Kepemimpinan perempuan di lembaga pemerintahan masih menjadi harapan yang terus digaungkan. Salah satu yang dilakukan adalah meningkatkan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen sebagai upaya pemerintah dalam melindungi hak partisipasi perempuan di bidang politik. 

Seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), langkah ini merupakan cara pemerintah untuk membangkitkan kaum perempuan dari ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan, seperti politik, ekonomi, hukum serta bidang lainnya. Upaya ini sekaligus mendukung kemajuan pembangunan di bidang lain, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kesetaraan gender.

Sejak tahun 2014, Indonesia mewajibkan partai-partai politik untuk mengajukan calon perempuan sampai setidaknya 30 % dari daftar calon partai mereka di setiap daerah pemilu. Tetapi saat ini kaum perempuan hanya menduduki 97 kursi atau 17 persen di DPR.

Pada Pemilu 2014, target 30% angka keterwakilan perempuan di parlemen masih belum tercapai. Di tingkat DPR RI hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. Di DPRD Provinsi, keterwakilan perempuan hanya 16,43% atau 350 perempuan menduduki jabatan dari 2.130 anggota DPRD Provinsi se-Indonesia.

Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota hanya terdapat 14% atau 2.296 anggota perempuan dari total 16.883 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sementara di tingkat DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hanya tercapai 25,74% atau  34 anggota perempuan dari 132 anggota yang menduduki jabatan legislatif.

Sementara pada Pemilu 2019, sebanyak 3.194 calon anggota legislatif (caleg) perempuan tercatat berkompetisi di Pemilu 2019. Jumlah ini disebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah, yaitu 40 persen dari hampir 8.000 calon legislatif. Mereka bersaing untuk 575 kursi di DPR.

Namun begitu, pengamat politik menilai, penguasaan medan pertarungan para caleg perempuan masih relatif rendah sehingga tingkat keterpilihan mereka di parlemen kerap tak pernah mencapai harapan minimal 30%. 

Hal yang sama terjadi pada kepemimpinan perempuan di lembaga eksekutif. Pasca pemerintahan Megawati Soekarnoputri, belum ada calon presiden maupun calon wakil presiden dari kalangan perempuan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini seperti dikutip dari Tirto menyebut, absennya kandidat perempuan dalam bursa pilpres Indonesia disebabkan oleh situasi politik yang belum ramah perempuan. 

Bahkan saat Megawati menggantikan Gus Dur pada Juli 2001 silam, pro kontra sempat mengemuka. Atas situasi ini, Direktur API Foundation Julia Suryakusuma menyorot, tindakan Megawati yang tidak menggubris cemoohan karena jenis kelaminnya itu justru membuka diskusi baru tentang partisipasi perempuan dalam politik.

Nyatanya, beberapa tahun sesudahnya, sosok-sosok perempuan tangguh di Kabinet Kerja Presiden Jokowi banyak menuai sambutan positif. Nama-nama seperti Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani bahkan pernah disebut-sebut sebagai calon yang tepat untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. 

Begitu pun dengan sosok-sosok baru di kalangan pemerintah kota dan provinsi di Indonesia. Sebut saja Tri Rismaharini dan Khofifah Indar Parawansa yang mampu merebut hati warga Jawa Timur. Atau Grace Natalie dari PSI yang berhasil meraih simpati generasi milenial.

Meski figur-figur perempuan kian "berani" bertarung di lahan politik, tetap saja, keterwakilan perempuan kerap belum mencapai target. Sebagai negeri yang masih melanggengkan budaya patriarki, capaian perempuan masih sering dipandang sebelah mata. 

Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. dalam tulisannya "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", mengemukakan bahwa pensubordinasian terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan digambarkan sebagai sebuah budaya patriarki. 

Di Indonesia, kedudukan seorang laki-laki kerap diperlihatkan lebih tinggi dibanding perempuan. Pada masa kolonial misalnya, kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan (kecuali perempuan tersebut berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan), apalagi memiliki sebuah profesi di luar rumah atau ikut berpartisipasi dalam birokrasi.

Sosok perempuan sebagai kaum yang termarginalkan telah menciptakan paradigma yang terus terhegomoni hingga sekarang sehingga perempuan selalu dianggap kaum lemah dan tidak berdaya.  

Oleh sebab itu, sekuat apapun gerakan feminisme di Indonesia, budaya patriarki yang sudah dipegang erat oleh masyarakat Indonesia dinilai tetap akan susah untuk dihilangkan. Bahkan bisa dibilang, bias gender seperti ini muncul karena kontruksi masyarakat itu sendiri.

Padahal bila ditelusuri lebih jauh, perempuan-perempuan hebat tercatat pernah memimpin dengan pencapaian yang luar biasa dalam sejarah Nusantara. Sosok-sosok di bawah ini sesungguhnya menegaskan jika perempuan tidak boleh dipandang sebagai wanita lemah. 

