3 bulan lalu · 233 view · 7 menit baca · Filsafat 29483_24763.jpg

Perdebatan Seputar Definisi Realis dan Nominalis
Ngaji Mantik Bag. 39

Ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab dalam konteks definisi, yang rumusan-rumusannya sudah kita terangkan itu. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari perumusan definisi itu?

Apakah definisi itu bertujuan untuk menyingkap hakikat dari sesuatu yang hendak didefinisikan sesuai fakta dan kenyataan? Atau dia itu hanya digunakan untuk memperjelas saja istilah-istilah tertentu yang masih mengandung kesamaran dan ketidakjelasan?

Dengan pertanyaan yang lebih singkat: Definisi itu gunanya untuk apa? Menyingkap hakikat, atau hanya memperjelas saja? Dari dua pertanyaan ini lahirlah, setidaknya, dua mazhab.

Mazhab pertama disebut sebagai mazhab realisme (al-Mazhab al-Waqi'i), dan definisi yang mereka rumuskan dinamai sebagai definisi realis (al-Ta’rif al-Waqi’i). Sedangkan mazhab kedua dikenal sebagai mazhab nominalisme (al-Mazhab al-Ismi), dan definisi yang mereka rumuskan disebut dengan istilah definisi nominalis (al-Ta’rif al-Ismi).

Mayoritas logikawan—sebagaimana dituturkan Muhammad Mahran—pada umumnya berpegang teguh pada bentuk definisi yang pertama, yakni definisi realis. Bahwa tujuan utama dalam merumuskan sebuah definisi itu ialah menyingkap hakikat sesuatu, sesuatu fakta yang ada, yang dengan penyingkapan tersebut kita bisa membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain secara tegas, jelas dan universal.

Karena itu, mereka menolak beberapa macam definisi yang tak mampu untuk mewujudkan hal itu. Dan memandangnya sebagai definisi yang cacat. Karena ia cacat, maka ia tak layak untuk dijadikan sandaran dalam diskusi-diskusi ilmiah. Beberapa definisi yang cacat itu sudah penulis singgung dalam salah satu tulisan sebelumnya.

Jika kita telusuri aspek historisnya, orang yang paling berjasa dalam permusan definisi pertama ini ialah Socrates. Kita tahu bahwa dalam lembaran sejarah filsafat Yunani keberadaan Socrates merupakan pukulan telak bagi kaum sofis yang dikenal skeptik terhadap kebenaran dan tak mau berdebat secara sehat dengan orang-orang yang berbeda pandangan.

Dikisahkan bahwa dalam perdebatan-perdebatan yang dilangsungkannya kaum sofis kerap bermain-main dengan kata-kata tanpa memberikan kejelasan makna. Hal ini tidak mengherankan karena memang sejak awal tujuan mereka berdebat bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk meragukan kebenaran itu sendiri, di samping menjatuhkan lawan dan memenangkan perdebatan.  

Karena itu Socrates datang untuk membungkam mereka. Kata Socrates, sebelum Anda berdebat, perjelaslah terma-terma yang hendak Anda gunakan. Define your terms! Haddidu alfazhakum! Perjelaslah terma-terma yang Anda gunakan itu!

Seruan itu ia lakukan sebagai bentuk upaya untuk melahirkan perdebatan-perdebatan yang sehat, terarah dan bermanfaat. Karena hanya dengan cara seperti itulah orang bisa berdebat secara terbuka dan jujur. Tanpa adanya kejelasan makna, debat yang dilangsungkan pun akan berakhir secara sia-sia.  

Socrates mengakui bahwa segala sesuatu yang berwujud itu memiliki hakikat objektif, yang kalaupun tidak bisa diakses oleh semua manusia, tapi dia itu ada sekalipun tidak selamanya bisa dicerna. Dari sinilah definisi (ta’rif)—menurutnya—berperan penting dalam menyingkap esensi/hakikat objektif tersebut.

Karena itu, yang menjadi tujuan utama dari perumusan definsi ialah penyingkapan hakikat sesuatu, yang tanpanya, sesuatu itu tidak akan menjadi dirinya sendiri. Dan itulah prinsip yang dipegang teguh oleh para logikawan yang datang setelahnya, tak terkecuali para logikawan Muslim.

