Dominasi politisi laki-laki terkait isu invasi Rusia di Ukraina telah memberikan gambaran terkait dengan peran penting laki-laki dalam dinamika pertikaian bersenjata atau perang. Secara umum, perang selalu diasosiasikan dengan kelompok laki-laki. Sementara itu, perempuan diasosiasikan sebagai salah satu korban dari perang.

Berbagai penelitian terkait pengaruh gender terhadap sikap politik telah menunjukkan bahwa perempuan secara umum cenderung mengartikulasikan sikap yang lebih liberal daripada laki-laki. 

Dalam hal ini, perempuan cenderung untuk memberikan banyak dukungan terhadap layanan sosial serta ekonomi dan hanya memberi sedikit dukungan terhadap masalah militer daripada laki-laki.

Kelompok perempuan cenderung kurang mendukung konflik bersenjata dan aksi militer yang agresif. Perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan militer dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkatmodernisasi maupun sekularisasi di masyarakat.

Secarakhusus, perempuan yang tinggal di negara pasca-Soviet dan perempuan Kristen Ortodoks pasca-Soviet menghadapi situasi unik. Dalam artikel berjudul The Chechen War and an Emerging Gender Gap in Russia, Holman & Shaykhutdinov (2012) menyebut bahwa perempuan yang tinggal di negara pasca-Soviet mulai memiliki perilaku politik yang menyerupai perempuan yang tinggal di negara Barat lainnya.

 Namun di satu sisi, perempuan di di negara pasca-Soviet juga cenderung menghindari gerakan-gerakan sosial dan politik karena masih kuatnya sistem patriarki di masyarakat.

Salah satu contoh negara pasca-Soviet yang memiliki karakteristik unik terkait norma gender adalah Rusia. Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah yang panjang terkait dengan masalah gender. Dalam tulisannya yang berjudul Masculinity Restored? Putin’s Russia and Trump’s America, Ashwin & Utrata (2020) menyebut bahwa situasi politik di Rusia telah menjadi lebih maskulin sejak Putin mengambil alih kepemimpinan di tahun 2000.  Situasi politik initermasuk adanya kepemimpinan yang otoriter dan lemahnya institusi demokrasi.

Maskulinitas yang mendominasi politik di Rusia dapat tercermin dari hanya adanya tiga perempuan yang menjadi kandidat presiden Rusia sejak tahun 2000 hingga saat ini: Ella Pamfilova pada tahun 2000, Irina Khakamada pada tahun 2003, dan Ksenia Sobchak pada tahun 2018.  Selain itu,  jumlah kursi wakil perempuan di majelis rendah parlemen Rusia atau Duma juga hanya sebesar 16,3 persen perJanuari 2021. Angka keterwakilan perempuan ini cenderung rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya.

Dalam beberapa kasus, minimnya partisipasi perempuan dalam politik berbanding lurus dengan tingkat kekerasan yang terjadi di suatu negara. Pembahasan mengenai gender dan perang pada dasarnya tidak hanya berfokus pada hubungan perempuan dan perang namun juga pembahasan mengenai bagaimana wacana gender dapat bersinggungan dengan diskursus perang. Secara umum, persepsi gender yang ada di masyarakat memiliki dampak terhadap dukungan terhadap perang.

Hegemoni Maskulinitas

Kelompok feminis telah lama mengidentifikasi bahwa keamanan merupakan ranah yang didominasi oleh nilai dan norma maskulin. Nilai-nilai yang terkait maskulinitas yang terdapat dalam ranah keamanan diantaranya kekuatan dan otonomi. Oleh sebab itu, selalu terdapat hierarki kekuasaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah keamanan.

Dalam masyarakat patriarkis, perempuan dan kelompok minoritas lainnya memiliki lebih sedikit akses terhadap kekuasaan. Dalam beberapa kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di dunia pada era kontemporer, hampir seluruh tindakan perang selalu didominasi dan dipimpin oleh laki-laki. Sosok laki-laki mendominasi hampir seluruh perang yang terjadi di tahun 2000-an. 

Perang Afghanistan(2001-14), Perang Irak (2003-11), Perang saudara di Suriah (2011-sekarang), hingga serangan bersenjata Rusia di Ukraina pada tahun 2022 hanya memunculkan sosok pemimpin laki-laki yang dominan.

Dalam kasus Rusia, Putin menggunakan maskulinitas sebagai kekuatan yang membuatnya dikagumi banyak orang. Putin mempromosikan dirinya sebagai sosok yang maskulin melalui berbagai cara; menunggang kuda dengan bertelanjang dada seperti yang ia lakukan di Serbia atau melakukan serangan verbal memalukan terhadap menterinya yang dinilai tidak kompeten. Dalam hal ini, segala tindakan yang dilakukan oleh Putin digambarkan sebagai bagian dari kepribadiannya yang maskulin.

