Mahasiswa
1 tahun lalu · 729 view · 7 min baca menit baca · Agama 25273.jpg
(http://www.kompasiana.com

Peran Gereja Mengatasi Konflik dan Krisis Kemanusiaan di Flores

Tinjauan Sosiokultural

Sejarah tentang Flores

Berdasarkan uraian dosen Sanata Dharma Yogyakarta, Yoseph Yapi Taum, nama Pulau Flores berasal dari bahasa Portugis “Cabo de Flores” yang berarti “Tanjung Bunga” (S. M. Cabot). Nama itu kemudian dipakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh Gubenur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Brouwer. Namun, lewat sebuah studi yang cukup mendalam, Orinbao (1969) mengungkapkan bahwa nama asli Pulau Flores adalah Nusa Nipa (yang artinya Pulau Ular). Menurut Taum, dari perspekif antropologis, istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung berbagai makna filosofis, kultural dan ritual masyarakat Flores.

Kekristenan, khususnya Katolik, sudah dikenal penduduk Pulau Flores sejak abad ke-16. Pada tahun 1556 Portugis tiba pertama kali di Solor dan pada tahun 1577 sudah ada sekitar 50.000 orang Katolik di Flores (Pinto, 2000: 33-37). Tidak mengherankan jika peran gereja (selain adat) dalam pelbagai segi kehidupan masyarakat sangat besar dibandingkan dengan institusi lain. Hal tersebut secara perlahan mengubah orientasi ideologis rakyat (meskipun bukan berarti adat benar-benar sudah ditinggalkan) yang tergambar jelas dalam proses asimilasi kebudayaan seperti ritus “semana santa” di Larantuka yang kemudian dikenal dengan istilah pariwisata religius.

Masalah-Masalah yang Dominan

Pertama, Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Mahalnya biaya pendidikan membuat akses rakyat terhadap pendidikan tinggi sangat minim. Hal itu membuat wawasan rakyat tidak berkembang dalam menilai suatu fenomena yang berimbas pada mudah digiring oleh opini publik yang salah. Kedua, Infrastruktur pelayanan publik belum memadai. Ketiga, Rendahnya kesadaran berdemokrasi. Karena demokrasi cenderung dinilai sebagai produk bangsa Eropa maka membangun kesadaran warga untuk berdemokrasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah.

Keempat, Persoalan tanah . Kepemilikan atas tanah lebih dinilai sebagai prestise. Dengan demikian, jika ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, dinilai sebagai sebuah pentuk pelecehan atas harga diri kelompok masyarakat tertentu. Kelima, Budaya pesta berlebihan. Kebiasaan mengadakan pesta seperti sambut baru, komuni suci pertama, dan perkawinan dengan cara menghambur-hamburkan uang merupakan gejala yang lazim di kalangan orang Flores. Hal ini diperparah dengan tuntutan yang cukup tinggi dalam sistim perbelisan tanpa memerhatikan kondisi ekonomi warga, membuat orang mempertaruhkan segalanya agar tidak kehilangan ‘muka’.

Konflik dan Krisis Kemanusiaan di Flores

Konflik yang dominan dalam kehidupan masyarakat Flores yakni konflik antarkampung atau daerah. Hal tersebut lebih dipengaruhi oleh adanya faktum heterogenitas yang terlihat dalam sejarah asal-usul, suku, bahasa, filsafat dan pandangan dunia. Selain peluang membangun kerja sama, tidak jarang keberagaman seperti itu justru menyebabkan konflik antarkampung dengan berbagai alasan baik itu mengenai batas wilayah dan hak kepemilikan atas tanah, maupun masalah menyangkut identitas. Salah satu contoh yang familiar mengenai hal ini yakni perang memperebutkan tanah di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur.

Persoalan sosial lain yang juga menjadi keprihatinan nasional yakni perdagangan manusia (human trafficking). Di samping itu, terjadi pula Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibat relasi gender yang timpang.

