Pegawai Swasta
1 tahun lalu · 245 view · 9 menit baca · Politik 53968_61603.jpg
Sumber google, ilustrasi praktek berdemokrasi yang buruk

Perebutan Kekuasaan dan Keteladanan Berdemokrasi

Potret Pilkada di Indonesia

Berbagai strategi pemenangan mulai disiapkan di Provinsi Maluku Utara tahun 2018 ini, tentu tujuannya adalah merebut hati masyarakat dalam hajatan demokrasi yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), wabil khusus Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara. Sebelum hadirnya pemimpin baru, banyak harapan berhamburan disana, dan masih ada kesempatan bagi masyarakat agar berfikir matang, jangka panjang serta objektif sehingga tidak salah lagi memilih pemimpinnya di Pilgub yang pencoblosannya sekitar tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Dimana Maluku Utara bersama 16 Provinsi lainnya secara serentak di tahun 2018 mengikuti Pilkada.  

Seperti diketahui, Pilkada diletakkan bukan sekedar pesat dan perayaan demokrasi semata yang penuh dengan intrik, prosedur dan rekayasa guna mencapai kekuasaan. Tapi, lebih dari itu adalah memperjuangkan kepentingan, mengakomodasi apa yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat dari beragam golongan untuk diwujudkan. Bila kita review dinamika politik di Maluku Utara mengajarkan kita banyak hal, diantaranya tentang obsesi meraih kekuasaan, kampanye hitam (black campaign), saling adu strategi, agitasi, provokasi dan politik kekerasan pun akhirnya dipertontonkan.

Dimana pengarahan massa, anarkisme dan konflik horizontal menjadi tekanan politik yang sering kali menjadi cerita membanggakan segelitir politisi. Padahal, faktanya rakyat menderita, mereka diadu, dibenturkan dan dibohongi untuk kepentingan para politisi yang haus akan kekuasaan. Artinya, semua peristiwa politik yang mengerikan itu tak perlu lagi terulang di tahun 2018. Masyarakat Maluku Utara telah didewasan dengan beragam interaksi yang majemuk, telah hidup rukun, damai dan toleran antara sesame. Mereka masyarakat Maluku Utara tidak mudah dibodohi lagi, masyarakat makin mantap dan luas menilai figur pemimpin yang layak diberikan kepercayaan memimpin Negerinya.

Di satu sisi, isu Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA) yang menjadi andalan bagi para politisi pengecut, bukan Negarawan kita harus kompak bersama untuk melawan arus gempuran isu yang memecah-belah masyarakat tersebut. Jangan terus-terusan masyarakat Maluku Utara digiring harus memilih Gubernur dan Wakil Gubernurnya berdasarkan suku, agama atau tema-tema priordialisme sempit lainnya. Saatnya masyarakat keluar dari jebakan demokrasi yang semacam itu, karena sesungguhnya tidaklah produktif.

Ketika ada kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang getol mengkampanyekan isu-isu primordial dan sentiment keagamaan, sebetulnya itulah yang menjadi musuh kita bersama. Sudah dapat dilihat, betapa terbatas dan diskriminasinya calon pemimpin tersebut, sedangkan kondisi masyarakat Maluku Utara itu beragam (plural). Kita berharap ada arus balik dari juaran isu-isu seperti yang pernah dihembuskan pada Pilkada sebelumnya di Maluku Utara, masyarakat perlu menegaskan sikap melawan bentuk sektariansme berfikir dari para politisi kampungan seperti itu.

