Minggu lalu ketika pulang kampung, saya diajak ketemuan di salah satu warung makan oleh seorang teman lama yang berprofesi sebagai PNS jabatan eselon III di Sekretariat Kota Gorontalo. Sambil ditraktir makan binte biluhuta makanan khas daerah itu, dia curhat tentang kegelisahannya terkait penyetaraan jabatan yang sering membuatnya susah tidur.

Ancaman kehilangan jabatan yang empuk, belum tahu jabatan apa yang akan didudukinya nanti, kehilangan harga diri karena gengsi dulu pernah jadi atasan yang suka main perintah, dan segala perasaan tidak siap keluar dari zona nyaman yang selalu menghantui dirinya, dia ceritakan detil kepada saya.

Saya pun merasa sedih sambil manggut-mangut membenarkan bahwa apa yang dialami teman saya ini akan menjadi kenyataan paling lambat bulan Desember 2021. Sedih karena risiko seorang pejabat yang tedampak pemangkasan tidak dapat dihindari serta tidak ada tawar menawar maupun tempat berharap lagi.

Penyetaraan jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian pada jabatan fungsional yang setara. Penyederhanaan yang mengacu pasal 350A PP 17/2020 tentang Manajemen PNS ini akan mengubah wajah birokrasi Indonesia dengan menghapus sebagian besar jabatan eselon III, IV, dan V dengan hanya menjadi 2 level yaitu eselon I dan II.

Akar masalah terjadinya penyederhanaan jabatan yang terpaksa diperintahkan langsung oleh Presiden ini sebenarnya dimulai dari organisasi yang kaya struktur namun minim fungsi sehingga menciptakan budaya PNS yang berorientasi “selera” dalam melayani masyarakat. Bahkan yang lebih parah lagi birokrasi yang gemuk dan lemot serta bukannya melayani rakyat, malah berebut jabatan untuk dilayani.

Saat ini pemangkasan masih terus berjalan di tingkat pusat dan daerah dengan target birokrasi yang ramping agar menjadi gesit dan lincah dalam mendukung kinerja pelayanan publik. Aktivitas penyetaraan yang dikomandani Menpan, Mendagri, dan BKN ini akhirnya membuat para pemangku jabatan di pemerintah daerah yang berpeluang terdampak menjadi gundah gulana.

Rilis data Kemenpan RB sampai dengan 30 September 2021, sudah ada 18.340 kotak jabatan di tingkat daerah yang telah berhasil dipangkas. Bahkan sudah ada 21 propinsi yang lebih dari 90% telah selesai disetarakan dan tinggal menunggu pelantikan. Ini menandakan bahwa mimpi indah masa-masa memegang jabatan para PNS terdampak penyetaraan tinggal menghitung hari.

Jika dikalkulasi menurut logika para pebisnis, penyederhaaan jabatan pasti ada untung ruginya. Keuntungan yang pertama pada awal menjabat akan diberi angka kredit sebagai modal awal. Perbedaan dengan angka kredit pada jabatan fungsional reguler terletak pada nilainya. Jika misalnya pada level jabatan ahli muda diberi angka kredit 100, maka pada hasil penyetaraan ini ahli muda diberi angka kredit 250, sistem perhitungan konvensional.

Keuntungan kedua diberi tugas dan fungsi koordinasi. Fungsi ini bersifat istimewa, artinya hanya khusus diberikan kepada pejabat terdampak dan tidak diberikan kepada pejabat fungsional yang sudah terlebih dahulu ada. Walaupun tidak bersifat permanen, penunjukan para pejabat menjadi koordinator dan subkoordinator sedikit memberi angin segar karena seolah masih memegang jabatan lama serta diberi tambahan angka kredit.

Keuntungan berikutnya berkaitan dengan penghasilan yang merupakan informasi yang sangat dinanti oleh para pejabat terdampak. Mereka mengharapkan angka penghasilan yang diterima minimal sama dengan penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural. Namun jumlah ini belum tentu mencerahkan karena bersifat fluktuatif, artinya di satu sisi sebagaian pejabat mungkin diuntungkan dan sebagian lagi berpeluang dirugikan.

Peluangnya sangat bergantung pada hasil validasi dan rekomendasi struktur yang diusulkan. Pada setiap unit organisasi misalnya, selain pejabat yang harus menduduki jabatan yang dipertahankan, seluruh sisa kotak jabatan akan dialihkan untuk mengisi paling kurang 7 jabatan fungsional hasil persetujuan.

Jabatan itu adalah arsiparis, pranata komputer, pranata humas, perencana, pengelola pengadaan barang dan jasa, analis keuangan pusat dan daerah, serta perancang peraturan perundang-undangan. Jabatan tersebut nantinya akan berkolaborasi dengan jabatan struktural yang rata-rata hampir ada di setiap unit kerja yaitu 1 sekretariat, 1 bidang, dan 2 subbagian.

Sebagai contoh, pengawas yang memiliki tugas berkaitan dengan pengelolaan data karena kesesuaian dengan tugas jabatan sebelumnya, akan diusulkan pada jabatan yang setara yaitu pranata komputer ahli muda. Jabatan ini memiliki gaji pokok sebesar Rp2.959.800 dan tunjangan fungsional Rp960.000 setiap bulannya. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) per bulan diasumsikan sama dengan jabatan strukturalnya yaitu level 10 sebesar Rp2.360.000 sehingga total penghasilannya mecapai Rp6.279.800.

Dibanding dengan jabatan struktural eselon IVB yang bergaji pokok dan TPP (level 9) dengna jumlah yang sama serta tunjangan struktural Rp490.000, maka take home pay dari pengawas ini hanya berkisar Rp5.809.800 per bulannya atau naik Rp470.000 ketika sudah fungsional. Kenaikan pendapatan yang sama belum tentu terjadi pada jabatan eselon III yang setara dengan jabatan ahli madya karena penentu besar kecilnya penghasilan adalah besaran TPP sesuai kemampuan APBD.

Menggeluti jabatan fungsional bagi pejabat struktural terbilang hal baru dan perlu penyesuaian yang harus dijalani dengan berat. Tidak bisa lagi santai seperti pada saat menjabat struktural yang terbiasa meraih “koin”. Tetapi mengejar “poin” akan menjadi tujuan utama dan itu harus dipenuhi dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena itu terdapat risiko atau kerugian yang bakal dihadapi ketika akan berjuang.

Risiko penyetaraan akan muncul ketika mengikuti diklat fungsional dan diklat kompetensi setelah diangkat dan dilantik sebagaimana dipersyaratkan oleh instansi pembinanya. Indikator peningkatan kapasitas SDM ini dianggap sebagai risiko karena pejabat struktural tidak terbiasa mengasah otak dengan cara ini.

Apalagi kalau materi yang diberikan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya hanya karena ditentukan oleh kesamaan tugas jabatan. Tidak lulus diklat berpeluang besar gagal menjabat atau terpaksa harus pindah ke jabatan fungsional lainnya yang belum tentu cocok padahal dari awal sudah menjadi pilihan yang tepat.

Bahkan diprediksi akan banyak pejabat yang terobsesi kembali mengejar jabatan struktural yang tersisa karena merasa tidak nyaman di fungsional. Rebutan jabatan tidak akan terelakan, siapa yang paling kuat koneksinya akan menang, sementara yang tak berdaya akan rela memilih jabatan pelaksana.

Pada akhirnya penyetaraan jabatan akan membuat setiap jabatan fungsional menjadi “barang laku”. Perlahan jabatan struktural yang masih dipertahankan akan kalah pamor karena perubahan orientasi keilmuan yang menjadi pembedanya. Apalagi tantangan di era revolusi industri saat ini tidak main-main, justru sangat merepotkan seorang pejabat jika tidak meningkatkan kompetensinya.

Setiap PNS tidak lagi saling berharap atau menunda-nunda pekerjaan pelayanan. Tidak ada eselonisasi sehingga setiap ilmu dan pengabdian akan selalu dihargai. Tidak perlu menunggu perintah untuk bekerja apalagi mengerjakan pekerjaan teman. Dengan demikian akan terjadi perbaikan nyata bahwa paradigma birokrasi kita menuju birokrasi yang minum struktur tapi kaya fungsi.