Sebagai generasi yang lahir tahun dibawah 1997, kami tahu rasanya ketika UN (ujian nasional) dijadikan sebagai syarat kelulusan SD, SMP dan SMA. Bisa dibilang UN SMA adalah momen yang ngeri-ngeri sedap. Bagaimana tidak? Saat kelulusan sudah di depan mata, eh masih ada saja resiko gagalnya.

Setelah lulus UN SMA, saya kira itu yang terakhir. Ternyata tidak semudah itu Ferguso. Semua bermula ketika saya menjadi mahasiswa kedokteran. 

Rupanya kolegium dokter dan Kemendikbud mewajibkan seluruh mahasiswa kedokteran lulus UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) sebelum jadi dokter. Semacam ujian nasional untuk menguji kompetensi calon dokter. Aih, ada-ada saja halangan buat segera nyuntik dan praktik.

“Buat apa sih ada UKMPPD? Memang mahasiswa kedokteran goblok-goblok atau gimana kok pake ada ujian nasionalnya”, begitu diskusi saya dan kawan-kawan saat masih unyu-unyu Maba.

Pertanyaan ini masih mengganjal di pikiran saya, “Kalau sudah kuliah 5,5 tahun buat apa coba perlu UKMPPD?”

Rasa penasaran itu menghantui saya. Setidaknya sampai menjelang jadwal UKMPPD saya. Saya menemukan minimal ada 2 alasan kenapa kelulusan UKMPPD penting bagi calon-calon dokter di Indonesia.

Pertama, UKMPPD adalah upaya penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh loh kok bisa?

Sejak awal tahun 2000 berbagai universitas berlomba membuka FK. Tidak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah dokter untuk masyarakat tercinta. Tanpa mendiskreditkan pihak manapun, tapi apa iya kita anggap sama antara FK yang sistemnya sudah stabil, fasilitasnya menunjang dan berpengalaman selama puluhan/bahkan ratusan tahun dengan FK yang masih relatif baru.

Semua berprogres sambil jalan itulah yang dikatakan para pejabat. Negara menugaskan FK yang ‘berpengalaman’ untuk membimbing FK yang baru. Disamping itu dilakukan akreditasi untuk semua FK. Alhasil, banyak FK yang terakreditasi C atau bahkan tidak terakreditasi. Dari situlah muncul UKMPPD sebagai syarat sah menjadi dokter di Indonesia. Sebagai satu-satunya pintu keluar. 

Bisa dibilang disinilah letak keadilannya. Tidak peduli kita dari dari FK akreditasi A, B, C atau bahkan tidak masuk radar akreditasi sekalipun. Semua sama, sama semua. Setelah mengikuti rangkaian pendidikan di masing-masing universitas. Jika mau jadi dokter pamungkasnya adalah satu, yaitu lulus UKMPPD. Sederhananya seperti perkataan dosen farmasi kedokteran kami, “You lulus ujian, you pantas jadi dokter”. Beliau meniru nada di film Suzana.

Kedua, UKMPPD adalah bentuk tanggung jawab. Kalau dibilang tanggung jawab rasanya berat sekali. Tapi setelah dipikir-pikir hal ini tidak berlebihan.

Meskipun telah menjalani Pendidikan setidaknya 5,5 tahun di masing-masing universitas, lantas siapa yang bertanggung jawab seluruh lulusan memiliki berbagai kompetensi dokter Indonesia? Disini UKMPPD mengambil peran.

Bagaimanapun UKMPPD memang tidak mudah. Hanya 2 dari 3 peserta yang lulus. Bisa dikatakan kasus dan soalnya aneh bin ajaib. Tapi pada dasarnya semua itu adalah materi yang dipelajari 5,5 tahun selama pendidikan. UKMPPD bukan ujian dadakan seperti durian jatuh yang jadwalnya tak terduga. Baik jadwal UKMPPD maupun kurikulum kedokteran, semua sudah diatur sedemikian rupa.

Calon-calon dokter diwajibkan mempelajari poin-poin kompetensi selama masa pendidikan. Tentunya para pakar pendidikan sudah mengatur bahwa jika mengikuti kurikulum dengan baik akan lulus UKMPPD. Darisini UKMPPD dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab calon-calon dokter selama pendidikan di FK.

Disisi lain UKMPPD juga bentuk tanggung jawab bagi masing-masing universitas penyelenggara pendidikan kedokteran. Bagaimana bisa begitu? Misalkan universitas X mahasiswanya banyak yang tidak lulus UKMPPD. Yang pertama tentu pengurus universitas tersebut akan malu. Kedua, akreditasinya universitas juga turun karena angka kelulusan yang rendah. Ketiga, kuota penerimaan mahasiswa akan dikurangi sesuai aturan negara. 

Singkatnya, universitas tersebut akan bercermin diri. Lalu memberikan pendidikan sebaik-baiknya terhadap mahasiswanya. Dengan sistem ini universitas tidak hanya asal buka jurusan FK dan terima mahasiswa (termasuk iuran dan uang kuliah) sebanyak-banyaknya, tapi juga memberikan kualitas pendidikan sebaik-baiknya. Seleksi penerimaan pun bisa dikatakan relatif lebih mengedepankan kemampuan calon-calon dokter, bukan faktor yang lain.

Tidak berhenti disitu. Ketika dilapangan terjadi kecurigaan malapraktik maka yang melakukan penyelidikan adalah kolegium dokter, bukan universitas pengampu pendidikan kedokteran. Dari data tersebut, kolegium dengan pakar pendidikan merumuskan kurikulum kedokteran dan UKMPPD. Disini UKMPPD secara tidak langsung adalah bentuk tanggung jawab terhadap profesi dokter dan masyarakat dari potensi malapraktik. 

Rasa-rasanya memang tidak salah jika UKMPPD adalah bentuk tanggung jawab banyak pihak.

Saya sempat mendengar celetukan,“UN SMA saja dihapuskan masak UKMPPD tidak!”. Eitss tunggu dulu. Meskipun sama-sama ujian nasional, UKMPPD dan UN SMA tidak bisa disamakan. Ujian kompetensi diperuntukan untuk dokter yang akan menangani manusia. Bisa dibilang pekerjaan yang ‘menentukan’ masa depan dan nyawa seseorang. Tentu ini tidak bisa disamakan dengan lulusan SMA yang ranah kerjanya masih luas seluas Samudera Hindia. Hehehe. 

Pertimbangan aturan UKMPPD di tengah masa darurat COVID-19 tentu menyesuaikan kondisi yang ada. Namun dalam keadaan normal, UKMPPD sudah seyogyanya terus diadakan. 

Selama akreditasi FK di Indonesia belum rata, hemat kami UKMPPD adalah upaya keadilan dan tanggung jawab banyak pihak dalam memberikan pendidikan kedokteran sebaik-baiknya dan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Ujian Kompetensi bersifat esensial. Sebagaimana saya dan keluarga saya ingin dirawat oleh dokter yang kompeten jika sakit, tentu semua menginginkan hal yang sama.