perusahaan dan pekerja mereka yang bekerja di kantor.

Jika mereka yang bekerja di kantor dapat merasa (lebih) aman karena mereka mendapat jaminan kerja sesuai mandat hukum, pengemudi tidak demikian. Pengemudi yang hanya dianggap sebagai 'mitra' tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh. Ini karena hubungan antara perusahaan dan pengemudi tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja berdasarkan hukum yang berlaku.

Mengacu pada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), hubungan kerja setidaknya harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah. Dalam konteks hubungan penyedia layanan transportasi online dengan pengemudi, satu-satunya unsur yang terpenuhi adalah pemberian pekerjaan oleh perusahaan kepada pengemudinya. Hal ini berimplikasi terhadap kesejahteraan pengemudi. Mereka tidak dapat memperoleh hak-hak yang tercantum dalam UUK.

Bagi saya, glorifikasi Grab dan Gojek sebagai perusahaan besar penyedia layanan transportasi online di Indonesia terlalu berlebihan. Memang benar keduanya adalah perusahaan besar; Grab adalah decacorn dengan penilaian selangit, sementara Gojek memegang status unicorn meskipun masih sangat muda. Kedua perusahaan memiliki rencana induk bisnis yang baik.

Namun, dalam perspektif pekerja, status ‘wah’ seperti itu tidak berarti apa-apa jika mereka gagal melindungi dan memenuhi hak-hak pekerja – termasuk pengemudinya yang hanya dianggap sebagai 'mitra'. Monopoli keduanya tidak serta-merta membawa keadilan bagi pengemudi. Pun, meskipun statusnya adalah perjanjian kemitraan yang sifatnya perdata, hubungan tersebut tidak boleh diskriminatif.

Saya pernah melakukan wawancara dengan Nabiyla Risfa Izzati, salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang banyak meneliti tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, hubungan perusahaan-pekerja pada hakikatnya harus ‘seimbang’.

"Hubungan sipil yang sebenarnya adalah keseimbangan. Di sisi lain, hubungan yang buruk adalah ketika ada pihak yang diuntungkan dan ada orang yang dirugikan," ungkapnya dalam sebuah wawancara, 26 Februari 2020.

Secara umum, karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur hubungan penyedia layanan transportasi online di Indonesia dengan pengemudinya, dapat dikatakan bahwa keselamatan dan keamanan pengemudi rendah dan membuat mereka berada dalam posisi rentan.

Kerentanan ini meningkat ketika melihat kondisi pengemudi perempuan. Menggunakan perspektif feminis, hubungan tersebut makin terlihat tidak adil karena terdapat logika pekerjaan yang berkaitan dengan konsep gender.

Penelitian saya pada awal 2020 di Tulungagung, Jawa Timur menunjukkan bahwa pengemudi perempuan Grab, selain memiliki keamanan dan keselamatan kerja yang rendah, juga mengalami berbagai kendala terkait gendernya. Kendala yang paling jelas mereka dapatkan adalah membawa beban kerja ganda, pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan publik juga.

Beban kerja ganda merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi kepada perempuan. Beban kerja ganda disebut tidak adil karena perempuan yang bekerja di sektor publik memiliki jam kerja lebih lama daripada laki-laki. Ini disebabkan oleh asumsi bahwa laki-laki hanya bertanggung jawab sebagai pencari nafkah dan tidak terkait dengan pekerjaan rumah tangga seperti perempuan.

Banyak pengemudi perempuan mengalami trade-off karena mengurus dua hal sekaligus. Bahkan, ada beberapa pengemudi yang berhenti bekerja selama berbulan-bulan karena mereka harus merawat bayi dan orang tua mereka yang sedang sakit. Dengan kata lain, temuan empiris ini menjelaskan bahwa waktu perempuan untuk pekerjaan publik terbatas karena beban kerja ganda yang mereka pikul.

Beban ganda menjadi diskriminatif karena pria tidak mengalaminya. Selain itu, selain pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan, pekerjaan di sektor domestik cenderung tidak dihargai karena tidak dianggap sebagai pekerjaan. Akibatnya, mereka dinilai rendah karena pekerjaan rumah tangga dikecualikan dari hukum ketenagakerjaan. Padahal, pekerjaan domestik memerlukan kerja keras dan oleh sebab itu perlu diakui sebagai pekerjaan.

Tidak hanya beban kerja ganda, perempuan pengemudi juga mengalami stereotip gender. Mereka sering mengalami pembatalan sepihak dari pelanggan hanya karena mereka perempuan. Ini disebabkan oleh stereotip gender yang disosialisasikan sejak lama bahwa perempuan adalah sosok lemah dan tidak pandai mengemudi. "Perempuan harusnya ya di rumah aja," kata mereka.

Kendala ini diperburuk oleh kekerasan yang dialami oleh pengemudi perempuan. Melalui Catatan Tahunan (Catatan Tahunan) 2020, Komnas Perempuan merilis data tentang kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat. Dalam konteks pengemudi perempuan dalam ekonomi gig, jenis kekerasan yang sering dijumpai adalah pelecehan seksual seperti cat-calling dan pelecehan verbal lainnya.

Mengenai peraturan hukum, kekerasan terhadap pekerja perempuan belum diakomodasi secara khusus. Meskipun ILO telah mengeluarkan Konvensi No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, Indonesia belum meratifikasinya. Juga, undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bahkan dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.

Saya berpendapat bahwa kendala dalam dunia kerja yang diperoleh oleh pengemudi perempuan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan. Tidak adanya undang-undang yang mengakomodasi hak-hak pengemudi perempuan menunjukkan lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Walaupun penelitian saya hanya mengakomodasi kondisi satu kota di Jawa Timur, saya yakin apa yang terjadi pada perempuan pengemudi ojek daring lain juga mengalami masalah yang tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena belum ada peraturan hukum yang secara spesifik mengatur hubungan antara penyedia layanan transportasi daring dan pengemudi mereka.

Selama belum ada peraturan khusus yang melindungi pengemudi, terutama pengemudi perempuan, diskriminasi seperti ini akan terus terjadi dan saya tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Perlu ada niat kuat dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pengemudi ojek daring, bukan hanya sebagai ‘mitra’, melainkan sebagai pekerja.