Proses plebisit penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969 tidak diterima sebagai sesuatu yang final. Hingga sekarang, rakyat Papua masih melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia agar diberikan kebebasan hak penentuan nasib sendiri.

Wajar jika rakyat Papua terus mempersoalkan keabsahan Pepera. Karena hanya 1.026 orang yang dilibatkan mewakili 8.800.000 populasi penduduk Papua pada saat itu. 

Hal serupa masih dipraktikkan hingga sekarang. Baru-baru ini, di bulan Agustus hingga September 2019, Papua kembali bergejolak. Berawal dari insiden penghadangan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di hari peringatan Perjanjian New York pada 15 Agustus 2019 di Malang, Jawa Timur. Dalam bentrokan itu, sebanyak 5 orang massa aksi AMP mengalami luka berat. 

Sehari kemudian, di Surabaya, dilontarkan kata rasial "monyet" kepada mahasiswa Papua. Gabungan ormas dan aparat mengepung asrama selama sehari hingga dini hari. 

Di Semarang, pada 18 Agustus 2019, dilakukan pemasangan spanduk. Setelah pemasangan, puluhan anggota ormas tertentu mengepung asrama mahasiswa West Papua.

Hal itu kemudian memicu protes di Papua, kemudian menjadi isu nasional bahkan disorot oleh media-media internasional. Apalagi di berbagai kota besar di Papua, seperti Manokwari, Jayapura Sorong, Timika, Fak-Fak, dan lainnya disikapi dengan aksi demonstrasi besar-besaran; melibatkan ribuan massa, disertai pembakaran kantor pemerintahan dan pusat ekonomi.

Atas peristiwa itu juga Boaz Solossa menyatakan, "lebih terhormat monyet yang cari ilmu di rumah manusia atau manusia yang cari makan di rumah monyet."

Selain Boaz Solossa, semua orang Papua merasa terpukul. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, "kalau mahasiswa Papua tidak nyaman kuliah di wilayah NKRI, saya akan pulangkan mereka."

Pernyataan Gubernur tersebut mendapat respons dari organisasi mahasiswa Papua dari berbagai kota di Jawa dan Bali. Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) se-Jawa dan Bali secara resmi mengeluarkan pernyataan berisi beberapa poin tuntutan, memuat hal-hal prinsipil dalam merespons tawaran Gubernur itu.

Selain tawaran pemerintah daerah Papua, di berbagai kota studi di Jawa dan Bali, pemerintah daerah setempat bersama aparat TNI-Polri bergerak cepat dengan melakukan pendekatan terhadap mahasiswa dan pelajar Papua.

Dalam situasi ini, tercipta perang opini melalui media massa terkait keamanan mahasiswa Papua. Di setiap kota studi, pemerintah daerah, organisasi pemuda dan mahasiswa, dan organisasi keagamaan mencoba dengan berbagai cara untuk dapat melibatkan mahasiswa Papua dalam kegiatan-kegiatan seremonial.

Sementara aparat TNI-Polri mendatangi tempat tinggal mahasiswa untuk menanyakan jumlah mahasiswa di setiap asrama dan kontrakan, dan juga meminta kartu indentitas seperti KTP dan KTM.

Media masa turut mengangkat persoalan ini, hingga saat ini masih hangat diperbincangkan. Terlebih ketika aksi unjuk rasa anti rasialisme dan tuntutan hak penentuan nasib sendiri menggema di seantero Tanah Papua.

Wajah Staf Khusus Presiden urusan Papua, Lenis Kogoya, mengisi layar kaca dalam setiap perbincangan mengenai persoalan ini. Lenis Kogoya yang mengeklaim dirinya sebagai Kepala Suku Papua itu menjadi narasumber utama di berbagai stasiun televisi.

Mungkin bagi sejumlah media televisi kehadiran Lenis Kogoya akan mampu meredakan situasi di masyarakat di Papua dan mahasiswa. Maka, Lenis Kogoya terus diundang untuk memberikan solusi ataupun untuk memengangaruhi opini publik.

Di beberapa kota, beberapa mahasiswa dan pelajar dilibatkan dalam sejumlah kegiatan. Sekaligus dilaksanakan deklarasi damai Papua dengan nuansa nasionalisme Indonesia. Setelah mahasiswa Papua yang terlibat diambil gambar dan diberitakan bahwa mahasiswa dan pelajar dari Papua terlibat dalam kegiatan dan merasa aman di kota tempat mereka menempuh pendidikan.

Kejadian seperti ini dilakukan di beberapa kota. Di Malang, dua orang mahasiswa tampil di acara tarian. Tampak sorotan kamera fokus tertujuh di wajah dua mahasiswa ini. Mereka mengenakan kaus seragam berwarna merah dan putih. 