Pada level ini, pengaruh ketokohan, visi yang ditawarkan kandidat dan pragmatisme politik yang akan bertarung disana. Masyarakat akan diberi opsi, memilih yang terbaik dari yang baik. Antara gagasan cemerlang dan ketokohan yang akan ditawarkan kepada masyarakat, disinilah kita berharap masyarakat berfikir luas, keluar dari intervensi apapun itu. Itu semua dilakukan demi kemajuan bersama daerah Maluku Utara yang kita cintai, selanjutnya, masyarakat jangan membiarkan suaranya sia-sia dengan melakukan Golput, hak memilih satu orang satu suara (One men, one vote) harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Maluku Utara harus terus berbenah, kita berkaca dan sudah saatnya menyudahi segama macam ‘pertengkaran’ politik yang tidak berarti. Dengan melahirkan Maluku Utara sebagai destinasi pembelajaran politik yang penuh persaudaraan, Pilkada menjadi festival gagasan, dan pertarungan program, bukan lagi tontonan perebutan pengaruh yang menghabiskan energi kita semua. Hasilnya, setelah menang, kita menghabiskan waktu pada upaya menjahit kembali ‘luka’, melakukan rekonsiliasi politik, menyegarkan kerukunan dan mengobati segala macam bentrokan kepentingan akibat dinamika politik yang mirip praktek kanibalisme.

Begitu pula dengan keberadaan agama, kita terus saling mengingatkan agar nilai agama, symbol-simbol agama jangan diseret dalam politik praktis. Keberagaman jangan dieksploitasi untuk komoditas politik yang berakhir pada pertengkaran kepentingan, masyarakat Maluku Utara teruslah dididik dengan tindakan baik. Bukan sekedar kata-kata, terorika, janji dan sebagainya, karena masyarakat Maluku Utara baik yang kerjanya di Laut, Darat dan Udara sudah lihai dan cakap bicara politik, meski sesuai porsi mereka masing-masing.

Hanya dengan tindakan positiflah, tradisi masyarakat Maluku Utara yang kurang baik, mudah dihasut, dapat diperbaiki dan dicerahkan. Ekskalasi politik di Pilkada Maluku Utara harus diarahkan pada politik yang meningkatkan martabat serta wibawa masyarakat itu sendiri, politisi jangan berlagak seperti makelar, jangan juga seperti para penjual obat, tak boleh seperti para peselancar dan tukang fitnah. Namun, jadilah agen perubah, jadilah teladan dan rujukan (role model) bagi masyarakat yang adalah konstituen.

Untuk para politisi dan competitor di Pilkada Maluku Utara, silahkan tunjukkan politik yang beretika, kalian yang telah bersusah payak memulai kiprah politik dari bawah jangan dikotori dengan praktek-praktek memalukan seperti menghasut rakyat. Jangan bodohi masyarakat dengan membunuh karakter kandidat lain, demi untuk meraih suara terbanyak. Baik tim pemenang, para kandidat yang bertarung di Pilgub Maluku Utara ayo berkompetisi merebut hati masyarakat dengan mencerahkan mereka. Model edukasi, persuasif, kemitraan dan persaudaraan, rasanya lebih relevan untuk kita memulai Pilkada di Maluku Utara, bukan dengan wajah mengkerut, saling demo kepintaran di depan publik.

Berlagak sok idealis dan paling benar, ternyata dibelakang panggung malah menjadi yang paling pengecut, bajingan, bahkan amoral, sangat kontradiktif dengan tindakan atraktif yang ditunjukkan disaat kampanye berlangsung. Karena dinamika politik akan hanya akan melahirkan dua tipe politisi, yaitu para politisi yang ideologis dan oportunis. Dilain pihak, memang ada juga para politisi soliter, yakni mereka yang bergerak sendiri, tak mau berkelompok seperti samurai tak bertuan. Masing-masing tipikal politisi ini punya pengaruh berbeda, dengan segmen interaksi sosial yang juga berbeda.

Bila kita amati secara baik, di Maluku Utara ternyata banyak pula ‘politisi buangan’. Dimana politisi model ini dipakai jika sewaktu-waktu dibutuhkan saja, tapi cukup mengganggu pernafasan politik kita di tanah air bila mereka ini beraksi. Kebanyakan mereka membuat konstalasi politik yang buram menjadi terang benderang, dan sebaliknya, situasi politik yang kondusif disulap menjadi rumit, sebab dari situlah mereka mengais redzeki.