Ashwin & Utrata (2020) menyebut bahwa Rusia merupakan salah satu contoh negara yang memiliki politisi yang mampu memobilisasi gender sebagai alat kekuasaan negara. 

Hal ini dikarenakan hegemoni maskulinitas dapat mempromosikan organisasi politik dan memperkuat ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu,  hegemoni maskulinitas juga dapat memberikan legitimasi atas otoritas kekuasan yang maskulin.

 Dalamartikel berjudul Many Russians Feel a Deep Unease Over Going to War yang diterbitkan oleh New York Times (23/02/2022), Anton Troianovski menyebut bahwa Sebagian besar masyarakat Rusia mungkin mendukung pengakuan resmi Putin atas beberapa wilayah separatis di Ukraina Timur, namun sebagian warga Rusia pada dasarnya juga ragu dalam memberikan dukungan terhadap serangan militer Rusia di Ukraina.

Sikap dukungan warga Rusia terhadap serangan militer di Ukraina dapat dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh Putin di dalam politik domestik. Di Rusia, segala penolakan dan penentangan pada kebijakan agresif militer di masyarakat telah diredam oleh otoritas negara. 

Aktivis yang memiliki potensi untuk memimpin gerakan antiperang juga telah ditangkap dan diasingkan dari publik. Masyarakat Rusia seolah tidak diberikan pilihan lain atas masalah ini dan tidak ada kekuatan politik signifikan dalam negeri yang menentang tindakan Putin.

Pada awal kepemimpinannya, sebagian besar masyarakat Rusia memandang Putin sebagai seorang penguasa yang dibutuhkan oleh Rusia untuk memberikan kekuatan bagi Rusia di periode pasca-Soviet. Selain mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang maskulin, Putin juga mencitrakan dirinya sebagai seorang pemimpin yang memiliki nasionalisme dan patriotisme.

Seiring dengan berjalannya waktu, popularitas Putin mulai mengalami penurunan. Ashwin & Utrata (2020) menyebut bahwa lambatnya pemulihan ekonomi di Rusia pascakrisis ekonomi global tahun 2008 merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan situasi politik Rusia berubah. 

Untuk mengembalikan citranya yang perlahan pudar, Putin mengintensifkan penggunaan politik gender dan “remaskulinisasi” dengan membangun aliansi dengan Gereja Ortodoks dan menggunakan konsep gender tradisionalisme sebagai identitas Rusia.

Di bawah kepemimpinan Putin, masyarakat Rusia berusaha diatur berdasarkan kombinasi antara kekuatan nasionalis dan patriarkis yang dimiliki oleh Putin dan para pemimpin gereja. Akibat dari hal ini, revolusi gender yang terjadi di Rusia tidak mampu memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk ikut berpartisi pasiaktif dalam bidang politik. Revolusi gender yang terjadi di Rusia justru membentuk kesepakatan gender yang cenderung mengokohkan peran perempuan dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan serta menjauhkan perempuan dari ranah kekuasaan.

Peran gender, di mana laki-laki merupakan aktor yang berperang dan perempuan merupakan aktor yang mendukung perang telah membentuk sistem perang yang menciptakan segregasi gender dalam hal pengalaman perang.

Keterlibatan aktif laki-laki dalam perang telah memberikan dampak terhadap dikaitkannya laki-laki sebagai aktor utama dalam konflik dan perang. Sementara itu, keterasingan perempuan dalam perang berdampak pada dikaitkannya perempuan dengan pemberi resolusi terkait perdamaian.

Di bawah hegemoni maskulinitas, Putin membangun dan memimpin Rusia dengan aktif, otonom, keras kepala, dan tangguh. Hampir seluruh elemen tersebut lantas ikut membentuk citra Rusia sebagai negara yang maskulin. Maskulinitas yang dimiliki oleh Putin pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Rusia memiliki kencederungan untuk bersikap agresif dan mengancam.

 Perang dan kekerasan bersenjata yang terjadi di suatu wilayah pada dasarnya mampu membuka realita sosial yang ada di dalam masyarakatnya. Agresivitas Rusia dalam melakukan serangan bersenjata di Ukraina secara khusus dapat menggambarkan adanya norma gender yang mendefinisikan perang sebagai hal yang maskulin. 

Hal yang paling miris, terbatasnya peran perempuan dalam ranah politik secara langsung juga telah menutup kemungkinan adanya partisipasi perempuan dalam memberikan resolusi perdamaian di dalam konflik.