Kejadian serupa juga terjadi di beberapa kota. Di video yang tersebar via WhatsApp, dua orang pemuda asal Papua memengang bendera Merah Putih, kemudian direkam saat mereka menyampaikan pesan-pesan yang bersinggungan dengan peristiwa di Surabaya dan Papua. Dilihat dari raut wajah, kedua pemuda itu kaku, tegang, dan terkesan dipaksakan.

Di Makassar, sejumlah mahasiswa Papua di Universitas Hasanuddin mendekrasikan perdamaian Papua. Di video yang beredar di media sosial, ada beberapa anggota Kepolisian di tengah mereka. Dan masih banyak peristiwa seperti di atas di sejumlah kota.

Mungkin tujuan dari deklarasi damai yang dipelopori aparatus negara (TNI-Polri) itu, selain memberikan kesan ke publik terkait jaminan keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua, juga untuk meredam aksi yang terus dilakukan di hampir semua kota di Papua.

Jika dilihat secara historis, hal itu sama dengan pelaksanaan act of free choice atau Pepera 1969 di Papua. Kisah menjelang pelaksanaan Pepera dijelaskan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusi.

“Di Manokwari, sebanyak 75 orang wakil yang terpilih sebelumnya dikarantina di Kompleks TNI Angkatan Laut. Mereka dilarang bertemu dengan keluarga selama hampir sebulan dan diindoktrinasi.”

Pepera yang dilaksanakan dari 14 Juli sampai dengan 2 Agustus di seluruh West Irian hanya 1.025 orang anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili 815.904 penduduk Papua saat itu. Anggota DMP menurut perincian terdiri dari, unsur tradisional (Kepala Suku/Adat) sebanyak 400 orang, unsur daerah sebanyak 360 orang dan unsur Orpol/Ormas/golongan sebanyak 266 orang. 

Hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan New York Agreement pada 15 Agustus 1962, sebuah perjanjian yang mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur tiga macam hal, di antaranya pasal 14 hingga 21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktik Internasional, yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote).

Perwakilan 1.025 orang itu kemudian melegitimasi kehadiran pemerintah Indonesia di Papua hingga sekarang.

Kesamaan dengan pelaksanaan Pepera terlihat dari cara pendekatan secara person maupun melalui birokrasi kampus yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua. Padahal mahasiswa Papua di setiap kota studi tidak berada sendiri, melainkan terorganisasi dan bernaung dalam paguyuban per daerah dan IPMAPA yang mewadahi semua paguyuban. 

Pendekatan personal dan melalui kampus dilakukan dengan melihat pernyataan IPMAPA yang dengan tegas dalam pernyataan di poin kedua menyatakan, “Pemerintah Indonesia segera hentikan agenda-agenda pencitraan di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjebak pelajar dan mahasiswa Papua dalam menciptakan berita-berita hoaks.”

Jika ditilik keputusan IPMAPA itu memberikan suatu hambatan tersendiri kepada sejumlah pihak baik elite nasional, pemerintah daerah, aparat TNI-Polri hingga di tingkat pemerintahan RT/RW. IPMAPA juga mengeluarkan pernyataan keras di beberapa point tuntutan seperti tarik militer organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua dan menegaskan mahasiswa Papua pulang jika diberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Alhasil, deklarasi sepihak terkait situasi Papua dan kenyamanan di setiap kota studi memberikan kesan buruk di perkumpulan mahasiswa Papua dari Raja Ampat - Merauke yang menjaga nilai-nilai ke-Papuaan: saling menghargai dan menghormati, merasakan persoalan rakyat, membangun persatuan kesatuan dan nilai-nilai baik lainnya.

Kehadiran berbagai pihak di kalangan mahasiswa Papua kemudian membuat berita-berita hoaks; selain membuat kesalahpahaman di antara sesama mahasiswa Papua, juga menciptakan perpecahan di internal mahasiswa Papua. Sehingga, berakibat pada saling curiga dan menyimpan terjadinya konflik di kemudian hari.

Lenis Kogoya yang dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai orang yang dianggap betanggung jawab terkait semua persoalan Papua di-bully oleh orang Papua di media sosial yang menganggap dia memberi tanggapan tidak sesuai konteks dan kemauan orang Papua. 

Tanggapan mengenai Lenis juga datang dari gubernur Papua. Dia mempertanyakan kapasitas Lenis Kogoya. "Dia kepala suku apa, mewakili apa? Tidak ada," ujar Lukas. 

Pendekatan dan Kehadiran negara dengan cara seperti itu terhadap orang Papua dan juga di kalangan mahasiswa Papua tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Justru terlihat situasional. Hal ini terbukti di berbagai kota pelajar mengaku dipaksa terlibat dalam kegiatan. Mereka merasa kesal dan melakukan klarifikasi sekaligus meminta maaf.

Referensi: