Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin “radix” yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme berarti (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.

Setidaknya, radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep, dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, faham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang inkonstitusional, bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial.

Dalam bidang keagamaan, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain (eksternal) atau kelompok seagama (internal) yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktivitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan.

Radikalisme agama bisa menjangkiti semua pemeluk agama, tidak terkecuali di kalangan pemeluk Islam.

Masih ingatkah kita tentang perubahan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaaraan (PKn) yang tejadi di Indonesia yaitu

1. Kewarganegaraan (1956)

2. Civics (1959)

3. Kewarganegaraan (1962)

4. Pendidikan Kewarganegaraan (1968)

5. Pendidikan Moral Pancasila (1975)

6. Pendidikan Pancasila Kewarganegaran (1994)

7. Pendidikan Kewarganegaraan (2003)

Dari gambaran tersebut sehingga membenarkan tentang  sistem kebijakan pendidikan di Indonesia dalam hal ini terkait dengan kurikulum yang notabene format pendidikan kita selalu berganti. Jargon "ganti menteri ganti kurikulum menjadi budaya". 

Menurut kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan itu UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan kehidupan demokrasi. 

Maka Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based Management) yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan;

(2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (community based education) agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai community learning centre; dan (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner menjadi manusia yang diberdayakan.

(4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System (BBE) yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera. Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan life skills yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. 

Pada awal tahun 2001 digulirkan program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Program ini diyakini akan memberdayakan masyarakat pemerhati pendidikan (stakeholders) dalam memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah.

Dalam menerapkan konsep MBS, mensyaratkan sekolah membentuk Komite Sekolah yang keanggotaannya bukan hanya orangtua siswa yang belajar di sekolah tersebut, namun mengikutsertakan pula guru, siswa, tokoh masyarakat dan pemerintahan di sekitar sekolah, dan bahkan pengusaha.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar kata - kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, Masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikam nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Di jaman sekarang masih perlukah mata pelajaran Pancasila di sekolah? agar mereka memahami makna toleransi dalam keberagamaan.

Apa hanya perlu mata pelajaran sejarah? agar tidak lupa sejarah Indonesia.

Perlukah mata pelajaran PUG (pengarustamaan gender)? agar memahami kesetaraan.

Apa perlu meninjau ulang tentang kurikulum Pendidikan Agama  yang ada di Sekolah? agar memahami agama tidak hanya kulit luar dan ditelan mentah-mentah. 

Kegamangan yang terjadi dalam menentukan garis garis besar sistem kurikulum yang acceptable kepada perkembangan zaman. 

Tanda tanya yang terbesit Apa kurang Prof dan DR bidang pendidikan di negeri ini?

SDM kita banyak tapi yang punya kompetensi masih perlu dipertanyakan kebanyakan masih berkutat pada ontologisnya. Ditambah dengan kompleksitas yang terjadi dengan dunia pendidikan kita yang dipengaruhi oleh tema pergaulan global dengan pasar bebasnya mau tidak mau berdampak pada segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehingga adanya pergeseran konsep pendidikan nasionalisme kepada isme-isme versi barat atau Arab. Akibatnya implementasi berbagai konsep pendidikan diluar hanya menjauhkan atau mencerabut marwah ke Indonesia pada setiap generasi-generasi berikutnya.

Pendidikan kita bersifat linear yaitu maju tanpa berkelanjutan tanpa batas tanpa mengetahui akhirnya ujung bentuk masyarakat dan peradaban yang diinginkan. Peran Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin pendidikan bagi warga negaranya bukan sekedar Alokasi anggaran tetapi perlu melihat kekulturan. Perlu ingat kembali pada gagasan Ki Hajar Dewantara "Ing ngarsa sung tulada, ing madya Mangun karsa, tut Wuri handayani".

Pendidikan menjadi keprihatinan menjadi komersialisasi dan radikalisasi atau ideologi transnasional dalam sistem pendidikan kita sehingga perlu filterisasi dan revitalisasi.

Fenomena masuknya paham radikalisme Islam ke sekolah tentu perlu segeradiambil langkah-langkah penanggulangan dan pencegahannya. Beberapa upayayang bisa ditempuh antara lain:

