Sebagai pengguna televisi tentu saya sadar kalau kualitas tontonan tontonan yang muncul kian hari makin jauh dari yang dikehendaki publik. masalah yang sering juga di elu-elukan oleh orang tua maupun pemerhati pendidikan kita.

rasanya tidak sulit bagi masyarakat sekarang dengan bebas melihat tayangan tayangan yang bernuansa kekerasan, acara ghibah - ghibahan, kisah perselingkuhan, juga filem yang kerapkali tidak jarang berakhir di ranjang. seluruhnya berseliweran di tipi dan dinikmati jutaan orang.

Mutu sebuah tayangan adalah krusial, terutama terhadap anak anak dalam tumbuh kembangnya. Tapi sabar dulu, coba sebentar kita berbalik arah dan tengok ke belakang. Rupanya agak lebih runyam dibanding apa yang kita saksikan sekarang.

Bagi para generasi 80an yang hidup di rezim soeharto tentu tahu aktris seksi si Eva Arnaz (sekarang Siti Syarifah). bomber film panas besutan Eduard Pesta Sirait (sutradara Film Duo Kribo) yang manakala tampil dengan adegan adegan seksnya saat bermain di film.

Ya, kita tahu ketika itu belum ada model sensor - sensoran atau blur - bluran, semuanya nampak kentara. Biasanya yang di tutupi kala itu cuman dua penculikan serta pembunuhan aktivis oleh penguasa.

Bayangkanlah bila tontonan kita masih sejahiliah waktu itu, kayaknya tidak tunggu lama stasiun tipi itu segera diganjar  oleh KPI, Eva Arnas sudah bakalan kena jeratan hukum, dan otomatis moral remaja remaja kita pun turut ikut tercemar.

Belum termasuk semprotan cacian, dan makian dari FPI, ormas yang selalu mengatasnamakan dirinya sebagai penegak amar ma’ruf nahi mungkar di planet bumi. begitulah sejarah perfileman indonesia, cerita yang penuh dengan tragedi tusuk - menusuk. begitupun negara kita.   

Reformasi pers pun lahir, stasiun - stasiun tipi hendak berbenah diri. acara acara edukatif, senantiasa di produksi secara massif. sesuai dengan perintah si mamak banteng kita “transformasi pers menuju indonesia yang santun dan beradab”.

Saya akui bahasa itu sangat diplomatis, sebagai buah hasilnyapun berakhir tragis pulau sipadan ligitan lenyap dari tangan indonesia.

Lalu, seiring dengan itu mulailah terjadi ekspansi ekonomi yang merambak ke dunia pertelevisian. ramai ramai pengusaha membuat stasiun tivi, ramai ramai membeli stasiun tivi.  

Kapitalisme memang selalu adaptif, dia tahu media adalah kanal dan tempat penyaluran yang amat efektif.  Mungkin karena itulah kemudian yang menyulut si bandit bandit itu untuk berduyun - duyun satu persatu masuk.

Ia berubah, TV yang dari semula sebagai sebuah mesin hiburan menjadi sesuatu yang justru mengancam hiburan itu sendiri. Terus terang ini justru lebih mengkhawatirkan ketimbang kecemasan kita soal tadi.

soal bahaya sinetron terhadap perilaku anak atau tentang tayangan dewasa yang intens dimuat di tivi. Oleh karena masyarakat kita perlu diberi pemahaman bahwa sebengis bengis nya pemerkosaan jauh lebih biadab adalah penyesatan serta pembodohan. dan itu dilakukan di tivi oleh para pemiliknya.

Ingatan publik masih terjaga. kejadian perseteruan antara tivi merah dan tivi biru misalnya soal perhitungan cepat suara pilpres kemarin misalnya. atau kala gencar gencarnya tivi lain menggunakan istilah tragedi lumpur lapindo, ANTV justru menamakannya sebagai bencana alam sidoarjo. sederet fakta itu belum seberapa, masih banyak dan tentunya bikin bengik.

