Pemuda merupakan pilar penting kemajuan bangsa. Pemuda adalah garda depan penentu masa depan bangsa. Maju atau mundurnya suatu negara terletak di tangan pemuda. Pemuda hebat akan membawa kemajuan bangsa. Itulah mengapa, dalam hal apa pun mengenai hajat kehidupan manusia, pemuda selalu menjadi prioritas utama sebagai alat menuju pembangunan dalam mencapai kesejahteraan.

Pemuda adalah sosok yang tidak pernah bosan untuk diperbincangkan dalam berbagai tingkatan generasi. Bung Karno pernah berkata, “Berikan aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia.”

Pernyataan di atas bukan merupakan sembarang pernyataan melainkan mengandung pesan tersirat tentang begitu besarnya pengaruh pemuda dalam membangun peradapan dunia. Pemuda merupakan calon pemimpin masa depan bangsa. Sebagaimana pepatah mengatakan: “Youth today is leader tomorrow.

Pernyataan di atas bermakna “pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan”. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam menentukan pemimpin pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untu rakyat.

Sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi langsung yakni demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. 

Lalu apa kaitannya pemuda dengan politik? Bagaimana seharusnya peran pemuda dalam politik? Mengapa peran pemuda dalam berpolitik sangat penting? Dan sederet pertanyaan lainnya yang tiada habisnya bermunculan di benak. Partisipasi pemuda dalam politik sangatlah perlu terutama partisipasi pemuda dalam menyampaikan gagasannya di dalam pesta demokrasi.

Aspirasi pemuda yang bersifat konstruktif sangat diperlukan untuk kebaikan bangsa ini, terlebih pemuda adalah pemimpin masa depan. Maka sangatlah baik bila sejak dini pemuda lebih dekat dengan kiprah dunia politik melalui menyalurkan aspirasinya dalam pesta demokrasi.

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam politik di bangsa ini. Pemuda adalah sosok yang selalu menjadi pusat perhatian karena semangat juangnya yang tinggi dalam membela negara. Pemuda adalah tulang punggung bangsa yang diharapkan mampu memperbaiki masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Pemuda memiliki peran sentral dalam mendobrak kebuntuan politik.

Kontribusi pemuda dalam menyongsong pesta demokrasi sehat dalam pilkada sangatlah diperlukan. Namun sayangnya, banyak pemuda saat ini yang acuh terhadap politik. Mereka terdogma bahwa politik cenderung berstigma buruk, terlebih banyaknya berita dari media yang menyebutkan banyaknya kasus penyelewengan wewenang oleh oknum-oknum politik.

Banyaknya media yang memberitakan terkait korupsi, penyelewengan wewenang, politik yang saling menjatuhkan, rekayasa hukum, dan manipulasi aspirasi masyarakat yang tak jarang menjadi faktor pemicu enggannya pemuda dalam berpolitik.       

Dengan kondisi yang demikian, pemuda diharapkan turut andil untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia bukan justru sebaliknya acuh dan tak mau tahu. Kondisi politik yang tak lepas dari money game perlu dobrakan pemuda agar lebih baik dari periode ke periode berikutnya. Pemuda adalah leader of change yang membawa kontribusi besar untuk kebaikan bangsa ini.

Telah kita ketahi bahwa dalam pilkada di Indonesia, terdapat beberapa partai politik. Berdasarkan atas Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014, ditetapkan 10 partai politik yang berhak mengikuti ajang pesta demokrasi lima tahunan di tahun 2014.

Dari 34 parpol yang ikut serta, 24 di antaranya gagal lolos verivikasi KPU, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Mahkamah Agung (MA), Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).         

Tak jarang pula, persaingan antarparpol dalam pilkada memicu adanya persaingan yang tak sehat. Seperti black campaign, negative campaign, bahkan politik uang saat pencalonan dalam pilkada. Dalam menyongsong pilkada sehat, beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda sebagai terobosan dalam politik adalah:

1. Menghilangkan politik uang dalam pilkada

Telah kita ketahui bahwa politik uang dalam kampanye selama pencalonan di pilkada sudah menjadi budaya yang mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Tak jarang demi memenangkan pilkada, partai politik atau wakil dari parpol tanpa tanggung-tanggung mengucurkan ratusan juta, milyaran hingga triliunan untuk memenangkan pilkada.

Biasanya, uang dibagi-bagikan pada rakyat dengan maksud ketika pemilihan, rakyat memilih calon yang memberinya uang. Pemberian uang dari para calon terlipih dalam pilkada ini merupakan sogokan agar ia terpilih.

Pemuda sebagai leader of change harus turut andil dalam menanamkan stigma ke masyarakat bahwa pilkada harus dilakukan secara sehat tanpa politik uang atau sogokan saat pencalonan. Bukan berarti bila para calon tak memberikan uang ke masyarakat itu pelit karena tak mau berbagi ke masyarakat, melainkan karena mereka menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Sebab calon terpilih yang menggunakan sistem politik uang dalam pilkada, secara otomatis mereka ketika terpilih bukan bekerja secara tulus untuk memperjuangkan hak rakyat melainkan bekerja untuk mengembalikan modal awal ketika pencalonan sehingga hal iniah yang memicu terjadinya korupsi. Mereka yang menang karena pilihan rakyat menggunakan politik uang akan berfikir bagaiaman mendapatkan hasil untuk mengembalikan modal.

Sebaliknya, bila mereka terpilih bukan karena politik uang saat pencalonan dengan tidak menyogok rakyat, maka ketika mereka menjabat sebagai wakil rakyat mereka akan sungguh-sungguh bekerja memperjuangkan hak rakyat.