Idiom "macak, masak, manak" yang selama ini dilekatkan pada diri kaum perempuan tidak bisa diartikan mentah-mentah. Ketiganya punya arti bahwa perempuan berperan besar pada kelangsungan kelanggengan rumah tangga.

1. Ratu Shima

Ratu Shima merupakan penguasa Kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sekitar tahun 674 M. Ratu Shima lahir tahun 611 M di sekitar Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 

Ia adalah istri dari Raja Kartikeyasinga yang menjadi raja Kalingga (648 – 674) M . Ketika suaminya mangkat, Sang Ratu naik tahta Kerajaan Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahissasuramardini Satyaputikeswara.

Ratu Shima berkiprah membangun aliansi dengan Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda saat menghadapi ekspansi Sriwijaya. Ia dikenal menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur.

Masa kepemimpinan Ratu Shima menjadi masa keemasan bagi Kalingga sehingga membuat Raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. 

Agama Buddha juga berkembang secara harmonis, sehingga wilayah di sekitar kerajaan Ratu Shima juga sering disebut Di Hyang (tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu Budha). Sementara dalam hal bercocok tanam Ratu Shima merancang sistem pengairan yang diberi nama Subak. Kebudayaan baru ini yang kemudian melahirkan istilah Tanibhala, atau masyarakat yang mengolah mata pencahariannya dengan cara bertani atau bercocok tanam.

2.  Tribhuwana Tunggadewi

Tribhuwana Wijayatunggadewi (atau disingkat Tribhuwana)  merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Ia adalah adik tiri dari Jayanegara. Tribhuwana Tunggadewi sebagai raja di kerajaan Majapahit mampu membangun kepercayaan dari pejabat pemerintahan, setelah beberapa gejolak yang timbul pada masa pemerintahan Jayanegara yang disebabkan oleh rasa tidak percaya terhadap Jayanegara.

Anah Nur Fitroh dalam tulisannya, Peran Tribhuwana Tunggadewi dalam Mengembalikan Keutuhan dan Perkembangan Kerajaan Majapahit Tahun 1328-1350 menulis bahwa Tribhuwana berperan menghadapi penaklukan wilayah Sadeng dan Keta yang melakukan pemberontakan. 

Tribhuwana Tunggadewi beserta prajurit Majapahit melakukan penaklukan sendiri untuk menghidarkan perselisihan antara ra Kembar dengan Gajah Mada. Peristiwa Sadeng disebutkan terjadi pada tahun saka kaya-bhuta-anon-daging, 1253 (1331 Masehi).

Ia juga dikenal mampu meningkatkan stabilitas politik di kerajaan Majapahit dengan diangkatnya Gajah Mada sebagai rakryan mahapatih.  Diangkatnya Gajah Mada menjadi rakryan mahapatih mencetuskan program politik baru "Sumpah Palapa" dengan misi mempersatukan wilayah Nusantara. 

Selain itu, perubahan dalam susunan pejabat pemerintah dalam birokrasi pemerintahan juga berlangsung pada kepemimpinannya. Dari kebijakan tersebut beberapa wilayah berhasil ditaklukkan seperti Sumatera dan Bali.

3. Ratu Kalinyamat

Ratu Kalinyamat adalah raja dari Jepara yang memerintah dari tahun 1549 hingga 1579. Dia dikenal berkepribadian gagah berani seperti yang dilukiskan sumber Portugis sebagai De Kranige Dame (seorang wanita yang pemberani). 

Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara menjadi pusat ekonomi yang besar. Hal ini terbukti ketika Jepara memegang peranan penting dalam bidang politik dan pertahanan. Pada masa itu pula, Jepara menjadi bandar perdagangan yang banyak menjaring pedagang dari berbagai suku bangsa.

Di bidang politik dan pertahanan, pelabuhan Jepara dipercaya sebagai pusat pengiriman ekspedisi-ekpedisi militer untuk turut memperluas kekuasaan ke Bangka dan Kalimantan Selatan yaitu Tanjung Pura dan Lawe. 

Pada tahun 1550, ketika Raja Johor meminta bantuan armada perang kepada Jepara untuk melakukan perang jihad melawan Portugis di Malaka, Jepara mengirimkan 40 buah kapal dengan kapasitas angkut 1000 orang prajurit bersenjata. Pada tahun 1573 Ratu Kalinyamat diminta oleh Sultan Ali Mukhayat Syah dari Aceh untuk menggempur Portugis di Malaka. Armada yang dikirim sekitar 300 buah kapal, 80 buah kapal masing-masing berbobot 400 ton.

Sementara di sektor perekonomian, di wilayah kekuasaan Ratu Kalinyamat terdapat empat kota pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan di pantai utara Jawa Tengah bagian timur. Pintu gerbang perdagangan tersebut antara lain Jepara, Juana, Rembang, dan Lasem. 

Selain itu, hubungan baik yang terjalin antara Jepara dengan beberapa wilayah di Nusantara seperti Johor, Aceh, Maluku, Banten, dan Cirebon, menegaskan bahwa misi diplomatik yang dibawa Ratu Kalinyamat telah berhasil ditunaikan.