Perempuan berpolitik? Apakah mereka yakin untuk maju bersaing di ranah hutan belantara politik yang mayoritas laki-laki? Ataukah hanya sekedar peramai bursa pemilihan di setiap periodenya? Berbagai Pertanyaan dan persepsi seperti ini sudah sering kita dengar dan bahkan sudah tertanam pada sebagian besar masyarakat.

Paradigma kuno yang melekat bahwa perempuan memang sudah seharusnya bekerja dirumah, mengurusi keperluan rumah tangga, mendidik anak dan lainnya sebagaimana tugas dan peran perempuan sebagai seorang perempuan yang cukup untuk mengabdi pada keluarganya saja.

Berkaca dari sejarah pada era Yunani kuno, perempuan ditempatkan sebagai objek realitas subordinat yang dikenal dengan istilah patriarki. Patriarki merupakan suatu kondisi atau sistem dimana dalam tatanan kehidupan laki-laki menjadi otoritas utama yang memiliki hak-hak istimewa dibanding perempuan (Bressler,2007).

Perempuan hanya sebagai objek realitas yang berlaku dengan standar yang ditentukan oleh laki-laki sehingga pada praktiknya kemudian membuat perempuan hanya menjalankan seperti apa yang laki-laki inginkan. Berkembangnya patriarki ini membuat kalangan perempuan semakin resah kehilangan jati dirinya, bahkan filsuf-filsuf perempuanpun kehilangan haknya untuk mengemukakan ide mereka.

Patriarki ini pun berkembang dan menjadi stereotip yang melekat pada masyarakat Eropa saat itu. Perempuan atas dasar lemah dibanding laki-laki menjadi alasan utama peran yang bias tersebut dan kerap kali menerima kekerasan dan penindasan.

Patriarki sebagai sistem yang mendasar bahwa segala hak dan otoritas adalah kepunyaan laki-laki. Keadaan ini yang kemudian memunculkan gerakan yang disebut feminisme yang menuntut keadilan dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Gerakan ini semakin berkembang di penjuru dunia dan kemudian menyentuh Indonesia.

Pada masa penjajahan, sistem patriarki ini begitu kental. R.A Kartini sebagai pelopor kaum perempuan ketika itu melakukan suatu gerakan untuk memerdekan hak dan kedudukan perempuan yang dipandang rendah pada waktu itu.

Emansipasi yang dicanangkan R.A Kartini menjadi tonggak sejarah perjuangan hak dan kedudukan perempuan di Indonesia. Emansipasi ini kemudian memudarkan paradigma kuno tersebut dan mulai membentuk peran baru atas persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Pada perkembangannya, saat ini Indonesia telah menjamin persamaan hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 27. UUD ini lah yang menjadi dasar kebebasan setiap warga Indonesia untuk memiliki kududukan dan hak yang sama dimata hukum, termasuk hak untuk berpolitik yang merupakan salah satu bentuk affirmative action.

Affirmative action adalah kebijakan yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang sama atau setara yang awalnya muncul pada masa pemerintahan Presiden John F. Kenedy atas respon terhadap ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi pada waktu itu (Susiana,2013).

Affirmative action ini kemudian merambah ke ranah politik yang mencerminkan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Munculnya perempuan di kancah politik nasional merupakan perwujudan yang nyata dari persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Mulai ramainya perempuan untuk ikut bertarung diranah politik juga didukung oleh UU no. 10 tahun 2008  UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Hal tersebut kemudian dipertegas lagi melalui UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif yang menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Adanya UU ini menjadi angin segar bagi perempuan yang ingin berpolitik.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, jumlah penduduk perempuan Indonesia adalah 126,8 juta jiwa dari total keseluruhan 254,9 juta jiwa atau sekitar 49,7% dari total penduduk. Jumlah yang cukup banyak ini masih belum berdampak signifikan pada jumlah perempuan mau berkecimpung di ranah politik.

Namun, pada perkembangannya pun juga masih fluktuatif, seperti yang terlihat pada pemilu empat tahun terakhir yang mana persentase jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi DPR yaitu 9% (45 orang) pada 1999, 11,09 % (61 orang) pada 2004, 17,86% (101 orang) pada 2009, dan 17,32% (97%) pada 2014.

Kemunculan perempuan yang berpolitik menjadi pesona tersendiri dalam kancah persaingan kedudukan dewasa ini. Sosok-sosok perempuan yang kuat kian bermunculan ke publik. Mereka merasa layak dan berani untuk maju dalam persaingan perebutan kursi abdi tersebut. Kemunculan politisi dari kaum hawa ini mulai merambah hingga pemilihan kepala daerah pada Desember 2015 kemarin walaupun dalam persentase yang masih kecil.

Dilansir dari situs Indonesiasatu, sebanyak 46 perempuan terpilih, yang terdiri dari 24 sebagai calon kepala daerah dan 22 sebagai calon wakil kepala daerah dari total 124 kandidat perempuan yang bertarung. Tingkat keterpilihan dari total kandidat perempuan yang maju pun hanya mencapai 37%.  Jika dibandingkan dengan total kandidat yang memenangkan pilkada secara keseluruhan yang mencapai 528 calon, tingkat elektabilitasnya hanya mencapai 8,7%.

Namun, apakah dengan tingkat partisipasi dan elektabilitas yang masih rendah ini mencerminkan kualitas mereka? Tentu tidak.

