Jepang dan Korea Selatan merupakan dua ekonomi besar di dunia, masing-masing peringkat ke-3 dan peringkat ke-11 dalam hal PDB (Produk Domestik Bruto). Korea Selatan merupakan produsen chip memori terbesar di dunia, Jepang merupakan pemasok terbesar materiel penting dalam produksi chip. 

Korea Selatan adalah negara asal dari perusahaan, seperti Samsung Electronic, LG Electronics, dan SK Hynix. Sedangkan perusahaan yang berperan dalam memproduksi dua pertiga dari produksi chip di dunia ada di Jepang, yakni JSR Corporation, Showa Denko, Shin-Etsu Chemical. 

Dengan kata lain, Korea Selatan dan Jepang memiliki peran yang cukup penting, Korea Selatan sangat memerlukan bahan baku yang berasal dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan elektroniknya. Di sisi lain, Jepang memiliki ketergantungan ekspor beberapa bahan produksi ke Korea Selatan. 

Pada tanggal 1 Juli 2019, pemerintah Jepang mengumumkan akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan berlaku pada tanggal 4 Juli 2019. Korea Selatan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan melapor ke WTO untuk meminta pembatalan kebijakan ekspor Jepang pada saat pertemua Dewan Organisasi yang mengurusi soal urusan perdagangan dunia tersebut pada tanggal 8 – 9 Juli 2019.

Jepang dan Korea Selatan membawa kasus seputar pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang ke Markas WTO di Jenewa pada 24 Juli. Pada tanggal 2 Agustus 2019, Jepang membuat keputusan untuk menghapus Korea Selatan dari  “daftar putih” atau white list perdagangan. 

Daftar putih tersebut merupakan suatu daftar yang mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan. Keputusan ini kemudian dituangkan secara resmi di situs publikasi pemerintah Jepang, KAMPO pada tanggal 7 Agustus 2019.

Pada tanggal 12 Agustus 2019, Korea Selatan mengumumkan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra negara terfavorit yang memiliki perlakuan khusus dalam hal perdagangan. Menteri Perindustrian Korea Selatan, Sung Yun-mo, mengatakan bahwa Jepang akan masuk dalam daftar yang baru dibuat untuk negara-negara yang belum menjalankan sistem kontrol ekspor. 

Hal tersebut tentu mengharuskan Jepang menerapkan prinsip-prinsip dagang Internasional, keputusan Pemerintah Korea Selatan tersebut berlaku pada 18 September 2019 setelah Pemerintah selesai mengumpulkan berbagai opini dari masyarakat melalui situs web pemerintah dan email dari 14 Agustus hingga 3 September 2019  yang mana 91% pendapatnya mendukung revisi soal pengendalian ekspor. 

Lee Ho-Hyeon, pejabat Kementerian Perdagangan Korea Selatan, menegaskan bahwa langkah ini akan mempengaruhi 100 perusahaan yang mengekspor bahan baku penting ke Jepang, seperti alat komunikasi dan bahan baku semikonduktor. Kemudian pada tanggal 11 Oktober, perwakilan dari kedua negara mengadakan pertemuan bilateral pertama sebagai tahapan dalam menyelesaikan perselisihan dagang antarnegara dalam aturan WTO di Jenewa.

Perusahaan Jepang sangat terpukul dengan adanya kebijakan pembatasan ekspor dan boikot masyarakat Korea Selatan terhadap produk Jepang. Penjualan beberapa produk mengalami penurunan. 

Dalam industri otomotif, penjualan mobil Jepang di Korea Selatan rata-rata menurun pada bulan Juli. Menurut data Asosiasi Pemasok dan Distributor Otomotif Korea (KAIDA) menunjukkan bahwa penjualan Toyota turun 32%, penjualan mobil Honda turun 34%, penjualan mobil Lexus turun 25% dari bulan sebelumnya. 

Perang dagang antar kedua negara juga berpengaruh terhadap jasa penerbangan antarnegara. Hal ini dalam dilihat dari jumlah penumpang yang berada di Bandara Internasional Narita yang berada di luar pusat kota Tokyo. 

Jumlah warga Korea Selatan yang tiba di Bandara Narita Jepang turun, sebagaimana dikutip dari NHK bahwa jumlah penumpang dari Korea Selatan hanya 12.000 orang atau turun 35% dari jumlah penumpang tahun 2019. Sebaliknya, jumlah penumpang yang pergi dari Bandara Narita ke Seoul bertambah sebanyak 4,3% dari tahun 2018 (tahun sebelumnya) menjadi 58.000 orang.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan akhirnya memanggil duta besar Jepang. Ini terkait penolakan Korea Selatan atas langkah Jepang menghapus negara itu dari daftar putih. 

Jepang dan Korea Selatan, keduanya adalah pasar dan sekutu utama Amerika Serikat. Langkah penghapusan Jepang dari white list ini merupakan akibat dari perselisihan politik dan ekonomi yang timbul akibat masalah pembayaran kompensasi pekerja paksa selama Perang Dunia II.

Korea Selatan menuntut Jepang untuk membayar kompensasi bagi warganya yang menjadi korban kerja paksa era perang dari tahun 1910 sampai 1945. Akan tetapi, Jepang telah mengatakan bahwa masalah kompensasi itu sudah diselesaikan berdasarkan perjanjian tahun 1965. Perjanjian itu memperbaiki hubungan antara kedua negara tersebut tetapi pihak Korea Selatan tidak menggubris hal tersebut.

Ketegangan kedua negara tersebut membuat Amerika Serikat kecewa, mengingat keduanya merupakan sekutu di Asia. Korea Selatan berencana mengakhiri pakta yang memungkinkan berbagi informasi militer dengan Jepang. Hyun Chong menegaskan bahwa keputusan Korea Selatan untuk mengakhiri perjanjian pembagian intelijen yang dikenal sebagai Keamanan Umum Perjanjian Informasi Militer (GSOMIA) tidak akan membuat Korea Selatan menjadi lebih dekat dengan Amerika Serikat.