Melihat urgensi atas pengimplementasian ini dikarenakan, banyaknya kasus kekerasan seksual yang menjerat semua korbannya akibat kurangnya payung hukum yang kuat.

Tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya kasus kekerasan seksual tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya, tindakan pengimplementasian isi Permendikbud PPKS ini adalah hal yang penting untuk diterapkan saat ini.

Selain itu, dengan adanya pengimplementasian ini akan menjadi solusi revolusioner yang membuka jalan atau penguatan payung hukum yang jelas.

Permendikbud PPKS nyatanya dinilai sebagai salah satu kunci dan terobosan dalam melindungi para korban.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan minimnya penanganan serta tindakan, seakan-akan membuat para korban terbungkam atas keadilan yang seharusnya mereka dapat.

Melihat dari data yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang menunjukkan bahwasanya terdapat 77 persen dosen yang menyatakan adanya kasus kekerasan seksual di kampus. Akan tetapi, 63 persen dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut.

Belum lagi dengan data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020 yang menunjukkan secara keseluruhan pengaduan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, sebanyak 27 di antaranya terjadi di kampus.

Tingginya kasus tersebut diakibatkan karena ketidakjelasan serta keabu-abuan dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual. 

Tidak adanya jaminan nyatanya membuat semua orang merasa terancam, maka dari itu kiasan kata mencegah daripada mengobati adalah yang paling tepat.

Tidak perlu diragukan atau dipertanyakan Kembali. Karena pada dasarnya Permendikbud PPKS tidak hanya berfungsi sebagai alat penanganan dari kasus kekerasan seksual, akan tetapi juga sebagai alat pencegahan dari kasus kekerasan seksual yang menjadi momok menakutkan bagi siapa saja. 

Permendikbud PPKS merupakan pencegahan serta mengatasi kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini yang dimaksud kekerasan seksual adalah kekerasan dalam bentuk verbal, non fisik, fisik, maupun melalui teknologi informasi.

Definisi dari kekerasan seksual sendiri adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender.

Sasaran Permendikbud PPKS adalah mencegah dan menangani setidaknya sebelas kemungkinan kejadian kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan elemen yang berada di kampus.

Saat ini Indonesia berada pada situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebab, kekerasan seksual paling sulit dibuktikan, tetapi efeknya sangat besar dan berjangka panjang.

Alih-alih memberikan tindakan yang tegas, kampus justru sembunyi dibalik kata pembungkaman.

Kampus dinilai menutup-nutupi kasus kekerasan seksual karena khawatir isunya akan mencederai nama baik institusi.

Bukankah justru dengan adanya pengimplementasian peraturan ini membuat kampus menjadi lebih baik dimata publik karena mampu untuk memberikan sanksi dan tindakan yang tegas terhadap pelaku serta berkomitmen dalam menciptakan ruang yang aman untuk mahasiswa khususnya dalam belajar.

Merujuk pasal 10 hingga pasal 19, Menteri Nadiem mengajak sivitas akademika agar berperan aktif melindungi korban. “Pendampingan yang dimaksud mencakup konseling, advokasi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan sosial dan rohani, serta pendamping bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.

Lingkungan perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman serta nyaman bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Dengan disahkanya Permendikbud PPKS pada waktu itu, nampaknya membawa angin segar serta kabar yang sangat menggembirakan.

Seperti tanaman yang disirami oleh hujan setelah dilanda kekeringan, sama halnya dengan penantian akan adanya peraturan yang dapat melindungi para korban dari ketidakadilan atas terampasnya hak mereka.

Walaupun setelah disahkan masih terdapat beberapa pro dan kontra, serta kontroversi akan tetapi hal tersebut tidak memadamkan semangat Nadiem Makarim dalam menggagas peraturan ini.

Sesuai dengan judul Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yaitu tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dimana aturan tersebut tentunya memiliki tujuan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

Demi rasa aman yang selama ini dinantikan, masih banyak dari kalangan masyarakat yang ikut mendukung adanya Permendikbud PPKS ini.

Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan hasil survei menunjukkan ada 33 persen warga yang tahu atau pernah mendengar Permendikbud No. 30 tahun 2021 tersebut. Sementara yang belum tahu 67 persen.

Pengimplementasian ini diharapkan segera terwujud. Maka dari itu dibutuhkan dukungan segenap mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum.

Kepentingan tersebut didasari atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang selalu menjadi hal yang menakutkan.

Untuk kepentingan kita semua mari kita dukung pengimplementasian kebijakan serta peraturan yang sudah dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

Semakin banyak kampus yang mengimplementasikan Permendikbud PPKS, maka generasi muda kita setidaknya akan mendapatkan jaminan untuk rasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan kampus.