Pada tanggal 8 Maret yang lalu, diperingati warga dunia sebagai Hari Perempuan Internasional. Namun peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini, lebih berbeda tahun ini. Perbedaan itu terjadi karena selain dunia sedang dilanda virus Covid, 19 yang terus bermetamorfosis, muncul juga permasalahan genting lain yakni ancaman perang di Eropa Timur yang kian hari, kian memanas.

Permasalahan terakhir ini kembali menempatkan kaum perempuan sebagai korban. Di banyak berita dan cuplikan video invasi Rusia ke Ukraina, entah itu yang nasional seperti Kompas TV atau yang internasional seperti Deutsch Wehle TV, Aljazerah Chanel atau pun  Russian Today, menampilkan banyak pengungsi dari wanita. 

Mereka mengungsi dengan menggendong atau menuntun anak-anak dan barang-barang. Mereka juga menunggu di stasiun. Meskipun kereta api yang mereka tunggu selama berjam-jam untuk bisa keluar Ukraina tidak kunjung berangkat.

Perempuan dan Litani Korban 

Cerita di atas, menjadi pelengkap bahwa peran korban sudah seperti litani hidup yang akrab bagi kaum perempuan. Deretan litani ini bisa diurut mulai dari korban pelecehan, baik secara verbal atau pun fisik dan korban kekerasan, baik di ranah publik atau pun privat. Teralu banyaknya cerita tentang hal tadi, lantas membuat cerita korban ketidakadilan dan korban perdagangan pun menjadi hal yang akan sering dikaitkan dengan kaum perempuan.

Data dari KOMNAS HAM Perempuan di Indonesia tentang Angka Kekerasan Berdasarkan Ranah Personal, Komunitas dan Negara, menunjukkan bahwa sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus  terjadi kekerasan di ranah personal yakni dalam hubungan perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran). Angka ini 4% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, di ranah komunitas, (termasuk komunitas kerja) telah terjadi 1.731 kasus dan ranah negara sebesar 23 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021)

Di level internasional, data dari World Healt Organization dari tahun 2000-2018 menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan atau sekitar 30% di 161 negara mengalami kekerasan.  Kebanyakan kasus ini dilakukan oleh orang-orang terdekat (who.int./9/3/2020)

Menjadi korban oleh kaum perempuan belum dihitung dengan soal persoalan-persoalan marginalisasi yang sering dialami perempuan di komunitas tertentu seperti di tempat kerja. Mengapa perempuan selalu menjadi korban, apakah itu merupakan nasib yang harus diterima? Tidak bisakah mereka bangkit, bertarung serta berjuang untuk nasibnya sendiri?

Errin C. Gilson dalam  ulasannya mengenai Vulnerability and Victimization: Rethinking Key Concepts in Feminist Discourses on Sexual Violence, menguraikan bahwa salah satu alasan dasar yang memposisikan perempuan sebagai korban karena faktor kerapuhan (vulnerability) kaum ini. 

Kerapuhan ini diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mudah untuk dilecehkan, akibat kondisi mereka yang lemah, bergantung, pasif, tidak memiliki kapasitas atau kemampuan dan tidak memiliki kekuatan.

Di sini, selain karena faktor fisik yang rentan dan cukup dominan di kalangannya, tetapi kerentanan yang merupakan hasil konstruksi. Kerentanan hasil konstruksi ini terutama  berkaitan dengan dunia yang didominasi baik oleh industri, kapitalisme atau dominasi kaum pria (Gilson, 2016).

 

Apabila pertimbangan Gilson tadi dipakai maka, kondisi atau keadaan baik itu yang ada pada kaum perempuan itu sendiri yang merupakan faktor bawaan (secara fisik terutama) maupun kondisi yang ada di sekitar kaum ini, konstruksi sosial yang memarginalkan kaum perempuan,  membuat mereka menjadi mudah untuk dilecehkan, bergantung, pasif, tidak mempunyai kapasitas dan akhirnya tidak punya kekuatan. 

Fisik yang tidak begitu kuat, mungkin menjadi bawaan dari kebanyakan wanita dan tidak bisa dielak. Namun lemahnya kekuatan fisik tadi tidak dengan sendirinya menempatkan perempuan makhluk yang bergantung, pasif , tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan. Semua hal yang membuat perempuan rapuh lebih berkaitan dengan soal konstruksi sosial. Konstruksi sosial yang demikian merupakan konstruksi sosial yang salah. 