Namun, yang menarik dicatat, mereka juga sebenarnya mengakui bahwa merumuskan definisi sempurna yang menyingkap esensi utuh sesuatu itu bukan perkara mudah. Jangankan soal istilah-istilah ilmiah yang rumit, soal barang yang sehari-hari kita lihat saja kita belum tentu mampu menyingkap esensinya secara utuh.

Karena itu para logikawan Muslim mengkonsepsi bentuk definisi lain yang mereka sebut sebagai definisi deskriptif (ta’rif birrasm), yang di dalamnya menjelaskan separuh—sekali lagi separuh—dari esensi sesuatu, dan sisanya menyertakan kekhususan (khasshah/proper accident) yang dimiliki oleh sesuatu itu.

Hal ini ditempuh agar dengan ta’rif tersebut kita bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan di samping itu kita juga tetap menjelaskan hakikat dari sesuatu, walau hanya separuh. Di samping itu, definisi kedua ini juga masih bisa diberlakukan secara universal. Meskipun keakuratannya masih di bawah definisi yang pertama itu.

Ini satu pandangan yang diamini oleh banyak logikawan. Singkatnya, pandangan pertama ini hendak menyatakan bahwa tujuan utama dari perumusan definisi itu ialah penyingkapan hakikat sesuatu. Karena tanpa adanya penyingkapan hakikat—yang dengannya suatu definisi itu menjadi universal—kita kerap kali terjebak pada pencampur-adukkan istilah-istilah yang sebenarnya berbeda tapi kita anggap sama dan serupa.

Dan dari sanalah sebetulnya perdebatan yang tidak sehat itu bermula. Karena itu, definisi yang benar harus mampu menjelaskan hakikat. Kalaulah tidak sepenuhnya, maka sebagian pun tidak menjadi masalah. Yang penting, setelah itu, disertai kekhususan yang membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya.    

Namun, para logikawan modern di Barat lebih cenderung mengacu pada definisi yang kedua, yakni definisi nominalis (al-Ta’rif al-Ismi). Apa yang dimaksud dengan definisi nominalis itu? Yang dimaksud dengan istilah tersebut ialah definisi yang tujuan utamanya bukan untuk menjelaskan hakikat sesuatu—seperti halnya yang pertama—melainkan hanya untuk memperjelas saja.

Artinya, jika ada suatu kata yang samar, dan hendak didefinisikan, maka cara mendefinisikannya ialah dengan menggunakan kata lain yang maknanya lebih jelas dan diterima luas oleh suatu masyarakat, atau komunitas tertentu. Singkat kata, mazhab kedua ini tak sibuk dengan urusan hakikat. Yang terpenting dari sebuah definisi itu bisa memperjelas. Soal apakah dia menjelaskan hakikat atau tidak, itu tidak terlalu penting.

Karena tujuan utama dari definisi itu hanya memperjelas, maka apapun cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut itu sah-sah saja. Tidak ada kaidah-kaidah tertentu seperti halnya yang dibakukan oleh kelompok pertama. Setiap orang berhak untuk merumuskan definisi dari istilah-istilah yang digunakannya. Dan pada akhirnya tidak ada orang yang berhak untuk memaksakan suatu kaidah tertentu kepada orang lain yang tidak mengamininya.

Orang-orang seperti J.S Mill, Bertrand Russel, Max Black, dan para logikawan Barat lainnya berada di barisan ini. Para filosof materialis dan positivis sudah pasti berada di barisan ini juga. Mengingat bahwa mereka tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat metafisik. Bagi mereka, definisi itu adalah penjelasan tentang kata, bukan tentang hakikat sesuatu sebagaimana adanya.

Karena itu, apapun cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut itu sah. Tidak perlu merumuskan apa itu jins (genus), fashl (differentia), khasshah (proper accident) dan istilah-istilah sejenisnya. Tolak ukur tepat tidaknya sebuah definisi bukan lagi kaidah, melainkan penggunaan suatu masyarakat atau komunitas tertentu yang menggunakan kata yang didefinisikan itu.

Sebagai contoh, kalau ada orang meminta Anda untuk mendefinisikan kata demokrasi, misalnya, maka tugas Anda cukup membuka kamus ilmu politik, lalu jelaskan kepada yang bersangkutan bahwa demokrasi itu adalah bla bla bla.