Misalkan; dalam sebuah pilkada di wilayah Jawa Tengah terdapat 39.298.765 jiwa penduduk. Menurut Antaranews, pada tahun 2013 jumlah penduduk yang terdaftar dan bisa ikut memilih dalam pilkada di Jawa Tengah sebanyak 27.385.985 orang. Katakanlah, misalkan dalam pencalonan itu, calon Kepala Daerah memberikan Rp 50.000,00 pada tiap kepala yang nantinya menjadi pemilih di pilkada.

Bayangkan, berapa banyak uang yang ia kucurkan untuk memenangkan pilkada tersebut (Rp 50.000,00 x 27.385.985 = Rp. 1.369.299.250.000,00). Sangat besar bukan? Sudah pasti secara teori ekonomi bahwa segala sesuatu yang dimulai menggunakan modal, maka hasil yang diperoleh harus mampu mengembalikan modal bahkan untung. Maka tak heran, bila calon terpilih yang menjabat di pemerintahan beriorientasi pada profit untuk mengembalikan modal.

Ibarat kata kamu menjual, maka kamu harus untung. Hal inilah yang perlu dihindari, sebab hal inilah yang memicu terjadinya tindak korupsi selama masa jabatan. Bila kita menginginkan Indonesia bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), maka lakukanlah pilkada yang sehat tanpa politik uang.    

Selain itu, pemuda juga perlu menanamkan mindset ke masyarakat bahwa pilkada harus dilakukan dengan sehat yakni tanpa politik uang/ uang sogokan dalam pencalonan. Masyarakat di daerah diimbau agar tidak menerima uang sogokan dari wakil rakyat. Dengan kerja sama yang baik antara pemuda dan masyarakat, diharapkan terbentuklah pilkada sehat tanpa politik uang.

Rakyat jangan mau disogok, sebab ketika rakyat mau disogok maka ketika pejabat melakukan penyelewengan, rakyat sendiri yang menderita akibat ulah si pejabat. Rakyat harus cerdas, dengan tidak menerima sogokan mereka dapat dengan leluasa tanpa rasa sungkan memprotes pejabat pemerintah bila mereka melakukan penyelewengan. Sehingga rakyatpun turut andil dalam pengawasan sistem pemerintahan di Indonesia agar berjalan dengan adil, bersih, dan jujur.

Coba pikirkan, misalkan tiap orang disogok Rp50.000,00 dan diminta untuk memilih sang calon dalam pilkada agar menang. Sama halnya rakyat dibayar Rp 50.000,00 selama masa jabatan calon kepala daerah (5 tahun). Itu artinya, dalam satu tahunnya seorang disogok Rp10.000,00. Dalam satu tahun terdapat 265 hari, jadi tiap harinya seorang disogok Rp10.000,00 : 365 hari = 27,4 rupiah/ hari.

Bayangkan apa kita mau integritas kejujuran kinerja kita hanya disogok 27,4/ hari (tidak ada seratus rupiah per harinya). Lalu dimanakah harga diri kita?. Mulai dari sekarang, mari kita bersama-sama menciptakan pilkada sehat dengan cara menerapkan 2 hal:

Adanya undang-undang yang megatur bahwa setiap calon termilih dalam pilkada ataupun parpolnya tidak diizinkan melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang ke rakyat saat pencalonan. Masyarakat harus bermental jujur dan menjunjung integritas bangsa dengan menolak politik uang dalam kampanye ataupun menolak pemberian uang atau hadiah atau barang apapun dari calon kepala daerah selama proses pilkada.

2. Stop Black Campaign maupun Negative Campaign

Baik black campaign ataupun negative campaign harus dihilangkan karena hal inilah yang memicu terjadinya perpecahan maupun perselisihan antar calon pemimpin bangsa ini. Black campaign adalah kampanye saat pencalonan dengan menjatuhkan lawan politik menggunakan fitnah sehingga rakyat tidak percaya pada lawan politiknya dan berpihak untuk memilihnya.

Sedangkan negative campaign adalah kampanye saat pencalonan dengan lawan politik menggunakan fakta-fakta keburukan atau kekurangan lawan politiknya dengan tujuan agar rakyat berpihak untuk memilihnya.

Jadi baik black campaign ataupun negative campaign  memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjatuhkan lawan politik serta untuk memenangkan suara rakyat, hanya perbedaannya kalau black campaign menggunakan fitnah atau tuduhan tidak benar sementara negative campaign menggunakan fakta keburukan lawan politiknya.

Antarcalon pemimpin bangsa yang mencalonkan diri dalam pilkada harus rukun dan bersatu, mereka memang bersaing tetapi bersainglah dengan sehat yakni dengan menggunakan kampanye yang sehat (kampanye mengunggulkan kelebihan dan prestasi calon kepala daerah tanpa menjatuhkan lawan politiknya dengan memfitnahnya atau mengungkap keburukan lawan politiknya).

Pemuda sebagai leader of change memiliki peran yang sangat penting dalam menggiring opini masyarakat dan media dalam mewujudkan pilkada sehat. Sehingga tidak ada serang argumen antar supporter calon Kepala Daerah baik di dunia maya (sosial media) maupun di dunia nyata.     

Dengan kontribusi pemuda dalam politik yang bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat maka diharapkan akan terbentuk budaya politik yang sehat (healthy politic culture) dan masyarakat madani (civil society).

Persatuan pemuda dan kerja sama antarpihak (pemerintah dan masyarakat) akan mendorong terjadinya transformasi sistem politik yang mengunggulkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sehingga kesejahteraan rakyat menjadi pilar utama yang akan dicapai selama masa jabatan para legislatif dan para pemimpin bangsa ini.

#LombaEsaiPolitik