“Perempuan itu tiang negeri. Manakala baik perempuan, baiklah negeri. Manakala rusak perempuan, rusaklah negeri”

- Bung Karno -

Kalimat tersebut dikutip dalam buku “Sarinah; Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia”. Perempuan itu merupakan tiangnya negara. Sebuah negara akan menjadi kokoh apabila tiangnya juga kokoh. Sebuah negara akan rapuh apabila tiangnya juga rapuh. Peran perempuan dapat diartikan untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu peran perempuan yang paling penting ialah dalam pembangunan. Menurut para ahli, salah satunya Portes (1976), mendefinisikan pembangunan yaitu transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan nasional dilakukan dari bawah ke atas, atau pinggiran ke pusat. berbicara soal pembangunan nasional tentunya tidak terlepas dari pembangunan manusia dan pembangunan desa. Pembangunan desa bisa dikatakan pembangunan di skala lokal. Dalam artian posisi desa sangat strategis sebagai penyokong pembangunan nasional.

Keterlibatan perempuan sangatlah penting dalam pembangunan desa. Perempuan harus berperan aktif dalam membangun desanya. Perempuan di desa perlu diperdayakan sehingga mampu berfungsi sebagai subjek pembangunan, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai perencana, maupun masyarakat sehingga dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.  

Banyak faktor penghambat gerak perempuan salah satunya dengan adanya konstruksi sosial dalam sebuah masyarakat. Konstruksi sosial dapat diartikan sebagai pemahaman mengenai sebuah konsep yang terbentuk dalam tatanan masyarakat.  Banyak hal yang dianggap lumrah dan masuk akal hari ini, sebenarnya dikonstruksi, disepakati dalam ranah sosial pada masa tertentu.

Di desa posisi perempuan terkadang sebatas “Konco Wingking”, Konco Wingking adalah ungkapan dalam Bahasa Jawa yang bermakna bahwa kodrat perempuan adalah berada di belakang. Tugasnya sekadar melakukan hal-hal dalam ranah domestik seperti mendidik anak, mengelola rumah, tanpa memiliki hak untuk berbicara dan berperan.

“Gender is not something we are born with, and not something we have, but something we do” (West and Zimmerman: 1987). Hal ini kemudian dibolak-balikkan oleh budaya, seorang anak perempuan sering dikonstruksi ketika nanti dewasa harus menjadi istri yang baik. Sebaliknya anak laki-laki juga selalu dikonstruksi ketika dewasa harus menjadi pemimpin.

Hal-hal yang selama ini berbau perempuan seperti mendidik anak, mengelola dan merawat rumah tangga dianggap sebagai “Kodrat Perempuan” padahal itulah yang selama ini dikonstruksi secara sosial atas dominasi-dominasi kekuatan dan kekuasaan laki-laki. Padahal urusan tersebut dapat dilakukan laki-laki, sehingga dapat dipertukarkan.

Peran-peran perempuan hanya berputar dalam ranah domestik, seperti kosakata jawa “Dapur, Sumur, Kasur”, sementara kaum laki-laki menguasai peran-peran penting dalam masyarakat. Hal tersebut yang kini masih menghambat pemikiran perempuan-perempuan khususnya di desa untuk dapat bergerak maju ke depan daripada harus terkungkung dalam sebuah ranah domestik.

Perempuan di desa juga memiliki potensi yang bagus jika dioptimalkan. Dalam sebuah desa seharusnya pemberdayaan perempuan perlu diperhatikan. Namun, beberapa kasus yang terjadi alokasi dana yang seharusnya terfokus untuk pemberdayaan khususnya perempuan justru selalu diutamakan untuk infrastruktur.

kelompok-kelompok yang terorganisir  di desa seperti PKK, karang taruna, dll seharusnya mampu dioptimalisasi sehingga menjadi lebih revolusioner. Misalnya dalam program di PKK baiknya diadakan kegiatan yang bermanfaat tidak hanya sekedar arisan dan merumpi tidak jelas seperti yang sering terjadi di beberapa desa.

Peran dari masyarakat khususnya perempuan melalui pendidikan dirasa mampu meningkatkan pembangunan, tetapi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan pun masih terdapat ketimpangan. Terkadang laki-laki yang lebih diutamakan untuk mendapatkan pendidikan karena laki-laki dipandang lebih mampu mengenyam pendidikan daripada perempuan.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), telah terjadi pertumbuhan jumlah tenaga kerja perempuan dari tahun 2018 ke 2019 dengan jumlah 47,95 juta orang ke 48,75 juta orang. Namun proporsi perempuan terhadap pekerjaannya menurun, dari 38,66 persen ke 38,53 persen pada tahun 2019.

Dilihat dari perbedaan jenis kelamin, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan (82,69 persen berbanding 51,88 persen). Besar kecilnya TPAK dipengaruhi oleh beberapa sebab seperti jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah, dan tingkat pendidikan serta banyaknya kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPAK perempuan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan di daerah perdesaan, yakni sebesar 54,13 persen dibandingkan 50,09 persen. Baik di perdesaan maupun di perkotaan, TPAK perempuan selalu lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki.

Perempuan di desa selalu diberikan bayang-bayang bahwa perempuan kodratnya hanya mengurusi ranah domestik. Perempuan tidak diperbolehkan sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan adanya narasi bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan kembali pada “Dapur, Sumur, Kasur” yang itu merupakan sebuah konstruksi sosial.

Adanya konstruksi sosial dalam masyarakat yang justru itu dapat menghambat pembangunan perlu diluruskan secara perlahan. Peran perempuan yang sadar akan perubahan sangatlah dibutuhkan. Kita perlu mendorong perempuan untuk semakin berdaya, berkualitas, dan berintelektual.

Perlu upaya dan kerja keras untuk masuk ke masyarkat sehingga mampu berbagi ilmu dan pengalaman kepada kaum perempuan yang lain. Dalam keadaan pandemi Covid-19 sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan progresif untuk masuk ke dalam masyarakat. Pembelajaran secara daring dapat dijadikan alasan untuk dapat masuk ke ranah masyarakat.

Tidak semua orang tua paham akan teknologi khususnya masyaraat di desa, tetapi masyarakat dituntut untuk berdampingan dengan teknologi melalui pembelajaran daring. Pembelajran daring adalah pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan teknologi elektronika dengan teknologi berbasis internet.

Keadaan tersebut memberikan kesempatan kepada kaum perempuan progresif untuk mendampingi anak-anak dalam pembelajaran secara daring. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan melalui karang taruna atau melalui kegiatan yang diadakan secara dinamis untuk mengatasi kesulitan masyarakat terkait pembelajaran yang dilakukan secara daring.

Ketika pendampingan tersebut, diharapkan perempuan tersebut mampu berbagi ilmu dan pengalaman kepada kaum perempuan sejak dini. Pengalaman itu yang nantinya mampu menyadarkan kepada masyarakat bahwa perempuan itu bukan sebatas “Konco Wingking”. Perempuan memiliki hak untuk berpendidikan, berpendapat, berperan, dll.

Perempuan bukanlah sekadar robot yang patuh akan segala perintah. Perempuan itu mampu berpikir dan bertindak secara progresif revolusioner. Perempuan tidak boleh lupa bahwa peran laki-laki dan perempuan harus seimbang. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, ibarat sayap seekor burung yang harus seimbang. Jika salah satunya tidak berfungsi, maka burung tidak akan bisa terbang.