Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik dan terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 ribu buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Australia dan Samudera Hindia. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik. Posisi geografis Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis yang berbeda pengertian dan pandangannya.

Indonesia secara letak geografisnya diapit oleh dua benua dan dua samudera besar di dunia. Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudera yakni samudera Hindia dan samudera Pasifik. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan berdasarkan letak astronomi, Indonesia berada di antara 6o LU-11oLS dan antara 95o BT-141oBT.

Negara republik Indonesia yang memiliki luas kurang lebih 1.904.569 km2 dan saat ini jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 257.516.167 jiwa. Dengan kondisi yang demikian maka tingkat kepadatan 124/km2. Jumlah penduduk yang banyak tentunya akan menimbulkan permasalahan di berbagai sektor negara bagi Indonesia. 

Beralih ke sistem pemerintahan maka akan berbicara mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi. Paham demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yakni demos berarti rakyat dan kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. 

Penerapan demokrasi langsung telah dilakukan Indonesia yakni untuk memilih siapa yang berhak duduk di kursi pemerintahan maka harus melalui pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan demokrasi langsung tentu saja akan menemui berbagai masalah yang mau tak mau harus dihadapi dan dicarikan solusinya.

Sewaktu pemilihan umum digelar bukan tak mungkin akan terjadi suatu kekosongan suara yang diakibatkan oleh tidak hadirnya pemilih ke tempat pemungutan suara. Keadaan yang seperti ini acap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Petugas yang lengah dalam mengawasi jalannya pemilihan umum bisa berdampak terhadap ketidakvalidan suara yang dihasilkan.

Ketidakhadiran pemilih dalam menyukseskan jalannya pemilihan umum bisa disebabkan beragam alasan. Alasan-alasan yang muncul biasanya saling terkait satu sama lain. Pemilih tidak berpartisipasi menyuarakan hak mereka memilih terkadang bukan karena kepasifan mereka, melainkan karena Indonesia belum sepenuhnya memahami bagaimana demokrasi itu seharusnya berjalan.

Ketika pemilihan umum sedang terjadi, bisa saja para pemilih tidak berada di wilayah di mana pemilihan umum digelar. Penduduk Indonesia terbilang sebagai penduduk dengan mobilitas yang tinggi. Penduduk Indonesia bisa saja mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) daerah A namun harus bertempat tinggal di daerah B dengan berbagai macam alasan. Merantau, itulah namanya.

Mereka diharuskan menetap di suatu daerah untuk beberapa saat karena mengenyam pendidikan, bekerja, mengikuti suami, istri, orang tua, berlibur, dan berbagai sebab lainnya. Hak mereka memilih siapa yang pantas duduk di kursi pemerintahan seperti tak dianggap. Tak ada penoleriran bagi mereka yang tidak bisa menghadiri pemilihan umum.

Apakah pemerintah lantas melenggang begitu saja mencermati fenomena yang kian lama dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin yang berhasil memenangi pemilihan umum. Bukankan negara demokrasi mengakui bahwa hak rakyat harus diperjuangkan? Lantas bagaimana para pemilih perantauan yang akan tetap menggunakan hak pilihnya mengetahui informasi seputar serba-serbi pemilihan umum yang akan berlangsung?

Mungkin hal semacam itu terlihat sepele namun jika dibiarkan berlarut-larut maka sama halnya telah mendirikan suatu gunung masalah yang baru.

Celetukan seenaknya dipastikan bakal keluar dari mulut yang tidak mengetahui seluk beluk mengapa para pemilih perantau ini tidak pulang saja apabila mereka peduli terhadap keberlangsungan demokrasi melalui pemilihan umum. Kembali ke daerah asal untuk melakukan pungutan suara tidak mudah.

Bagi mahasiswa perantauan, agenda kepulangan sesuai dengan jadwal kuliah yang mereka ambil berakhir. Perihal kepulangan inilah yang acapkali menjadi alasan bagi perantauan mengabaikan hak pilih mereka dalam pemilihan umum.

Waktu dan biaya yang harus dihadapi membuat mereka berpikir berulangkali apabila ingin pulang hanya untuk mengikuti pemilihan umum. Pulang ke daerah asal bukan keputusan begitu saja, namun harus melalui serangkaian pemikiran bagi para pekerja yang merantau. Banyak hal yang harus dipersiapkan. 