Namun konstruksi sosial yang demikian sudah sering hadir dalam bentuk pola pikir masyarakat. Konstruksi tradisi budaya patriarki pun juga punya peran paling banyak dalam menciptakan kesalahan berpikir yang saling diperkuat oleh lemahnya atmosfer dan daya nalar kritis masyarakat.

Hal ini bisa kentara dalam fenomena kurangnya daya nalar kritis yang disebabkan hambatan di dalam tradisi dan kebudayaan. Itu terjadi ketika dominasi budaya patriarki sanggup membuat wanita tidak berkembang meskipun sudah memperoleh pendidikan yang tinggi. Atau pun jika mau berontak, maka ada konsekuensi besar yang harus diterima. 

Konsekuensi ini bisa muncul dalam bentuk mendapatkan stigma sebagai wanita keras, wanita killer yang pada gilirannya mendapat banyak perlawanan atau pandangan negatif dalam masyarakat. Berkaitan dengan ini,  prediksi miring yang cukup mengkerdilkan kaum perempuan yang demikian ialah mereka akan sulit mendapatkan jodoh, jika terus demikian.

Menjadi Perempuan Petarung

Di tengah lingkaran litani korban dan kerapuhannya, pilihan menjadi perempuan petarung adalah hal yang mesti diperjuangkan kaum perempuan. Perjuangan ini penting untuk mengangkat dan mengubah banyaknya nasib kuang baik yang dari kaum perempuan.

Opsi menjadi perempuan petarung diawali dengan perjuangan untuk mengubah konstruksi sosial yang kurang tepat tentang perempuan. Bahwa perempuan merupakan makhluk yang khas, unik dan berbeda dengan kaum laki-laki. 

Namun perlu digarisbawahi bahwa kondisi yang demikian tidak mutlak berarti wanita mesti selalu ada di bawah bayang-bayang dominasi kaum laki-kali ataupun budaya dan tradisi patriarki. Dalam konteks ini, perlu usaha dan kesadaran dari kaum perempuan itu sendiri. Mereka mesti sadar bahwa mereka mesti keluar dari dominasi konstruksi sosial yang demikian.

Opsi pertama tadi kemudian menuntun pada opsi kedua. Di sini, kesadaran untuk keluar dari dominasi konstruksi sosial paling besar kemungkinannya apabila kaum perempuan bisa memperoleh kapasitas daya nalar kritis yang baik. 

Kapasitas ini tentunya tidak turun dari langit. Kapasitas ini akan muncul melalui proses pendidikan ataupun literasi yang bermutu bagi kaum ini.

Untuk itu, perjuangan untuk memperoleh pendidikan dan tidak putus sekolah bagi kaum perempuan mesti menjadi perjuangan yang patut untuk diperhatikan baik oleh kaum perempuan itu sendiri maupun berbagai pihak yang konsen terhadap masalah ini.

Pendidikan yang baik akan membuat kaum perempuan menjadi kaum yang  memiliki banyak kapasitas untuk bekerja dan mewujdukan diri. Hal ini juga menjadi potensi untuk membangun kekuatan bagi kaum ini. Kekuatan itu pada gilirannya melahirkan perempuan-perempuan mandiri, baik itu mandiri dalam berpikir maupun bertindak. Dengan kemandirian akan mengikir ketergantungan kaum ini dari kaum pria. Mungkinkah hal ini terjadi?

Menjawabi pertanyaan tadi, saya teringat salah satu poin dalam diskusi kuliah Gerakan Sosial semester lalu. Waktu itu, kami membicarakan tentang gerakan kaum Feminist. Ada salah seorang mahasiswi yang bertanya apakah perempuan mampu untuk duduk setara dengan kaum pria dalam urusan adat, terutama adat Flores yang kental akan budaya patriarki?

Mungkin tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan tadi. Namun demikian, kita hidup dalam dunia yang terus berubah, seiring dengan arus perubahan pengetahuan, pamahaman dan derasnya perkembangan teknologi. Banyak perspektif baru yang muncul akibat arus-arus itu, bukan tidak mungkin banyak hal yang akan menjadi lebih flexible dan dinamis dalam perkembangan waktu. Meskipun relatif lebih panjang dan tanpa melecehkan tradisi dan budaya, kesetaraan itu kemungkinan besar tercapai.

Kaum perempuan hanya perlu sabar menunggu waktunya tiba. Oleh karena itu, tetaplah pada opsi-opsi untuk menjadi wanita petarung, karena sejarah bukan hanya ditulis oleh para pemenang seperti kata Winston Churchil, tetapi juga oleh mereka yang kuat bertahan.