Sebagian besar penduduk desa masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Kondisi ini menandakan bahwa pola perekonomian subsisten masih bertahan dan melembaga sebagai sebuah sistem pada masyarakat pedesaan. 

Sementara itu ketika proses perekonomian tersebut berlangsung, maka modal sosial "gotong royong" selalu membersamai masyarakat pedesaan terutama di Indonesia. Tidak hanya melibatkan kaum laki-laki dalam menjalankan pekerjaan di sektor pertanian, melainkan juga melibatkan kaum perempuan selama proses itu berlangsung. Seperti yang disampaikan Ester Boserup (1970), seorang ekonom Denmark yang fokus terhadap isu pembangunan ekonomi dan pertanian, dalam tulisan berjudul "Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi".

Dalam studinya tersebut, E. Boserup mengungkapkan bahwa pekerjaan pertanian tidak cukup banyak melibatkan mereka (kaum perempuan). Namun, pekerjaan yang sedikit ini rupanya dimanfaatkan dengan bijak oleh kaum perempuan, maka tidak mengherankan jika mereka mempunyai peran penting. Malahan, kaum perempuan seringkali memperlihatkan keseriusan terhadap perkerjaan pertanian yang sedang digarapnya tersebut. 

Misalnya, yang dialami oleh sebagian masyarakat di pedesaan Jawa, pada medio abad ke-20. Saat itu, kaum perempuan mampu menyumbang tenaga selama musim tanam padi, selain pekerjaan pada ranah domestik. 

Oleh karena itu, menurut Vandana Shiva (1997), seorang ekofeminis asal India, dalam tulisan yang berjudul "Bebas dari Pembangunan" mengatakan bahwa tidak salah jika kaum perempuan sangat dekat dengan alam. Mengingat sifat feminis yang ada dalam diri mereka mampu menjadikan kehidupan ini menjadi lebih seimbang. 

Meski terdapat kesenjangan sosial bagi kaum perempuan dalam struktur sosial pada kehidupan masyarakat pedesaan, sebagaimana disampaikan E. Boserup. Namun, tetap saja citra kaum perempuan sebagai "Ibu Yang Agung", yakni simbolisasi yang digambarkan dekat dengan alam tidak luntur. Dalam artian, partisipasi mereka dalam upaya melindungi dan melestarikan alam di wilayah pedesaan masih terjaga. 

Selain itu, bagi masyarakat pedesaan, perkembangan industrialisasi yang tiada henti seakan merenggut segala hal yang selama ini dimiliki. Tidak hanya berdampak pada lahan produktif yang diratakan, melainkan juga dampak terhadap pranata sosial kemudian dipaksa untuk menerima dan tunduk terhadap pembangunan. 

Walaupun jargon atas pembangunan yang terlontar selalu bernada optimis, dengan mengglorifikasi bahwa pembangunan akan mampu menyerap lapangan kerja, memberikan upah tinggi, mengoptimalkan kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan, hal penting lainnya kurang diperhatikan yakni dampak negatif dari pembangunan itu sendiri, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Terutama, hasil yang diperoleh hanya menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan banyak orang. 

Di samping tekanan dari pembangunan industri yang telah memperparah kemiskinan di pedesaan, juga disebabkan karena terbaginya penguasaan tanah dan jumlah pekerja (buruh tani) semakin bertambah banyak (tanpa memiliki tanah) seperti yang disampaikan dua orang peneliti asal Jepang yang fokus ekonomi pertanian, yakni Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi (1987), dalam Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia, yang diterbikan oleh Yayasan Obor Indonesia.

Untuk itu perlu sebagai pemangku kebijakan sudah seharusnya menyadari betul hal tersebut. Agar masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan benar-benar diperhatikan dan tidak sekedar sebagai penonton dari proses pembangunan.  

Sudah sebagaimana mestinya pula bahwa negara perlu mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan menerimanya sebagai respon positif. Sehingga, sila kelima dari Pancasila, yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mampu terealisasikan dengan baik. Mengingat apabila upaya tersebut tidak pernah terjalin, artinya negara telah bertolak dari pedomannya. 

Bagi rakyat kecil, dan kaum perempuan yang menjadi simbol pelindung alam tentu akan mengalami dampak terbesar dari pembangunan itu sendiri. Sebab hal ini berpotensi menghilangkan pelbagai pekerjaan tradisional. Alhasil, banyak dari masyarakat pedesaan, tak terkecuali kaum perempuan, yang menurut Toety Heraty (1981), dalam "Perempuan dan Citra Diri" diterbitkan oleh LP3ES. Menurut T. Heraty bahwa mereka akan terdesak pasca - pembangunan di pedesaan tersebut. 

Menurut hemat penulis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan memang perlu waktu yang tidak sebentar, serta perlu adanya iktikad baik antarsesama baik pemerintah, lembaga, komunitas, dan petani. Barangkali untuk merealisasikan hal tersebut, maka sudah seharusnya kebijakan yang dirancang mengarah kepada suatu bentuk pembangunan yang adil. Dengan memanfaatkan keberadaan lembaga - lembaga ataupun komunitas - komunitas yang berpegang teguh pada pembangunan maka pembangunan akan terarah dengan lebih baik demi kepentingan bersama, sehingga tidak ada deskriminasi terhadap para pekerja pertanian, terutama kaum perempuan.

Hal ini mengingatkan penulis pada petua bijak dari Friedrich Nietzsche dalam buku berjudul Manusia yang Asyik dalam Dirinya, diterbitkan oleh Circa tahun 2020. "Para Pembela Kebebaran bahwa - tidak akan ada yang membela kebenaran ketika berbahaya untuk diungkapkan, namun akan dibela ketika kebenaran itu tumpul dan tak berdaya".