Politisi yang membangun karirnya dari bawa, berkeringat bersama rakyat, konsistensi dan menjaga kepercayaan yang diberikan, tentu bukanlah pekerjaan muda untuk mempertahankannya. Apalagi politik begitu cepat perkembangannya, maka politisi dan masyarakat perlu memiliki patokan (benchmark), agar tidak tersesat. Skema politik di Maluku Utara saat ini mulai terbangun, walau masih bersifat sketsa (buram), dimana formasi sementara para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, diantaranya ada AHM-Rivai, MK-Maju, Bur-Jadi, AGK-Yasin dan Rudy-Hein, tidak mudah untuk menarik kesimpulan siapa yang akan unggul.

 Kita telah punya cukup banyak alasan untuk sepakat bahwa Pilkada di Maluku Utara itu sulit diprediksi siapa pemenangnya, karena peta politik di Maluku Utara berdasarkan guyonan rumah kopi terletak pada ‘cuaca’ yaitu ‘mistik politik’ (baca; mangko, kemenyan, moro, jin, sampai meki, red). Bayangkan saja, Pilkada Maluku Utara sebelumnya, di masa AGK-Mathab, tercatat dalam sejarah Provinsi Maluku Utara masuk Pilkada terlama di Republik ini. Berapa kerugian kita saat itu?, tentu masyarakat dirugikan dengan kekosongan pemimpin defenitif tersebut.

Bahkan untuk masuk menganalisa politik lokal Maluku Utara, kita perlu belajar ‘ma’rifat politik’, meminjam istilah salah satu pengurus KAHMI Maluku Utara, Bang Darsis Humah. Diluar candaan politik itu semua, Maluku Utara memang punya kultur politik yang relatif berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Iklim politik yang rupanya kurang baik itu, dimana selalu dihiasi dengan konflik dan saling menjatuhkan, sudah saatnya ditransformasi kebiasaan politik tersebut. Sehingga masyarakat Maluku Utara dalam rentang waktu, lima, sepuluh, dan dua puluh tahun kedepan sudaha jernih serta cerdas membaca politik dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Dengan begitu, rasionalitas publik teruslah kita jaga, kita perlu menjaga akal sehat dalam berdemokrasi. Ingatlah, demokrasi adalah sebuah kerja kultural, sosial dan politik sekaligus. Demokrasi tidak sekedar membangun pranata politik, meminjam apa yang dipernah ditulis Denny JA, tapi juga perkara membangun sikap mental, spirit yang merupakan nilai-nilai inti dari demokrasi, seperti toleransi, kesamaan dan kebebasan dipraktekkan. Potensi yang merusak tatanan politik berupa politisasi agama, urusan rumah ibadah dikaitkan dengan kepentingan politik dan seterusnya sudah harus diberi batas demarkasi yang tegas.

Maluku Utara memerlukan figur pemimpin yang mempunyai kompetensi, kapabilitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Tidak mungkin, bila masyarakat menyukai pemimpin yang tidak keterterimaan, tak punya kecocokkan dengan mereka. Jika kita membaca trah politik (silsilah) di Maluku Utara semenjak di mekarkan dari Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara, nama-nama yang sedang digadang menjadi pemimpin baru di Maluku Utara ini bisa dibilang sebagiannya memiliki andil.

Bahkan, mulai bermunculan trah politik atau dinastik politik baru, dalam rotasi kepemimpinan politik. Dari yang sebelumnya kita kenal nama Thayib Armain, Syamsir Andili, Namto Hui Roba, dan sederet nama tokoh Maluku Utara yang telah tercatat namanya dalam peradaban politik di Maluku Utara lainnya. Bergeser kini ke tokoh politik seperti Abdul Gani Kasuba, Ahmad Hidayat Mus, yang mulai merebut kekuasaan dengan politik dinastinya, dan beberapa marga lain yang belum terlacak secara detail. Fenomenalnya lagi, kakak beradik (Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Kasuba) masing-masing siap menjadi kontestan di Pilgub Maluku Utara saat ini. Begitu luar biasanya kita menyambut demokrasi kontemporer.