  1. Memberikan penjelasan tentang Islam secara memadai. Misi ajaran Islam yang sebenarnya sangat mulia dan luhur seringkali justru mengalami distorsi akibat pemahaman yang keliru terhadap beberapa aspek ajaran Islam yang berpotensi menimbulkan faham radikalisme. Butuh penjelasan tentang jihad, toleransi, dan pengenalan tentang hubungan ajaran Islam dengan kearifan lokal.
  2. Mengedepankan dialog dalam pembelajaran agama Islam. Pembelajaran Agama Islam yang mengedepankan indoktrinasi faham tertentu dengan mengesampingkan faham yang lain hanya akan membuat para siswa memiliki sikap eksklusif yang pada gilirannya kurang menghargai keberadaan liyan atau others. Sudah saatnya para guru PAI membekali dirinya denganpemahaman yang luas dan lintas madzhab sehingga mampu mememenuhi kehausan spiritual siswa dan mahasiswa dengan pencerahan yang bersendikan kedamaian dan kesejukan ajaran Islam.
  3. Pemantauan terhadap kegiatan dan materi mentoring keagamaan. Keberadaankegiatan mentoring agama Islam atau kegiatan Rohis yang lain di sekolah sesungguhnya sangat membantu tercapainya tujuan pendidikan agama Islam.Namun jika guru PAI tidak melakukan pendampingan dan monitoring, dikhawatirkan terjadi pembelokan kegiatan mentoring dan Rohis lainnya. Bagi pengurus Rohis, sudah seharusnya mereka selalu berkonsultasi dengan pihak guru Agama atau pihak-pihak lain yang dipandang memiliki wawasan keislaman moderat agar tidak terbawa arus pada pemahaman Islam yang sarat dengan muatan radikalisme.
  4. Pengenalan dan penerapan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural pada dasarnya adalah konsep dan praktek pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai persamaan tanpa melihat perbedaan latar belakangbudaya, sosial-ekonomi, etnis, agama, gender, dan lain-lain. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak pendidikan. Dengan penerapan pendidikan multikultural, diharapkan semangat eksklusif dan merasa benar sendiri sebagai penyebab terjadinya konflik dengan liyan atau others bisa dihindari. Seorang multukulturalis sejati adalah pribadi yang selalu bersikap toleran, menghargai keberadaan liyan tanpa dia sendiri kehilangan identitasnya. Kalau tujuan akhir pendidikan adalah perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorongnya dapat mengambil keputusan untuk berubah. Pendidikan agama Islam, dengan demikian, disamping bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agamanya, juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama. Dengan demikian, dalam hal ini, semua materi buku-buku yang diajarkannya tentunya harus menyentuh tentang isu pluralitas. Dari sinilah kemudian kita akan mengerti urgensinya untuk menyusun bentuk kurikulum pendidikan agama berbasis pluralisme agama.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa prinsip pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Dalam Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 disebutkan, di sebagian sekolah, guru agama bukan satu-satunya rujukan dalam pendidikan agama.

Sebab, mentor-mentor kegiatan keagamaan ekstrakurikuler juga ikut mempengaruhi pemahaman dan sikap keagamaan siswa. Ada dugaan kuat bahwa "kegiatan keagamaan ekstrakurikuler" ini salah satunya adalah rohis.

Tantangan pada level kultural yang segera harus diatasi adalah "ketidakmelekan agama", istilah yang diperkenalkan Diane L.Moore,Direktur Religious Literacy Project di Amerika Serikat. Menurut Diane, "ketidakmelekan agama" adalah kurangnya pemahaman seseorang mengenai berbagai aspek keagamaan, seperti prinsip dasar dari tradisi agama dunia, termasuk keanekaragaman keyakinan dan ekspresi dalam tradisi agama tersebut.

Tidak heran jika mereka yang tak melek agama ini sering meyakini hukum Islam (fikih), misalnya, secara hitam-putih. Padahal fikih hanyalah satu ragam dalam Islam. Ada ragam lain di dalamnya, seperti sufisme (tasawuf), teologi (kalam), sejarah, seni, atau politik (siyasah).

Maka, kunci mengatasi masalah radikalisme ini adalah menyelesaikan tantangan di tingkat struktural dan kultural tersebut. Upaya ini harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat.

Disamping itu, pentingnya kembali makna tentang pendidikan itu bahwa  tidak ada manusia yang menyembah pendidikan karena tujuannya mendapatkan hasil terbaik dalam pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukanlah pembodohan menjadikan robot. Sejatinya pendidikan adalah pembebasan dan tolak ukur maju mundurnya suatu bangsa. 

Pendidikan sejatinya bukan sekadar hak yang harus diterima seluruh bangsa Indonesia. pendidikan adalah tulang punggung yang menentukan karakter dan nasib suatu negara. Pendidikan yang baik akan membentuk individu yang berkarakter kuat dan positif, serta tak ragu bekerja keras demi kemajuan diri dan bangsanya. Keberhasilan dan perolehan positif lain membayang dalam sejarah perjalanan bangsa. 

"Karena tinta seorang yang berpengetahuan lebih suci daripada darah seorang martir".

Sumber: 

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Gajah Mada University Press

Hasbullah, 2006. Otonomi Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Imron , Ali. 1995. Kebijakan Pendiikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

Kemenag. 2010.  Panduan Model Kurikulum PAI Berbasis Multikultural. Jakarta: DitjenPendis

Koesoemahatmadja. 1979. Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan di Daerah di Indonesia. Bandung : Binacipta

Muhdi, Ali. 2007. Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta. Pustaka Fahima.

Nugroho, D. Riant. 2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta : PT Elex Media Computindo

Pongtuluran, Aris. 1995. Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial. Jakarta. LPMP

Rubaidi, A. , Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islamdi Indonesia , Yogykarta: Logung Pustaka, 2010

Suryono, Yoyon. 2000. Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta. FIP UNY

Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta

Tim Penyusun DITPAIS Kemenag. 2010. Panduan Model Kurikulum PAI Berbasis Multikultural. Jakarta: Ditjen Pendis

Zuhairi Misrawi. 2010. Al-quran Kitab Toleransi. Jakarta: Grasindo

http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf