Semenjak disahkannya pembukaan UUD Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 di sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sidang yang kemudian dilanjutkan dengan acara Pembicaraan tentang Susunan Pemerintahan, Soepomo menyatakan mengenai kewenangan MPR yakni “Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara”. 

Sementara, pertama, penulis menyimpulkan dari berbagai kehendak asli (original intent) dari para founding fathers tersebut di atas, mengenai soal perdebatan MPR hampir seluruhnya (kecuali Yamin) telah menyatakan sepakat mengenai derajat kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi di atas lembaga-lembaga negara lainnya, konsekuensi politik dari susunan kelembagaan itu, membebankan tanggung jawab politik dari Presiden untuk tidak mandiri mengambil kebijakan politiknya, karena telah ditentukan oleh MPR dalam garis-garis besar haluan negara, penetapan garis-garis besar haluan negara itu harus dijalankan oleh presiden sebaga mandataris dari pada MPR, serta keharusan untuk mempertanggunjawabkan hasil kinerja dari pada pelaksanaan GBHN itu sendiri. 

Kedua, Inkonsistensi dari para perumus konstitusi revolusi tersebut, nampaknya dapat disimak pada penggunaan redaksi mengenai haluan negara, haluan negara yang disingkat dengan garis-garis besar negara (gbhn) atau garis-garis besar dari pada haluan negara (gb-hn) atau Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara (GBHN). Penggunaan redaksi ini menimbulkan kesesatan arti semantik, barangkali garis-garis besar haluan negara dari keseluruhan penyebutan haluan negara tersebut di atas berkaitan erat dengan Ketetapan MPR?

Dari perdebatan itu baik dahulu maupun pada saat perubahan dan saat ini, menampilkan watak yang sama mengenai kewenangan MPR. Pertama, belum adanya kesepahaman terhadap haluan negara yag dmaksud baik haluan negara dalam hurf kecil (gbhn) maupun haluan negara dalam huruf besar (GBHN). Kedua, reduksi terhadap kewenangan MPR yang tidak lagi dikehendaki sebagai lembaga tertinggi yang berwenang membuat haluan negara, tidak diikuti dengan pemahaman yang jelas mengenai status kedudukan MPR dalam hubungan kelembagaan negara denga lembaga-lembaga negara lainnya, khususnya lembaga Kepresidenan. 

Implikasi ketatanegaraan ini mendudukan MPR sebagai lembaga tertinggi yang menetapkan haluan negara, di mana haluan negara tersebut harus dilaksanakan oleh Presiden dengan dimintai pula pertanggungjawaban. Pilihan reduksi terhadap kewenangan MPR unuk menetapkan haluan negara berkonsekuensi pada sistem pemilihan presiden secara langsung, kebutuhan MPR untuk menetapkan haluan negara dirasakan tidak tepat jika pemilihan presiden diselenggarakan secara langsung, karena arah pembangunan yang nantinya dijalankan oleh presiden yang tepilih secara langsung merupakan visi misi (program kerja) yang telah diperkenalkan oleh presiden kepada rakyat pada saat kampanye. 

Ketiga, keinginan mengembalikan kembali kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara menimbulkan kontroversi, kalangan menganggap dengan keinginan tersebut maka MPR kembali akan menjelma sebagai lembaga tertinggi pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan berkonsekuensi pula pada pilpres yakni pemilihan presiden secara tak langsung. Padahal pengertian “langsung” dapat diartikan belum tentu “selangsung-langsungnya” oleh rakyat. Alternatif dikatakan pemilihan presiden secara langsung, masih menghendaki kontribusi pemilihan oleh MPR terlebih dahulu yang kemudian setelah itu hasil dari pada pemilihan oleh MPR, pada tahap akhir ditentukan oleh rakyat, demikian hal ini juga bisa dikatakan pemilihan presiden secara langsung. 

Keempat, keinginan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi dan menetapkan kembali haluan negara, bukanlah 2 hal yang harus dibarengi, artinya kewenangan MPR untuk menetapakan haluan negara tidak harus otomatis juga mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi, mungkin saja andai haluan negara dibuat oleh Presiden ditetapkan oleh MPR melalui Ketetapan MPR, kemungkinan ini bisa saja menjadi win-win solution,di mana arogansi MPR tetap diakomodasi untuk menetapkan kembali haluan negara dan pemilu presiden tetap dijalankan secara langsung tanpa perlu melanggar dan mengubah konstitusi, khususnya pasal 2. 