Kita Tak Punya Mesin Waktu, Berbuat Baiklah

Demi kepentingan pemenangan tak malu-malu para kandidat Kepala Daerah menghabiskan uangnya untuk meraih kemenangan. Melalui perspektif pemenangan, maka para calon pemimpin membutuhkan branding politik, ilmu marketing politik yang sedang tren dan menjadi kiblat bacaan saat ini mengajarkan soal membangun citra melalui branding politik ini. Marketing politik mengajarkan perlunya membingkai ingatan publik, agar mereka lebih mudah mengingat politisi dengan jargon-jargonnya itu.

Cara membangun ingatan publik memang bermacam-macam, baik yang dipilih secara acak (multistage random sampling) maupun dengan metode teratur. Pastinya para konsultan politik tidak sedang berdiam diri disaat tensi politik Maluku Utara sedang menghangat, mereka tak mau kecolongan dan kalah strategi. Para politisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Maluku Utara pun diharapkan dalam menghadapi ‘pesta demokrasi’, teruslah semangati kebersamaan yang bersandar pada konsep ‘babari’. Cukuplah, prahara politik di tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, tak perlu terulang kembali.

Tidak hanya demokrasi yang melarang kita untuk bersikap curang dan menghalalkan segala cara, tapi juga para leluhur kita. Sebelum adanya teori demokrasi pun, mereka para pendahulu kita di Maluku Utara sudah mempraktekkan apa itu demokrasi, yang terus dihidupkan, dan mana perbuatan buruk yang patut dijauhi. Sudah kita tahu bersama di politik ada pakem, konsensus beserta aturan yang tidak boleh dilanggar. Ini pula yang harus benar-benar menjadi ‘jalan keselamatan’ bagi kita dalam berdemokrasi. Untuk konteks Maluku Utara sendiri, tolok ukur kita jelas yakni pada peristiwa politik dahulu yang pernah meluluhlantahkan kedamaian kita semua, nilai solidaritas tercerabut hanya karena madzhab politik.

Masih segar dalam ingatan kita, hanya karena perebutan kekuasaan dan pengaruh para investor asing, sesama anak Negeri saling berkhianat. Walau tidak punyak mesin waktu, tapi ingatan itu tetap masih tertanam, waktu kemarin yang menceritakan kekacauan, meninggalkan luka, tidak mungkin kembali. Pengalaman berharga itu menjadi guru bagi kita semua masyarakat Maluku Utara. Untuk itu butuh sikap kita meluruskan koneksitas kepentingan antara penguasa, mereka yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan, agar berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat.

Karena dilain pihak, dalam pengalaman kita berdemokrasi tidak ada peradaban dunia ditentukan dari mayoritas, peradaban dan perubahan itu ditentukan oleh kaum minoritas kreatif. Mereka kelompok minoritas kreatif inilah diantaranya para politisi tercerahkan, pekerja sosial, cendekiawan, budayawan, aktivis penjaga pilar demokrasi, para pemuda yang punya keteladanan dan aktivis mahasiswa. Komitmen kita mendorong kesadaran masyarakat akan terus kita lakukan, begitu juga dengan kesadaran politik, berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang kondisi politik lokal, akan tetap disuarakan.

Bila semua kita diam, membiarkan para politisi pemburu kekuasaan itu bermanuver terus, maka tatanan demokrasi di Maluku Utara akan runtuh dan akan suram. Nilai kebersamaan masyarakat hilang, karena tumbuh indivialisme, jika praktek politik adu domba, kampanye hitam, isu sentiment primordial dijadikan senjata pamungkas, dan serangan kampanye saling menghancurkan kita hanya menontonnya sebagai suatu pentas serta keniscayaan, tanpa memfilter. Disitulah tsunami demokrasi akan tiba mengancam generasi kita kedepannya, menggilas, menghancurkan apa yang telah kita bangun bersama, apa yang tengah dilestarikan, akan muncul para pemimpin congkak yang sombongnya minta ampun.

Artikel Terkait