Pertama, Human trafficking. Sri Palupi dari Institute of Ecosoc Rights, dalam diskusi Data Perdagangan Orang (DPO), Kamis 23 Maret 2017 di Kantor IRSGC, Kupang. Menurut Palupi, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi kantong ‘budak’ terbesar di Indonesia. Mengenai hal yang sama, dalam pemberitaan Kompas, 23 Agustus 2016, Kepala Polda NTT,  Brigjen Polisi Estasius Widyo Sunaryo di Markas Polda NTT, Senin (22/8) mengatakan, sebanyak 1.667 orang calon tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT dikirim keluar daerah secara ilegal atau menjadi korban human trafficking (perdagangan manusia). Mereka dikirim oleh sejumlah jaringan perdagangan manusia untuk bekerja di Medan Sumatera Utara dan Malaysia. Sunaryo merinci, pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 941 orang calon TKW yang diberangkatkan, Selanjutnya pada periode 1 Januari 2016 hingga Juli 2016, sebanyak 726 orang.

Gusty Fahik dalam rubrik opini Harian Umum Flores Pos di Ende, mengutip keterangan Sarah Lerry Mboeik, seorang aktivis perempuan NTT, menunjukkan bahwa ada 34 nyawa TKI asal NTT melayang di negara tempat mereka bekerja, terhitung sejak Januari 2016. Dari 34 orang ini, hanya dua orang yang berangkat dengan dokumen resmi. Sejumlah 32 orang sisanya disinyalir merupakan korban sindikat perdagangan manusia. Lebih lanjut, Fahik menulis, korban terakhir yang diketahui ialah Damaris Neonufa, yang berangkat ke Malaysia pada 2012 dengan dokumen palsu. Ia diketahui meninggal di Malaysia pada 14 September 2016, tetapi baru dilaporkan kepada KBRI di Malaysia pada 21 September. 

Namun ia baru ditemukan pada 28 September karena sulit dilacak oleh BNP2TKI NTT, lantaran seluruh dokumen dirinya telah dipalsukan. Lebih tragis lagi, pada bagian lain tulisannya, Fahik menjelaskan bahwa berdasarkan infografik Media Indonesia sebagaimana dilansir metrotvnews.com (24/8/2016), harga termurah dari satu orang korban adalah 4,5 juta rupiah, sementara harga termahal mencapai 27,5 juta rupiah. Sementara itu, berdasarkan laporan Rafael Rada, Petugas Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P4TKI) Maumere, untuk skala regional di Pulau Flores, Kabupaten Ende dinyatakan sebagai daerah peringkat pertama kasus human trafficking di daratan Flores dan Lembata.

Meskipun demikian, pemerintah dinilai laban dalam mengatasi persoalan tersebut di atas. Kepada wartawan Kompas, Selasa 4 April 2017, Emy Sahertian, koordinator gerakan warga Kota Kupang yang tergabung dalam solidaritas kemanusiaan untuk korban perdagangan orang, mengatakan bahwa dari Januari hingga Maret 2017, telah ada 26 orang TKI asal NTT yang meninggal di Malaysia dan tahun lalu sebanyak 54 orang. Apalagi, dalam beberapa kasus, aparat pemerintah juga terlibat dalam praktik perdagangan manusia. Hal itu dibuktikan dengan ditangkapnya pegawai kantor Imigrasi Klas 1 Kupang berinisial GM oleh Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Satuan Tugas Anti Trafficking, Kamis (1/9/2016) malam di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Kedua, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada umumnya, kekerasan yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai jenis motif. Namun jika ditelisik secara mendalam, ketimpangan relasi antara kaum perempuan dan laki-laki merupakan sebab utama mengapa kekerasan semacam itu masih saja terjadi, apalagi hal itu diperkuat oleh tradisi yang bersifat super organic (diwariskan secara turun-temurun). Dalam segala bidang kehidupan, posisi perempuan selalu inferior di hadapan laki-laki. Meskipun telah banyak diadakan sosialisasi dan bersamaan dengan gencarnya gerakan feminisme, namun hal itu belum membawa pengaruh positif karena kaum perempuan di Flores merasa bahwa terhormat dan bahagia jika melayani kaum lelaki. 

Peran Gereja

Pertama, Mengatasi Konflik. Untuk mengatasi konflik yang ada di Flores, pendekatan yang digunakan selama ini yakni dengan memanfaatkan modal kultural dan modal sosial yang ada di dalam masyarakat seperti sistim kekerabatan, kesamaan bahasa, rasa senasib dan sepenanggungan, nasionalisme regional, dan norma-norma adat. Selain itu, demi merumuskan wawasan interkulturalitas di antara masyarakat Flores, Gereja hadir sebagai mediator untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik.

 Kedua, Mengatasi Krisis Kemanusiaan. Upaya gereja untuk memerangi perdagangan manusia melalui wadah Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F yang diprakarsai oleh biarawan SVD dan SSps) dan komisi Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC yang diprakarsai oleh OFM, SVD, SSpS dan imam diosesan se-Indonesia). Selain itu, terdapat juga LSM yang beranggotakan kaum awam katolik seperti J-RUK.

Kegiatan yang dibuat selama ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam pendekatan jangka pendek, gereja berupaya menolong korban human trafficking dan mengadvokasi korban kekerasan terutama kaum perempuan dan anak-anak. Selanjutnya, dalam jangka menengah, gereja memonitoring proses penanganan kasus kemanusiaan yang ditangani oleh lembaga pemerintahan. Sedangkan dalam jangka panjang, gereja melakukan pendampingan dan pendidikan secara terus menerus kepada generasi muda agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara kreatif, responsif terhadap masalah kemanusiaan, dan menjadi pilar dalam masyarakat.

Selain itu, diadakan juga seminar dan lokakarya lintas agama untuk menjadikan perdagangan manusia sebagai persoalan bersama. Hal seperti ini sangat mudah digelar karena secara sosiologis masyarakat Flores memiliki sistim kekerabatan yang cukup kokoh. Karena alasan seperti itulah maka tingkat toleransi di Flores terbilang cukup baik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Mengenai hal ini, pemerintah di daerah lain mestinya memanfaatkan modal sosial dan modal kultural di daerahnya untuk mengatasi aneka konflik dan krisis kemanusiaan yang akhir-akhir ini semakin masif.


Sumber Referensi:

Yoseph Yapi Taum, “Wawasan Kebangsaan dari Perspektif Budaya Flores”, makalah dalam Dialog Budaya Daerah, “Merumuskan kembali Wawasan Kebangsaan melalui Perspektif Budaya Lokal”, yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 18-19 April 2016 di Wisma Kinasih Kaliurang.

Santoso, Bibit“Menyikapi Perdagangan Manusia”, dalam Kompas, Rabu 29 Maret 2017, halaman 6

1.667 Calon TKW Asal NTT Jadi Korban Human Trafficking”, dalam http://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking, Kompas.com, Selasa 23 Agustus 2016, diakses pada Minggu, 6 Agustus 2017, Pkl 20.30 Wib.

Fahik, Gusty, “Darurat Human Trafficking di NTT” Opini di HU Flores Pos, Sabtu 19 November 2016, halaman 11.

“NTT Provinsi “Budak”, dalam http://www.victorynews.id/ntt-provinsi-budak/, Victory News, Jumat 24 Maret 2017, diakses pada Senin 7 Agustus 2017, Pkl 21.16 Wib.

“Prihatin Kasus Perdagangan Manusia, Ratusan Warga NTT Lakukan Aksi Bisu” dalam http://regional.kompas.com/read/2017/04/05/10010071/prihatin.kasus.perdagangan.manusia.ratusan.warga.ntt.lakukan.aksi.bisu, Kompas.com, Rabu 5 April 2017, diakses pada Senin 7 Agustus 2017, Pukul 16.15 WIB.

 “Tahun 2017, Ende juara Human Trafficking di Flores-Lembata” dalam http://voxntt.com/2017/03/20/tahun-2017-ende-juara-human-trafficking-di-flores-lembata/, Vox NTT.com, Senin 20 Maret 2017, diakses pada Senin 7 Agustus 2017, Pukul 18.30 Wib.

“Pegawai Kantor Imigrasi Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Manusia”, dalam http://regional.kompas.com/read/2016/09/02/19203541/pegawai.kantor.imigrasi.ditangkap.karena.terlibat.perdagangan.manusia, Kompas.com, Jumat 2 September 2016, diakses pada Jumat, 4 Agustus 2017, Pukul 20.15 Wib.

“Di Flores, Fransiskan Beri Pendampingan untuk Pemuda Penjaga Kampung”, dalam https://katoliknews.com/2017/07/11/di-flores-fransiskan-beri-pendampingan-untuk-pemuda-penjaga-kampung/, Katolik News.com, Selasa 11 Juli 2017, diakses pada Jumat 4 Agustus 2017, Pukul 20.15 Wib.

Artikel Terkait