Buku ini ditulis oleh DR. Reda Manthovani, S.H., LLM dan diterbitkan pada 2013 di Jakarta oleh Buana Ilmu Populer (BIP) kelompok Gramedia.

Buku ini menjadi piihan saya sebab ia relevan dengan diskursus masyarakat luas beberapa waktu silam menyoal penyadapan sebagai salah satu kewenangan KPK. Selain itu, buku ini juga relevan dengan beberapa bagian yang terdapat dalam RUU KUHAP, khususnya menyoal penyadapan. 

Buku ini menjelaskan secara gamblang menyoal penyadapan serta relevansinya dengan hak asasi manusia. Terlebih penulis juga melakukan studi komparatif antara sistem penyadapan di Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, dan Prancis.

Anomali Penyadapan

Intersepsi atau penyadapan merupakan sarana teknologi yang sangat membantu penegak hukum untuk mengungkap kasus yang tersistematis dan tertutup. Penggunaan teknologi penyadapan ini merupakan suatu tindakan yang bisa dan biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat intelejen, baik untuk dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara di pengadilan maupun kegiatan intelejen.

Namun, di sisi lain, penyadapan juga dapat digunakan oleh perusahaan atau individu untuk melakukan kejahatan atau perbuatan tercela lainnya. Sebab teknologi penyadapan dapat diakses dengan mudah. semisal penyadapan yang dilakukan oleh tabloid news of world di Inggris. Tabloid tersebut diperkirakan telah melakukan penyadapan terhadap 4.000 orang.

Tak hanya di Inggris, kejadian serupa juga pernah terjadi di Indonesia. Itu dilakukan oleh KPK saat dipimpin oleh Antasari Azhar.

Sampai di sini, bisa kita pahami bahwa penyadapan sangat berpotensi menjebol privasi setiap warga Negara. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa penyadapan, selain difungsikan untuk mencari bukti dalam mengungkap kasus yang dilakukan dengan tertutup juga mengancam zona privasi warga negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampaknya ada pertentangan antara kewajiban dan kepentingan negara, yakni negara wajib melindungi hak privasi setiap warga negaranya. Tetapi di sisi lain, negara juga berkepentingan untuk melakukan penyadapan dalam rangka penegakan hukum.

Sebagai negara hukum, inilah pentingnya untuk mengatur sedetail mungkin mengenai penyadapan sebagai bentuk perlindungan kepada warga negaranya selain kepentingan penegakan hukum.

Privasi, Hal yang Melekat pada Hak Asasi

Sebelum terlalu jauh, privasi yang hendak resentor ulas, yakni kebebasan atau keleluasaan pribadi (dikutip dari KBBI). Sebagai contoh, kebebasan pribadi untuk berkomunikasi tanpa harus diketahui khalayak umum. 

Sejalan dengan defenisi dan contoh di atas, bisa dikatakan sesuatu hal yang berkaitan dengan komunikasi antara satu individu sebagai subjek hukum dengan individu lainnya mesti mendapatkan perlindungan dari otoritas publik (negara). Sebab mengingat perkembangan teknologi tak hanya membawa serta kemajuan alat komunikasi, tetapi juga membawa serta alat penyadapan untuk merekam atau mengambil atau menyerap percakapan yang berlangsung antara subjek hukum.

Perlu diketahui dalam diskursus perlindungan hak asasi manusia (HAM) dibagi menjadi dua kategori, yakni, Non Derogable Rights atau perlindungan yang tak dapat dikurangi dan Derogable Rights atau perlindungan yang dapat dikurangi. Nah, mengenai hak atas privasi dalam berkomunikasi adalah hak yang perlindungannya dapat dikurangi.

Diskursus ini mudah dipahami dengan pendekatan bahwa hak privasi dapat dikurangi jika berkaitan dengan kepentingan umum dan mesti dilakukan oleh pihak berwenang. Sebagai negara hukum, pihak yang berwenang dimaksud adalah lembaga negara yang telah diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam melakukan pembatasan tersebut.

Di Indonesia, kewenangan tersebut diberikan ke beberapa lembaga negara. Salah satunya adalah BIN (Badan Intelijen Negara). Tapi jika hak privasi ini dikurangi karena kepentingan pribadi dan dilakukan oleh subjek hukum (individu/lembaga hukum) tanpa dasar pemberian kewenangan oleh negara, maka ini adalah perbuatan pidana.

Di Indonesia, tak satu pun subjek hukum (individu dan lembaga berbadan hukum) bahkan lembaga negara  yang diberi kewenangan penyadapan atas dasar kepentingan pribadi. Tindakan seperti ini pernah terjadi di inggris dan Indonesia sebagaimana telah saya tuliskan di sub pembahasan terdahulu sebagai satu contoh.

Negara sebagai Pemegang Otoritas

Menurut  JJ. Rousseau dalam bukunya yang berjudul du contract social, untuk menghindari konflik horizontal akan kebebasan masing-masing, manusia perlu adanya kontrak sosial (hukum) yang dibawa langsung oleh pimpinan tertinggi (pemerintah) untuk mempertahankan kehendak umum (negara). Dengan itu, menurutnya, individu-individu dapat menyalurkan aspirasinya sehingga masyarakat memperolah hak dan kewajiban yang sama (equality before the law). 

Dari sanalah legitimasi negara hadir untuk mengatur segenap warga negaranya. Kehendak negara, sejauh dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan keterwakilan masyarakat, dapat dianggap sebagai kehendak bersama. Begitu pula dengan pembatasan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hal hak privasi.

Sejauh negara mengatur dan memberi kewenangan kepada lembaga negara untuk mewakilinya demi tercapainya kepentingan umum, maka saat itu pula negara berhak melakukannya.

Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) telah mengatur dan memberi kewenangan kepada beberapa lembaga negara untuk melakukan penyadapan sebagai implementasi dari Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, yakni Badan Intelejen Negara (BIN), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Di antara lembaga negara tersebut menjalankan dua tugas untuk melakukan penyadapan, yakni untuk kepentingan intelijen negara atau keamanan negara (national security) dan untuk kepentingan penegakan hukum.

Selain kedua fungsi penyadapan di atas, negara juga memberikan perlindungan kepada warga negara sebagai bentuk jaminan bahwa hak privasi dilindungi oleh negara agar tak terjadi penyalahgunaan alat teknologi intersepsi tersebut. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu delik yang diatur di sana adalah perbuatan melawan hukum.

Menakar Keabsahan Hukum

Dari perspektif Internasional sebagai studi komparatif, dari lima lembaga negara yang telah saya sebutkan di atas, tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip internasional tentang penerapan hak asasi manusia yang membatasi tindakan intersepsi atau penyadapan.

Sebab, dari lima prinsip yang ada, hanya ada dua prinsip yang terpenuhi, yakni legality dan legitimate aim. Sementara tiga prinsip lainnya belum diatur dalam sistem peraturan nasional kita, diantaranya, proportionality, necessity, dan due process of law.

Kelima prinsip tersebut bersumber dari The Inter American Court of Human Rights (IACtHR) dan The European Court of Human Rights (EctHR) digunakan untuk menangani kasus-kasus gugatan terhadap pelanggaran HAM di yurisdiksi masing-masing. 

Sekalipun kedua pengadilan di atas tak memiliki hubungan hukum langsung dengan Indonesia, setidaknya Indonesia sebagai negara yang mengakui dan menghargai HAM, sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, mestilah menjadikannya rule model penegakan HAM. Sebab kedua pengadilan tersebut membuktikan bahwa, sampai saat ini, lima prinsip itulah yang benar-benar mampu mengakomodasi pelanggaran HAM yang non derogable rights.

Lantas bagaimana dari perspektif hukum nasional Indonesia? Jelas termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2). Intinya disebutkan bahwa pembatasan dilakukan dengan undang-undang, nyatanya dari kelima lembaga negara yang menjalankan tugas penyadapan tak memiliki peraturan yang setingkat undang-undang yang menjadi pedoman acara melakukan penyadapan, semisal BIN yang dijadikan pedoman acara untuk melaksanakan kewenanganya itu diatur dalam peraturan menteri KOMINFO.

Begitu pun dengan kepolisian, ia hanya berdasar pada standar operasional nya saja. Padahal hal yang menyangkut tentang penyadapan menurut UUD 1945 mesti dengan peraturan yang setara dengan undang-undang.

Tak sampai di situ, nahasnya, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP belum sepenuhnya mengadopsi prinsip admissibility dan due process of law. Akibatnya, hakim belum banyak berperan dalam menentukan keabsahaan alat bukti yang diperoleh dari pelanggaran hak asasi manusia. Karenanya, penyadapan di Indonesia sangat berpotensi untuk disalahgunakan.

Terlebih sistem hukum acara pidana di Indonesia hanya menerapkan satu dari dua prinsip admissibility, yakni kesesuaian alat bukti. Sementara prinsip the exclusionary rules atau aturan pengecualian alat bukti belum diterapkan sepenuhnya, sebab mengenai penyadapan ini masih diatur di luar KUHAP.

Padahal seandainya saja telah dimasukkan ke dalam KUHAP, persoalan keabsahaan bukti penyadapan ini bisa diajukan dalam sidang praperadilan. Oleh karena itu modus penyadapan bisa saja dilakukan dengan cara penjebakan (entrapment).

Penegakan HAM yang Setengah Hati

Indonesia secara normatif dapat kita sebut sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia. Setidak-tidaknya bisa kita ukur dari keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional yang membahas mengenai isu hak asasi manusia.

Selain itu, Indonesia juga ikut serta meratifikasi ketentuan-ketentuan (hukum) internasional menyoal HAM. Bahkan tak sampai di situ saja, pengadilan HAM pun kita miliki, sekalipun pengadilan tersebut ad hoc.

Namun berbeda dengan kondisi praktisnya. Dalam resensi kali ini, kita temui setengah hatinya Indonesia untuk melakukan penegakan HAM yang sesungguhnya.

Dalam isu yang ada di resensi yang hendak saudara baca saat ini adalah kategori derogable right bagaimana dengan non derogable right? Penegakannya sangat sulit ditemukan di Indonesia, misal dengan tidak selesainya kasus HAM masa lalu.

Harapan terakhir dari resentor, bahwa kalaupun RUU KUHP dan RUU KUHAP akan tetap disahkan, semoga RUU KUHAP tersebut compatible dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.