Flickr.com
Konon, grup-grup WhatsApp yang mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno aktif dengan topik-topik hangat. Diskusi tersebut terkait kesalahan input data Situng KPU, perkembangan perolehan suara higga ratusan anggota KPPS yang meninggal dunia. Ada topik lain juga yang terus berkembang melalui pesan berantai ini, yaitu terkait people power.
Ternyata hangatnya suasana masih terus berlanjut. Tebakan saya dan teman-teman nongkrong saya meleset. Sebelum Pemilu hangat namun terus berlanjut hingga sekarang, bahkan makin hot.
Saya merasakan betul people power menjadi topik hot dan update dari setiap pertemuan dan nongkrong, mulai dari dua pekan lalu. Makin berhembus kencang setelah aksi Kamis (9/5/2019) di Kantor Bawaslu RI. Unjuk rasa tersebut dihadiri mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat, yaitu Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen.
Konten-konten berisi ajakan turun ke jalan masif tersebar di grup-grup WhatsApp tertentu. Tidak diketahui siapa penyebar dan pembuat pertama pesan tersebut. Gagasan people power telah mendapat respons yang beragam.
Setuju mungkin sama dengan dorongan Amien Rais yang beralasan gerakan People Power harus ada karena Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 penuh dengan kecurangan. Dikutip dari media Tempo dalam acara diskusi di Seknas Prabowo-Sandiaga di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu 4 Mei 2019, Amien Rais menegaskan, “Tidak ada judulnya rakyat kalah dengan penguasa.”
Tidak setuju mungkin sepakat dengan Kepala Badan Bela Negara FKPPI yang juga Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, yang menilai tidak ada situasi genting yang membuat aksi tersebut harus terjadi. Menariknya, meski gerakan tersebut selalu dikaitkan dengan kubu 02, namun kenyataanya ada perbedaan sikap antara Prabowo dan sebagian pendukungnya terkait gerakan tersebut.
Juru BIcara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, mengakui hal tersebut terjadi. Konon, menurut Ferdinand, perbedaan sikap tidak hanya terjadi pada pendukung di akar rumput, namun di tingkat elite.
Dikutip dari Kompas.com, Ferdinand mengatakan, “Memang kita lihat ada perbedaan sikap pendukung 02 dengan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo beberapa kali saya dengar untuk mengimbau people power secara damai. Ini menjadi lucu, sementara pendukungnya selalu berteriak people power untuk mengakhiri kekuasaan ini."
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Oce Madril, turut berkomentar terkait gerakan ini. Dia mengatakan gerakan ini yang menolak hasil pemilu adalah tindakan melanggar konstitusi (inkonstitusional). Oce berpendapat pemerintah tidak perlu merespons secara berlebihan wacana tersebut dan tidak perlu menanggapinya dengan membentuk tim khusus.
Warga dunia maya atau sering disebut warganet juga ramai-ramai menolak gagasan people power. Tagar umat tolak gagasan tersebut jadi trending di media sosial Twitter.
Tribunnews memberitakan penolakan tersebut mendapat respons 3.400 cuitan yang ditulis netizen pada senin (13/5/2019). Gempuran dunia maya, mulai Facebook, Twitter, WhatsApp, juga menjadi makin bergelora. Informasi yang tidak benar akan menjadi benar atau sebaliknya.
Kepolisian RI juga diberitakan mengantisipasi potensi people power dengan menurunkan 10.000 personil Brigade Mobil (Brimob) Satgas Nusantara yang berasal dari berbagai Polda dan berjaga di titik vital nasional seperti kompleks parlemen, pusat perbelanjaan, dan kawasan Monas.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan mengambil tindakan tegas jika pengerahan massa tidak sesuai aturan. Polisi akan menjerat dengan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah tokoh pemuka agama di Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Trenggalek, menilai ajakan aksi people power menimbulkan keresahan. Mereka menolak dengan tegas aksi tersebut dan menyerahkan semua hasil tahapan pemilu kepada pihak-pihak yang berwenang.
Senada dengan tokoh-tokoh tersebut, para aktvis yang tergabung dalam Rembuk Nasional Aktivis 98 tegas menolak, bahkan mereka telah merancang aksi untuk menghadang gerakan tersebut. Aktivis 98 menilai, 21 tahun reformasi Indonesia sepatutnya demokrasi sudah makin dewasa.
Memang ada yang berpendapat bahwa gerakan massa atau people power merupakan bagian dari demokrasi. Pernyataan sikap merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan jika ada larangan diartikan menghalangi semangat berdemokrasi. Makin menarik jika harus memilih antara mendukung people power atau tidak.
Masyarakat harus memilih antara dua pilihan, meski ada juga yang diam tidak berkomentar atau tidak mengambil keputusan. Seorang teman juga mengungkapkan kegelisahannya memilih pro people power atau pro pemerintah.
Timbul kegelisahan, harap-harap cemas, atau mungkin kerisauan yang hadir terkait kejadian yang akan terjadi pada 22 Mei mendatang, mengingat terus beredarnya pesan-pesan melalui media sosial. Perpecahan selalu menjadi akhir dari setiap cerita.
Ada banyak cerita buruk dari perjalanan silaturahmi jelang bahkan sesudah Pemilu. Ribut karena perbedaan, baik itu beda pendapat, beda pilihan, dan beda warna. Bulan Ramadan adalah bulan perdamaian, bulan berkumpulnya kebahagiaan, sehingga cerita lalu terhapus dengan sejuta kebaikan.
People power or no? Pilihannya ada pada Anda semua rakyat Indonesia.