Mahasiswa
2 minggu lalu · 77 view · 3 min baca menit baca · Hukum 49764_17395.jpg
Ilustrasi: ekbis.sindonews.com

Penyelesaian Hukum Pelanggaran Kerahasian Data Nasabah Bank

Pada era sekarang ini, masih banyak pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabahnya, yaitu dengan membocorkan data nasabahnya tanpa sepengetahuan pihak nasabah maupun bukan termasuk pengecualian terhadap rahasia bank yang diatur UU Perbankan.

Dari berbagai kasus yang terjadi, setidak-tidaknya terdapat dua faktor penyebab bocornya data pribadi nasabah. Faktor tersebut bisa diklasifikasi menjadi dua, yakni disebabkan faktor internal dan eksternal. 

Pada faktor internal, kebocoran data nasabah terjadi dikarenakan adanya oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dengan memperjualbelikan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga. 

Sedangkan pada faktor eksternal, menurut Kartika Wirjoatmodjo, Dirut PT Bank Mandiri, kebocoran data pribadi nasabah bisa terjadi disebabkan banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah di merchant (penjual barang/jasa) dengan pembayaran nontunai dengan menggunakan kartu debit maupun transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). 

Di beberapa merchant, ada yang memiliki alat capture (rekam). Kartu nasabah kadang digesek ganda (double swipe) di mesin EDC (Electronic Data Capture) dan di mesin merchant. Gesekan kedua di mesin merchant ini bisa merekam identitas nasabah padahal swipe cukup dilakukan di mesin EDC saja.

Pengertian rahasia bank diatur dalam Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan, yang berbunyi: “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Mengenai rahasia bank juga diatur pada Pasal 40 UU Perbankan, yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.


Pada pertengahan abad ke-19, semua pemerintah di Eropa Barat mengesahkan asas kerahasiaan perbankan. Undang-undang mengenai rahasia perbankan telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib. 

Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya merupakan salah satu kunci untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Mengenai pengertian rahasia bank, ini berubah-ubah seiring dengan perkembangan yang diatur pada peraturan perundang-undangan Indonesia. 

Pengertian rahasia bank sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai rahasia bank antara lain adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1960 tentang rahasia bank, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU Perbankan, kerahasiaan bank dikecualikan dalam hal-hal yang termuat dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Pengecualian tersebut, yaitu kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BULPN/PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabah, tukar-menukar informasi antarbank dan permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya.

Pembocoran data nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank. Meskipun dilakukan oleh pegawai bank, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. 

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan penggunaan data pribadi nasabah dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum terhadap nasabah sebelum terjadinya sengketa dapat diupayakan oleh bank dalam bentuk bagaimana bank tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. 

Sedangkan perlindungan nasabah setelah terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu yang disediakan bagi nasabah yang mengalami pelanggaran atas kerahasiaan data, fasilitas pengaduan nasabah disediakan oleh Bank Indonesia bagi nasabah yang hak yang dilanggar oleh Bank dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia.


PBI tersebut adalah Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. 

Penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah juga dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan.

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan PBI Nomor 16/1/PBI/2014, bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank yang merugikan konsumen atau nasabah bank. 

Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liabilityKorporasi dalam hal ini adalah bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau pihak yang menjadi tanggung jawab dan yang mempunyai ikatan dengan bank. 

Berdasarkan peraturan tersebut, maka perbuatan pegawai bank yang dalam hal ini adalah pembocoran data pribadi nasabah. Oleh karena itu, bank juga ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. 

Adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabah juga menunjukan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank belum menerapakan prinsip kerahasiaan dan kemanaan data pribadi nasabah dalam perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Artikel Terkait