Tak terbersitkah di benak para punggawa pemerintahan untuk memikirkan cara agar demokrasi di negeri ini tidak goyah, hanya karena persoalan pemilihan umum ini? Sudah waktunya pemerintah melihat hal yang demikian. Mencarikan solusi yang tepat supaya suara para perantau ini tidak menguap begitu saja sekaligus langkah bijak untuk menutup celah kecurangan yang mungkin dipandang pihak tertentu sebagai peluang pemenangan dengan jalan yang tercela.

Seiring pesatnya perkembangan zaman, maka arus globalisasi tak terbendung lagi derasnya dalam mengalirkan hal-hal baru untuk masuk ke Indonesia. Sudah selayaknya Indonesia memilah mana yang pantas untuk diaplikasikan sebagai pendukung produk demokrasi.

Internet bisa digunakan sebagai jembatan agar terwujudnya pemilihan umum yang dihadiri para pemilih. Namun harus diperhatikan langkah-langkah tepat agar tidak malah merunyamkan suasana pemerintahan Indonesia.

Pemilihan umum bisa dilaksanakan secara daring. Daring yang dimaksud di sini ialah melalui software yang telah diciptakan berbasis internet. Software ini mengakomodasi kebutuhan para pemilih yang sedang tidak berada di tempat pemungutan suara.

Pemerintah dapat menciptakan suatu sistem yang berbasis perangkat lunak dengan menggandeng para pakar dan ahli informasi dan teknologi guna menjembatani permasalahan ini. Sistem ini dapat dimaknai sebagai surat suara online. Pemimpin pilihan para perantau dapat tertampung di sistem ini. Para perantau dapat mengakses sistem ini pada jadwal pemilu yang sudah ditentukan.

Bukan sembarang orang yang bisa mengakses, harus ada beberapa syarat ketika ingin memilih siapa pemimpin yang cocok. Mereka harus masuk menggunakan data-data yang telah terdaftar di database seperti NIK, nomor pemilih, dan input iris, tanda tangan ataupun sidik jari seperti pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP) sebagai kunci keakuratan pilihan.

Software pemilihan umum ini juga dapat dilengkapi oleh video langsung jalannya pemilihan umum, video kampanye para calon dengan tujuan supaya para perantau dapat menyaksikan tepatkah pilihan mereka, dan jejaring sosial para calon yang bisa diandalkan sebagai ajang promosi yang ampuh. Sebaiknya sistem ini juga disertakan kolom komentar agar para pengguna dapat memberikan kritik, saran, maupun pujian agar ke depannya sistem ini bisa berbenah lebih baik.

Memang sistem seperti itu sekarang masih merupakan bayangan masa depan, namun dengan keyakinan dan disertai usaha yang ada maka akan terwujud.

Keberhasilan sistem ini dapat dikategorikan sebagai upaya agar pemimpin yang benar-benar dipilih masyarakatlah yang diangkat. Sistem ini juga memiliki andil dalam penghematan, upaya dalam memerangi penghamburan kertas sebagai bukti cinta lingkungan, dan lain sebagainya. Kepraktisan pun ditawarkan sistem ini apabila sistem penghitungan suara juga telah otomatis tersematkan dalam sistem ini. Dalam satu klik semua sudah beres.

Tak bisa dipungkiri bahwa sistem ini juga menyimpan segudang kekurangan yang patut diperbaiki agar kelak demokrasi Indonesia bertambah kualitasnya.

Kadang kala jika tidak digunakan secara bijaksana maka internet akan menjadi bumerang bagi demokrasi negara ini. Semoga kasus munculnya akun Twitter @triomacan2000 tidak kian marak dan merebak. Jangan sampai peseteruan terkait oknum-oknum yang berkelit dan berdalih di internet mencederai dan mencoreng nama demokrasi yang tegak berdiri di Indonesia.

Demokrasi dan internet bisa berjalan selaras asalkan pemberitaan yang beredar di internet berimbang. Memandang sesuatu hal bukan hanya dari satu sisi melainkan dari berbagai sudut pandang. Menggenjot kesadaran akan demokrasi juga bisa melalui internet.

Majulah Indonesia. Jayalah Indonesia.

#LombaEsaiPolitik