Sri Lanka atau bernama resmi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka merupakan sebuah negara pulau di pesisir pantai India, yang masuk ke wilayah Asia Selatan dengan luas wilayah sebesar 65.610 km persegi, atau sekitar dua kali luas dari Provinsi Jawa Barat. 

Menurut data dari Word Bank jumlah penduduk Sri Lanka di tahun 2020 mencapai 22 juta jiwa. Sektor pertanian dan pariwisata menjadi andalan Sri Lanka untuk memperoleh penghasilan negara. Sri Lanka dikenal sebagai negara terbesar keempat penghasil teh dunia, di mana sekitar satu juta penduduk Sri Lanka bekerja dibidang ini.

Asal muasal Sri Lanka sebagai salah satu produsen teh tak lepas dari sejarah yang pernah dijajah oleh Inggris sejak tahun 1.800-an. Selama masa penjajahan Inggris, Sri Lanka dulu bernama Ceylon. Nama Ceylon bahkan tidak berubah saat Sri Lanka dinyatakan merdeka dari Inggris pada 4 Februari 1948. Nama Ceylon tetap dipakai dan baru berubah menjadi Sri Lanka pada tahun 1972.

Setelah kemerdekaan barulah permasalahan di Sri Lanka mulai muncul. Salah satunya adalah perang saudara yang terjadi selama 26 tahun lamanya mulai tahun 1983-2009. Di Sri Lanka terdapat dua etnis yang tinggal di negara tersebut yakni Sinhala dan Tamil. Sinhala merupakan etnis mayoritas dengan jumlah 74,9% sementara Tamil merupakan minoritas dengan jumlah 11,2% di negara itu.

Pergolakan etnis Tamil kemudian muncul kala negara itu mengeluarkan kebijakan bernama Ceylon Citizenship Act pada 1949 dan Sinhala Only Act di tahun 1959. Dua kebijakan ini membuat etnis Tamil kala itu semakin terpinggirkan, karena pertama tidak diakui sebagai warga negara dan kedua bahasa wajib yang awalnya ialah bahasa Inggris diubah menjadi bahasa Sinhala. 

Hal tersebut membuat etnis Tamil kesulitan mencari pekerjaan dan mengakibatkan kelaparan. Adanya diskriminasi ini yang mencetuskan pembentukan Gerakan Pembebasan Macan Tamil Eelam, atau sering disebut macan Tamil. 

Serangkaian serangan kepada etnis Sinhala dan Macan Tamil pun tercatat mulai memanas sejak tahun 1983. Kala itu 13 tentara Sri Lanka tewas akibat serangan Macan Tamil. Tahun 1983, pemerintah Sri Lanka saat itu bahkan sempat memberlakukan jam malam, karena adanya perang suku antara Sinhala dan Tamil, bahkan pemerintah sempat mengerahkan militer untuk mengamankan kericuhan tersebut. 

Dilaporkan 267 orang dari kedua pihak tewas dan 79 ribu orang kehilangan tempat tinggal akibat kerusuhan yang terjadi di bulan Juli 1983. Masalah perang saudara yang telah berlangsung selama 26 tahun akhirnya selesai di Sri Lanka, tapi justru timbul masalah baru, yakni persoalan dinasti politik, khususnya yang dilakukan oleh keluarga Rajapaksa. 

Di awal Januari 2010 Sri Lanka kembali menggelar pemilihan presiden. Presiden petahana Mahinda Rajapaksa yang kembali maju untuk periode kedua, kembali memenangkan pilpres di Sri Lanka, usai mengalahkan pesaingnya Sarath Fonseka. 

Di masa pemerintahan Mahinda inilah berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkannya, menjadi awal malapetaka di Sri Lanka, salah satu kebijakannya ialah mengambil utang luar negeri dari China, yang digunakan untuk membangun infrastruktur di Sri Lanka, salah satu yang paling besar ialah pembangunan pelabuhan Hambantota di Colombo yang menelan biaya sebesar 1 miliar dollar AS. 

