Indonesia telah merdeka selama tujuh puluh dua tahun, dan selama itu pula keharmonisan antar agama, etnis, dan golongan dipertanyakan.

Tidak luput dari ingatan kita panasnya perpolitikan Pemilihan Gubenur DKI Jakarta pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017. Sang mantan gubenur dihantam oleh isu agama yang berhasil menjerat beliau ke balik jeruji besi dan gagal dalam pemilihan.

Kejadian ini tentulah tidak mudah diterima oleh masyarakat, khususnya para keturunan. Walaupun menuai pro-kontra, tapi diterima atau tidak, beliaulah seorang peranakan tangan besi yang menjabat sebagai Gubenur DKI Jakarta dan dekat dengan Presiden terpilih. Stigma masyarakat keturunan yang sipit dan tidak akan pernah menduduki pemerintahan telah beliau patahkan selama beberapa saat.

Gejolak pro-kontra peranakan di nusantara tidak bisa dilepaskan dari kejadian tersebut, setelah keputusan hakim atas beliau masyarakat yang patah hati melancarkan aksi penyalaan lilin secara sukarela. Ini kali pertama dalam sejarah Indonesia seorang narapidana mendapatkan simpati sangat besar, tidak hanya dari masyarakat yang mendukung beliau, tetapi juga dari masyarakat internasional.

Kekalahan beliau dalam pemilihan Gubenur tidak disebabkan oleh isu agama saja, tetapi juga sentimen terhadap golongan tertentu. Hal ini tidak lepas dari sudut pandang kelompok tertentu yang masih berpikir bahwa keturunan Tionghoa adalah antek-antek asing dan dianggap sebagai komunis. Pemikiran yang berhasil ditanamkan oleh pemerintahan Orde Baru dan bertahan hingga saat ini.

Kondisi Indonesia yang beraneka ragam dan ketidakstabilan ekonomi dunia membuat Indonesia semakin tertekan secara ekonomi dan ketakutan masyarakat akan krisis moneter tidak bisa dihindari. Akibatnya, banyak pihak yang bernostalgia akan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan (khususnya di daerah Jawa dan Sumatera).

Tetapi kita juga harus melihat sisi gelap dari pemerintahan tersebut. Masih segar dalam ingatan kita tentang ganasnya pembantaian dan pengucilan orang-orang yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan PKI. Partai tersebut dianggap mengancam kedaulatan rakyat, tertutama selama masa Orde Baru.

Tampilan dua sisi

Tidak dipungkiri, selama Orde Baru, banyak pembisnis dan orang kaya berasal dari ras keturunan. Hal ini menyebabkan stigma keturunan selalu kaya terbentuk. Sudut pandang ini tidaklah benar, karena banyak juga keturunan yang berada dalam garis kemiskinan, terutama yang hidup dari hasil pertanian.

Masyarakat, khususnya keturunan, memang kebanyakan berbisnis. Hal itu disebabkan karena keturunan sangat sulit untuk ikut berpartisipasi dalam bidang pemerintahan sewaktu periode tersebut. Jangankan untuk menjadi abdi negara, hak untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk saja sering terkendala oleh masalah uang pelicin (sogokan).

Secara tidak langsung, pemerintah menanamkan pemikiran bahwa para keturunan adalah kelompok orang-orang yang dianggap kaya. Penyebab lainnya adalah tegangnya suasana antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) pada masa lampau berdampak terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia yang dianggap sebagai antek-antek asing.

Hal itu semakin diperparah dengan larangan penggunaan nama berbau Tionghoa. Selain itu, semua perayaan tradisi tidak diperbolehkan sewaktu masa Orde Baru. Hal-hal kecil inilah yang menjadikan menyuburkan stigma bahwa keturunan bukanlah bagian dari Indonesia semakin kuat dan berdampak terhadap pengucilan kelompok masyarakat minoritas.

Stigma Komunis

Stigma para keturunan yang dianggap sebagai  komunis ini terjadi karena di negara China mengangut ideologi komunis. Pada kenyataannya, negara China telah terpengaruh oleh ideologi kapitalis. Apakah ini terjadi karena kesamaan ras?

Bagaimana bisa seorang keturunan yang telah lama tinggal di Indonesia dan bahkan telah kehilangan bahasa ibunya menganut pemikiran komunis, padahal selama masa Orba pasokan informasi sangat terbatas dan hubungan antar kedua negara tidak harmonis?

Pemikiran tersebut bisa saja ditanamkan oleh Orba untuk kepentingan pemangku kekuasaan. Perlu diketahui bahwa awal terciptanya Partai Komunis Indonesia bukanlah dari golongan keturunan. Pemimpin pertama dari PKI adalah Semaoen.

Semaoen lahir pada tahun 1899 di Curahmalang. Dia adalah seorang keturunan Jawa dan mantan Ketua Sarekat Islam cabang Semarang sebelum akhirnya terjadi intrik politik kepentingan di dalam badan Sarekat Islam. Walaupun termasuk dalam anggota Sarekat Islam, beliau tergabung dalam organisasi Indische Sociall Democratische Vereeninging (ISDV) yang beraliran sosialis.

Dari organisasi inilah beliau berkenalan dengan Sneevliet (seorang komunis berkewarganegaraan Belanda yang aktif di Hindia Belanda). Berlahan tapi pasti, anggota ISDV yang mendapatkan pengaruh dari ideologi komunis hingga pada akhirnya terbentuklah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sepak terjang PKI menjadikan pemegang kekuasaan dan masyarakat meragukan sikap netral Indonesia selama perang dingin. Pergerakan PKI yang dianggap semakin mengarah ke blok kanan dan mengancam pemangku kepentingan pada masa tersebut. Walaupun banyak isu-isu negatif terkait pergerakan partai, tetapi perlu diingat bahwa dari partai inilah pencetus kata Revolusi.

Tapi pada akhirnya, tuduhan kepada keturunan Tionghoa yang beraliran komunis adalah sesat. Kebanyakan dari para keturunan adalah pedagang dan bertolak belakang dengan ideologi komunis. Selain itu, banyak di antara para keturunan yang kehilangan kemampuan berbahasanya.

Jadi, tuduhan konflik dan tuduhan-tuduhan atas permasalahan masa lalu dan terbawa sampai saat ini sebaiknya diakhiri. Perlu disadari bahwa perpecahan adalah senjata ampuh bagi para pemangku kekuasaan untuk melindungi kedudukannya.

Kesalahpahaman hal yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tapi apakah harus selalu terus-menerus dibicarakan berlarut-larut tanpa solusi? Bagaimana jika kita bersama-sama mencari solusi dengan menjalin komunikasi yang lebih intim dan meningkatkan kepercayaan antar sesama, serta mempererat kebersamaan? Bisakah kita?