Kritik terhadap kepemilikan media memanglah bahan yang kerap diulas. Perihal media yang tidak bebas nilai dan erat bertemali dengan politik kepentingan. Setidaknya terdapat dua kepentingan utama, menurut Chomsky, yang  acapkali menjerat media. Yaitu kepentingan ekonomi (economical interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest).

Anggapan Chomsky, informasi dari media adalah sebuah rekonstruksi. Rekonstruksi yang tertulis atas suatu realitas yang ada di masyarakat. Sehingga batasan-batasan yang ada semakin kabur.

Menghadapi problem ini tentunya memerlukan kemampuan dari pembaca atau penikmat media yang sekiranya memiliki daya nalar decoding  atas pesan yang tertuang di dalam media. Relasi media dan kekuasaan menjadi sebuah main problem dari polemik ini.

Pada riset selanjutnya yang dilakukan oleh Saverin di tahun 2007 menemukan bahwa industri media terbentuk dan menjadi besar sebetulnya disebabkan oleh satu hal yaitu dengan cara kepemilikan saham.

Penggabungan dalam joint-venture, pembentukan kerja sama, atau pendirian kartel komunikasi raksasa yang memiliki puluhan bahkan ratusan media.

Inilah mungkin yang sedang terjadi dalam republik ini. Kita  dikepung dengan media yang didalamnya bekerja sebuah mesin kekuasaan.  Setumpuk kepentingan terkonsentrasi di dalamnya melalui para si empunya. Opini yang disebarluaskan pun tidak lepas dari polesan para pemilik dengan segudang agenda politik.

Bagaimana penataan atas media penyiaran, sebenarnya  di Eropa dan Amerika telah berusaha mengatasinya. Sebuah badan regulasi khusus yang dikenal State Auxliary Body yang bukan merupakan bagian dari pemerintahan yang berkuasa.

 Di Amerika dikenal dengan FCC (Federal Communications Comission) dan Eropa dikenal dengan OfCom (Office of Communication). Lembaga regulator tersebut menjamin bahwa pemberian izin penggunaan frekuensi publik (dalam hal ini misalnya televisi) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan publik.

Di indonesia Pada dasarnya masalah kepemilikan media dengan menggunakan model media privat sudah memiliki batasan oleh pemerintah melalui regulasi yang mengaturnya, yakni melalui Undang-Undang Penyiaran.

Dalam Undang-Undang Penyiaran misalnya dikatakan bahwa kepemilikan media harus berjaringan atau bisa menggunakan sistem kepemilikan silang (cross ownership). UU Penyiaran Pasal 16 ayat 2 mengatakan: “Kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio, dan lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi; antara lembaga penyiaran swasta dengan perusahaan media cetak; dan antara lembaga penyiaran swasta dengan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya; baik langsung maupun tidak langsung, dilarang.”

Akan tetapi hal ini mendapat penolakan yang keras oleh para pemilik media. Dengan dalih kebebasan pers, revolusi teknologi informasi dan wacana demokrasi yang sedang dibangun Indonesia.  Lagi-lagi monster yang bernama kebebasan  itu digunakan sebagai alat tawar menawar para penguasa.

Pendapat itu diperkuat dengan gagasan dari  Giddens, bahwasanya para pemilik media merupakan pihak yang kuat yang belum dapat “ditundukkan” di dalam demokrasi. Inilah kondisi yang kini terjadi, kebebasan tengah berada di meja besar kekuasaan.

Dengan demikian maka kekuasaan pemilik media bukan saja memberi pengaruh pada arah pemberitaan, namun juga menjadi term yang berkaitan dengan konglomerasi.

Dampak sosiologisnya adalah politik dan pendidikan. Masyarakat mesti kritis terhadap media, bahkan bila perlu masyarakatlah yang menguasai media.  Pertanyaan besarnya nya, perihal penguasaan media ini, benarkah telah diatur dengan benar oleh pemerintah.