Pelabuhan ini mulai dibangun pada tahun 2005, dimana sebanyak 85% pendanaan dibiayai oleh China. Setelah diresmikan pada tahun 2010 pelabuhan Hambantota yang diharapkan bisa menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara dan membuka lapangan kerja baru justru terbengkalai sampai akhirnya pada tahun 2017, kepemilikan pelabuhan Hambantota itu dialihkan kepada China, setelah Sri Lanka kesulitan membayar utang kepada China.

Mahinda Rajapaksa menjadi presiden selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Keluarga Rajapaksa kemudian sempat tidak memiliki kekuasaan di Sri Lanka pada periode 2015-2020, dimana saat itu pilpres dimenangkan oleh oposisi yakni Maithripala Sirisena. 

Namun vakumnya rezin Rajapaksa di Sri Lanka tidak berlangsung lama, pada pemilihan presiden selanjutnya giliran adik Mahinda, yakni Gotabaya Rajapaksa yang terpilih menjadi presiden, dan dilantik pada November 2019. Gotabaya sebelumnya merupakan menteri pertahanan di era Mahinda saat menjadi presiden pada periode sebelumnya.

Setahun berselang Mahinda kembali dilantik menjadi Perdana Menteri pada minggu (9/8/2020). Di ikuti oleh beberapa anggota keluarga Rajapaksa lainnya yang kembali ke parlemen. Selama 16 tahun terakhir gurita kekuasaan klan Rajapaksa mencengkram Sri Lanka. Meskipun Sri Lanka adalah negara demokratis pada akhirnya klan Rajapaksa yang memenangi pemilihan. 

Setelah kekuasaan kembali dipegang oleh keluarga Rajapaksa, bukannya memperbaiki perekonomian yang tengah sulit, pemerintah justru mengambil kebijakan yang tidak produktif. Di awal pemerintahan Gotabaya, ia malah memangkas pajak, yang berimbas pada penurunan pemasukan negara. 

Situasi kemudian bertambah parah saat pandemi Covid-19 menyerang, yang menghentikan kedatangan turis yang menghidupkan wisata negara itu, dan kemudian menjadikan semakin dalam pukulan bagi ekonomi Sri Lanka. Berkurangnya pemasukan negara dan utang yang menumpuk membuat Sri Lanka masuk kedalam krisis ekonomi, Maret 2022, cadangan devisa Sri Lanka hanya tersisa 1,72 miliar dollar AS. 

Padahal enam bulan berikutnya Sri Lanka memerlukan 6 miliar dollar AS untuk mengatasi kelangkaan. Belum lagi utang luar negeri sebesar 51 miliar dollar AS yang setengahnya akan jatuh tempo pada 2027, tak ketinggalan inflasi juga melanda Sri Lanka, Juni 2022 inflasi mencapai 54,5% dan diprediksi masih akan naik.

Tekanan dari warga yang kesulitan akibat krisis ekonomi dan kerusuhan yang terjadi di Sri Lanka sejak awal tahun 2022 akhirnya membuat Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mundur dari jabatannya pada 9 Mei 2022. Satu bulan sebelumnya 26 menteri cabinet Presiden Sri Lanka juga mengundurkan diri atas tekanan dari warga.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan dua syarat untuk Sri Lanka agar bisa terbebas dari krisis, antara lain Sri Lanka harus membasmi korupsi dan menaikkan pajak secara substansial. Hal itu dilihat berdasarkan peta resolusi krisis Sri Lanka yang telah dibuat oleh IMF setelah perwakilannya mengunjungi Ibu Kota Sri Lanka Colombo selama sepuluh hari. 

IMF menambahkan Sri Lanka perlu mengurangi kerentanan korupsi, menahan inflasi dan mengakhiri subsidi energi yang sejak lama menguras anggaran pemerintah. Sejauh ini Sri Lanka sudah mencabut pemotongan pajak drastis tahun 2019 yang dituding memicu krisis ekonomi. 

Selain itu negara juga sudah mengurangi subsidi energi dengan menaikkan biaya bahan bakar menjadi 400%. Saat ini 22 juta warga Sri Lanka masih menunggu kepastian terkait nasib ke depan usai krisis ekonomi dan politik di negara tersebut. Perserikatan bangsa-bangsa memperkirakan 80% masyarakat Sri Lanka tidak makan akibat kekurangan pangan serta akibat harga pangan yang tinggi dan kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga tiga tahun kedepan.