Atau, kalau definisi yang dijumpai dalam kamus itu belum sepenuhnya jelas, maka carilah kata-kata lain yang lebih jelas untuk menerangkan istilah itu. Atau Anda buat definisi sendiri. Tidak perlu memikirkan apakah definisi itu sudah menjelaskan hakikat demokrasi atau tidak. Ini namanya definisi nominalis.

Tapi ceritanya akan berbeda kalau Anda berhadapan dengan kelompok pertama. Bagi kelompok pertama, definisi itu harus mampu menjelaskan hakikat. Kalau Anda ingin berbicara tentang demokrasi, maka jelaskanlah hakikatnya dengan benar. Pakailah rumusan-rumusan yang benar dalam merangkai sebuah definisi.

Dengan begitu, definisi yang dirumuskan menjadi universal. Kapanpun Anda berjumpa dengan kata demokrasi, siapapun yang menggunakannya, di negara mana pun Anda temukan, hakikat demokrasi itu sama, sesuai dengan rumusan definisi yang berbasis pada kaidah itu.

Sementara definisi nominalis tidak demikian. Jika definisi kedua ini yang kita jadikan sebagai acuan, maka runtuhlah sudah kaidah-kaidah yang sudah kita bahas itu. Tidak ada gunanya lagi. Yang terpenting dari sebuah definisi adalah memperjelas. Dan tolak ukur jelas atau tidaknya sebuah definisi, sekali lagi, menurut mazhab ini, bukanlah kaidah, melainkan penggunaan masyarakat itu sendiri.

Paling jauh kita hanya bisa berkata bahwa orang yang sudah merumuskan sebuah definisi tertentu—meski tidak menggunakan kaidah—harus konsisten dengan definisi yang sudah dikemukakannya. Tapi yang jelas, menurut mazhab ini, tidak ada kaidah baku yang sifatnya mengikat yang harus dijadikan sebagai satu-satunya acuan. Semua orang bebas menggunakan definisi sesuai dengan caranya sendiri-sendiri.

Pandangan seperti ini sangat sulit untuk kita terima. Sebab, fakta menunjukan bahwa tanpa adanya sebuah kaidah, orang kerap kali terjebak pada perumusan definisi-definisi yang keliru. Dan dari definisi yang keliru itu lahir pula kesimpulan-kesimpulan yang tidak kalah keliru. Tanpa adanya kaidah, percakapan-percakapan kacau yang kerap timbul dari tidak adanya kejelasan konsep-konsep itu akan terus berlanjut.

Artinya mazhab kedua tak akan mampu menyelasaikan masalah. Pada akhirnya kita akan dibawa kembali pada suatu era di mana kaum sofis kerap menimbulkan kerusuhan dan keresahan dengan perdebatan-perdebatan yang tidak jujur dalam mencari dan membuktikan kebenaran. Dan sampai sekarang perdebatan-perdebatan semacam ini masih kerap kita saksikan. Dari sinilah kaidah itu dibutuhkan.

Kendati demikian, masing-masing dari kedua mazhab di atas sejujurnya memiliki kelemahannya sendiri-sendiri. Mazhab pertama cenderung idealis dan tidak realistis. Mereka mengatakan bahwa definisi itu harus mampu menjelaskan hakikat. Tapi dalam saat yang sama mereka juga mengakui bahwa mewujudkan hal itu adalah perkara yang sulit.

Sedangkan mazhab kedua cenderung simplistis. Seolah-olah mereka tidak mau pusing dengan kaidah dan segala tetek bengeknya. Padahal adanya perumusan kaidah itu sangat penting. Karena dengan adanya kaidahlah diskusi yang sehat dan jujur itu akan terwujud.

Pilihan paling ideal mungkin ada di tengah-tengah. Menjelaskan hakikat utuh sesuatu bukan perkara mudah, tapi mengabaikan kaidah sama sekali juga bukan pilihan yang tepat. Karena itu, definisi yang paling realistis—dalam hemat penulis—ialah definisi deskriptif, atau yang oleh para logikawan Muslim disebut sebagai ta’rif birrasm itu.

Di sana ada penjelasan tentang separuh hakikat, tapi karena penjelasan tentang separuhnya lagi itu susah, maka disertakanlah aksiden khusus sehingga dengan begitu kita bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itulah sebenarnya definisi yang banyak dipakai. Dan itulah kiranya yang paling realistis untuk digunakan. Demikian, wallahu ‘alam bisshawab.