"Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, di situlah masa depan negeri." - Najwa Shihab

Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak tahun 2020 Indonesia dihadapkan pada keadaan pandemi Covid-19. Kondisi ini telah membawa dampak di berbagai sektor, tidak hanya di sektor kesehatan. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan kendala dalam pembangunan, salah satunya pembangunan desa.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan mandat untuk mengatur dan megurus kepentingannya sendiri. Sebelumnya desa hanya berperan sebagai objek pembangunan, kini desa berperan sebagai subjek pembangunan. Sasaran kebijakan pembangunan desa bertujuan untuk peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri serta penurunan angka kemiskinan di perdesaan.

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 kebijakan pembangunan desa memiliki sasaran untuk mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan mendorong 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan faktor penting dalam pembangunan desa.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan mayarakat.

Untuk mencapai pembangunan nasional maka pembangunan desa juga penting. Namun, mandat kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sepertinya belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat beberapa desa yang belum sepenuhnya mengatur urusan atau kepentingannya sendiri. Desa masih menjalankan tugas dari atas, bukan mandat dari rakyat desa.

Sampai saat ini dana desa belum sepenuhnaya desa yang mengelola, adapun beberapa program yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih ditentukan dari atas. Adanya pandemi Covid-19 memberikan celah penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa secara prinsipnya harus terbuka serta mengakomodasi semua partisipasi dan kepentingan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi Rakyat Indonesia (KPK RI) menemukan banyak permasalahan pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan kajian KPK banyak ditemukan permasalahan pengelolaan Dana Desa. Pertama, UU Desa dan regulasi pendukung belum sepenuhnya dipahami oleh stakeholder.

Kedua, masih tingginya potensi korupsi di daerah. Ketiga, desa relatif mudah untuk dimanfaatkan untuk mendapat kantung suara pada saat pilkada dan pemilu. Keempat, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi masih rendah. Penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Padahal, penggunaan dana desa dalam menentukan program pembangunan kerja desa berdasarkan partisipasi masyarakat. Keadaan pandemi Covid-19 memberikan celah untuk penyalahgunaan dana desa melalui APBDes. Pada masa pandemi Covid-19 tentunya terdapat perubahan dalam APBDes. Dana dari beberapa program seperti kegiatan yang mengumpulkan masyarakat banyak, pelatihan,dll dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Dari data perubahan APBDes di salah satu desa, prosentase terkecil pengurangan dana pada bidang satu penyelenggaraan pemerintahan, turunya sekitar 17%. Tetapi pembangunan desa 27,2%, kemudian pembinaan kemasyarakatan 42%, pemberdayaan masyarakat 85%. Mengapa di penyelenggaraan pemerintahan hanya dikurangi 17% sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat 85%? Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan.

Rendahnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa masih ditemukan di beberapa desa. Hubungan antara keduanya sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya perempuan. Disahkannya Undang-Undang Desa yang secara tegas menyebut perempuan sebagai unsur dalam Musyawarah Desa dan keanggotaan BPD perlu menjadi landasan untuk mendorong dan menjamin keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Perempuan dituntut untuk berpartisipasi agar pengelolaan Dana Desa dapat bermanfaat bagi kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Peran perempuan dibutuhkan agar Dana Desa dapat dikelola dengan baik sehingga terwujud kesejahteraan mayarakat dan kemandirian masyarakat desa.

Keterlibatan perempuan sangatlah penting dala pembangunan desa. Perempuan harus berperan aktif dalam membangun desanya. Perempuan di desa perlu diperdayakan sehingga mampu berfungsi sebagai subjek pembangunan, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai perencana, maupun masyarakat sehingga dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Dana Desa dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran yang berujung korupsi. Jangan sampai partisipasi perempuan dalam pengelolaan Dana Desa berada dalam tekanan kelompok tertentu atau laki-laki. Perempuan itu mampu berpikir dan bertindak secara progresif revolusioner tidak selalu hanya di bawah bayang- bayang laki-laki.

Nawa El Sadawi pernah berkata: “Solidarity between women can be a powerful force of change, and can influence future development in ways favourable not only to women but also to men”. Dalam artian solidaritas antara perempuan dapat menjadi kekuatan perubahan yang kuat, dan dapat mempengaruhi perkembangan masa depan dengan cara yang tidak hanya menguntungkan perempuan tetapi juga bagi laki-laki.

Oleh karena itu, peran perempuan tentunya sangat dibutuhkan dalam perjuangan perubahan bangsa kita. Hasil dari perubahan tersebut nantinya akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan tidak membedakan mana laki-laki, perempuan, suku, ras, budaya, agama, dan lain-lain. Perempuan adalah perubahan!!!