Kelima, jika MPR ingin bersikap arogan untuk menetapkan haluan negara dan menjadi lembaga tertinggi yang menetapkan haluan negara, maka MPR harus cermat terlebih dahulu memahami sistem perundang-undangan dan kelembagaan di negara ini. Penulis mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang erat antara sistem perundang-undangan dengan sistem hubungan kelembagaan negara. 

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan telah memasukkan kembali Tap MPR/S berada di dalam peraturan perudang-undangan, yang dikatakan peraturan perundang-undangan merupakan aturan hukum tertulis yang yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengatur secara umum. substansi daripada Tap MPR tidaklah sebagaimana dikatakan memenuhi unsur-unsur daripada jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud, maka seharusnya Tap MPR dikeluarkan dari sistem peraturan perundang-undangan. 

Anggapan Tap MPR dimasukan dalam sistem peraturan perundangan-undangan sejalan dengan kedudukan lembaga MPR secara hirarkis. Padahal anggapan ini belum tentu benar, logika sesat kalangan yang menganggap kedudukan Tap MPR saat ini menempati kedudukan di atas UU dan di bawah UUD 1945 tidak secara langsung otomatis maka MPR memiliki kedudukan tertinggi dari pada lembaga-lembaga negara lainnya yang menetapakan UU dan peraturan-peraturan lainnya. 

Keenam, mengandaikan untuk mengeluarkan Tap MPR agar tidak terjadi kerancuan dalam sistem perundang-undangan kita, banyak kalangan yang berpendapat untuk melakukan pengujian Tap MPR tersebut oleh kekuasaan kehakiman, eksistensi ini diyakini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Original intent kewenangan MK yang secara limitatif ditentukan dalam konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi pintu masuk bagi kalangan yang kontra dengan keberadaan Tap MPR dan Lembaga MPR dalam system ketatanegraan negara ini. 

Pintu masuk pengujian Tap MPR melalui PUU demi berjalannya checks and balance system diusahakan agar terjaganya supremasi konstitusi dari pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Argumentasi itu dperkuat oleh kalangan yang bependapat bahwa pengujian Tap MPR sejatinya bisa dilakukan oleh MK karena frase “undang-undang” pada pasal 24 yang ditulis dengan huruf kecil berarti belum tentu mutlak produk UU formil yang diuat oleh legislatif, artinya membuka kemungkinan pengajuan materi (bukan uji formil) terhadap bentuk formil peraturan perundang-undangan apapun selama mengatur materi yang yang bersifat umum-abstrak seperti UU. 

Jika melihat materi daripada Tap MPR itu sendiri, memang ada yang berisi norma dalam kelompok aturan pokok negara (staatsgrundgesetz), kelompok wet formale yang telah dilakukan pninjauan oleh MPR melalui UU, dan kelompok einmalig yang berlaku sekali selesai (lawan dauerhaftig) seperti layaknya jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual-final-konkrit. 

Harus ditelaah terlebih dahulu yang dimaksud dengan usaha pengujian Tap MPR/S menyangkut kelompok materi/norma yang mana. Muncul persoalan baru jika Tap MPR/S yang dimaksud berisi substansi dalam kelompok aturan pokok negara yang mirip dengan substansi Batang Tubuh UUD 1945, pengujian terhadap Tap MPR/S ataukah Pengujian oleh MPR. 

Perbincangan yang ramai terhadap pengujian Tap MPR/S terhadap apa??? Kelsen dalam bukunya “general theory of law and state” atau “konsep umum tentang hukum dan negara” pernah menyatakan bahwa di antara norma dasar (grundnorm) dan konstitusi yang berlaku saat ini terdapat Konstitusi Pertama (Konstitusi Historis), misteri apa yang dimaksud dengan Konstitusi Histioris ini menyisakan pertanyaan yang tak pernah terjawab hingga saat ini dan memunculkan pertanyaan mungkinkah pengujian Tap MPR terhadap Konstitusi Historis? Jika Iya, kemudian apa yang dimaksud dengan Konstitusi Histioris?. 

Ketujuh, patut dijadikan (de)konstruksi berpikir, yakni mengenai fungsi pengujian merupakan fungsi yang permanen, apakah MPR dikatakan sebagai lembaga permanen? mengingat perbedaan pendapat mengenai susunan dan kedudukan pada saat perubahan konstitusi, perdebatan mengenai hal tersebut tidak pernah selesai meskipun perubahan amandemen telah disahkan, akan tetapi pengesahan terhadap hal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang disahkan dengan voting suara terbanyak bukan mufakat bulat, sehingga polemik mengenai MPR dan anasir-anasirnya masih seringkali muncul hingga saat ini karena tidak ada kesepakatan bulat mengenai MPR pada saat itu.