Dewasa ini, kualitas politisi perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Kekuatan dan prestasi yang mereka miliki membuka kaca baru yang semakin memudarkan patriarki. Tak sedikit prestasi yang diperoleh oleh politisi perempuan kita yang tak kalah cakap dibanding politisi laki-laki.

Nama-nama mereka mulai digadang-gadangkan publik bahkan sudah dikenal oleh dunia. Megawati Soekarno Putri, Sri Mulyani, Tri Risma Harini, Susi Pujiastuti, Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Rieke Diah Pitaloka dan masih banyak perempuan berpolitik yang cukup kredibel menduduki jabatan penting sebagai abdi negara

Megawati Soekarno Putri adalah perempuan pertama yang menjadi orang nomor satu di negeri ini. Berhasil mengikuti jejak ayahandanya, beliau menjadi presiden RI ke-5 pada periode 2001-2004 yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Gus Dur pada 1999-2001.

Selama kepemimpinannya, Megawati juga telah membuat beberapa kebijakan dan prestasi seperti kebijakan mengadakan pemilu yang demokratis yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2004, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menaikan pendapat perkapita dan menstabilkan fundamen ekonomi yang saat itu dilanda  krisis ekonomi, Indonesia keluar dari IMF pada tahun 2003 yang membuktikan keluarnya Indonesia dari krisis ekonomi 1998, pembangunan infrastruktur vital dan lainnya.

Megawati merupakan ketua umum partai PDI-P sejak tahun 1999 hingga sekarang. Beliau menjadi orang yang paling berpengaruh pada partai moncong putih tersebut.

Dikenal dimata dunia dan menjadi salah satu sosok perempuan yang paling berpengaruh di dunia. Sri Mulyani Indrawati merupakan tokoh perempuan dengan urutan ke-37 dari 50 sosok perempuan yang berpengaruh di dunia yang dirilis majalah Forbes Juni 2016 kemarin.

Menteri Keuangan Indonesia pada era SBY ini sudah tidak diragukan lagi kiprahnya dalam pengabdian negara dengan prestasi dan berbagai penghargaan yang sudah diraihnya. Beliau dianugerahi sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia pada tahun 2007 dan 2008. Lulusan Doktor di Illinois ini termasuk sebagai 100 perempuan yang berpengaruh di dunia pada tahun 2008, 2014 dan tentunya 2016.

Prestasi ini yang kemudian mengantarkan beliau sebagai Direktur Bank Dunia. Beliau berhasil membawa Indonesia menjadi anggota negara G-20 setelah mengalahkan Thailand mewakili Asean. Kebijakan-kebijakan perekonomian yang beliau ambil dinilai cukup kuat yang memukau Presiden Jokowi untuk kembali menarik Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan saat ini.

Lain hal nya dengan politisi perempuan yang berhasil menjadi walikota Surabaya. Tri Risma Harini terkenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas mampu membuat tata kota dan system pelayan di Surabaya semakin membaik.

Berbagai prestasi juga berhasil beliau raih diantaranya keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat mengelola lingkungan sehingga Surabaya menjadi kota terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik tahun 2012 versi Citynet, Future Government Awards 2013 pada bidang data center dan inklusi digital mengalahkan 800 negara lain se-Asia Pasifik, taman terbaik se-Asia tahun 2013, walikota terbaik didunia untuk bulan Februari 2014 dan 2015, nominasi 10 perempuan inspiratif 2013 versi majalah Forbes, 50 tokoh berpengaruh dunia versia majalah Fortune tahun dan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award para November 2015.

Kebijakan relokasi gang dolli merupakan kebijakan yang paling mencuat ke ranah public yang membuat masyarakat tidak meragukan lagi kekuatan kepemimpinan seorang Tri Risma.

Selain dari tiga tokoh perempuan yang hebat diatas, sosok politisi perempuan lainnya juga mulai bermunculan ke ranah publik. Karakter yang kuat serta keberanian mereka untuk mengabdikan diri pada negara sudah tidak diragukan lagi.

Susi Pujiastuti dengan kebijakan kelautannya dan segudang prestasi yang salah satunya Leaders for a Living Planet Award dari WWF pada September 2016, Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial yang memperoleh penghargaan tokoh penggerak masyarakat pada Islamic Fair 2011, Rita Bupati Kutai dengan penghargaan kepala daerah berprestasi, Utje Suganda (Almh) sebagai kepala daerah berprestasi dan inovatif pada tahun 2014 dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang berhasil diukir politisi perempuan Indonesia.

Prestasi-prestasi tersebut membuktikan bahwa politisi perempuan Indonesia juga memiliki kekuatan yang kuat untuk ikut membangun negeri ini. Segudang prestasi tersebu mampu mereka ukir dengan kekuatan mereka yang tak kalah dengan politisi laki-laki.

Patriarki dan paradigm kuno akan peran perempuan mampu mereka hancurkan dengan pencapaian tersebut. Merka tidak hanya mampu membangun rumah tangganya sendiri, tapi juga mampu mengatur dan bergelut dalam rumah tangga negeri yang penuh kemelut dan permasalahan yang tiada hentinya.

Mereka perempuan-perempuan tangguh! Mereka bukan hanya peramai bursa pemilihan atau hanya menduduki jabatan secara simbolis. Kekuatan serta pencapaian yang sudah mereka perlihatkan mampu membungkam perspektif rendah tentang perempuan berpolitik. Mereka politisi perempuan, mereka juga pejuang bangsa yang berkualitas. Dengan kemampuan dan prestasi yang mereka miliki tersebut, masihkah kita memandang politisi perempuan sebelah mata?

#LombaEsaiPolitik