3 bulan lalu · 14443 view · 5 menit baca · Pendidikan 18664_99422.jpg
Dok. Pribadi

Pengkhianatan PB HMI dan Derita Pengurus Komisariat

Aku tidak sedang jual kesedihan. Tapi berlama-lama diam, rasanya keterlaluan karena penyakit ini terus gerogoti HMI. Saat proses reshuffle, kukira Ketum PB bakal mencopot dirinya sendiri karena mungkin merasa tak layak lagi jadi ketua. Tapi, ternyata SK baru hanya mengganti beberapa orang dan tetap banyak yang belum LK-III.

Bahkan di Himpunan ini, dari tingkatan paling atas pun, kita ber-HMI sudah dipimpin orang-orang cacat konstitusi. Bagi instruktur yang tiap waktu siap sedia membimbing kader memahami aturan main organisasi, mengangkat pengurus yang tak memenuhi syarat AD-ART sama saja melecehkan pengkader.

Kalau kalian lihat lagi ke bawah, saat anak-anak muda bersusah payah membujuk mahasiswa baru ikut LK-I, kita akan jumpai mata-mata tulus yang bekerja hanya dan demi berjalannya regenerasi. Ada yang bolos kuliah, bohongi orangtuanya, mengelabui pacarnya, bilangnya nginap di rumah teman. Semua dilakukan demi bertanggung jawab jadi panitia training.

Sudah puluhan kali kusaksikan, ada orang rela merogoh kocek pribadi untuk cetak banner, beli makan, menjamu tamu, hingga menarik tabungan untuk menjamin LK miliknya berjalan. Jangan harap semua orang baik. Beberapa ketua bahkan dibela-belain berkelahi dengan temannya agar fungsi pembagian tugas panitia berjalan.

Pengurus cabang dan PB HMI itu cuma orang yang makan di restoran. Tapi ketua komisariat, dia petani yang menanam padi, akhirnya jadi beras, nasi. Tanpanya, tak akan ada bibit kader baru yang tumbuh. Kalau para petinggi main-main dengan jabatannya, ketentuan AD-ART dikencingi seenaknya, sosok yang pertama mesti dimintai maaf adalah pengurus komisariat.

Melihat komisariat gigihnya merekrut kader, menemani anak-anak muda belajar mengaji, menyanyikan yel-yel demo, tak tega rasanya melihat orang-orang tulus dibodohi dari atas. Kebaikan mereka bagai dibalas kotoran busuk oleh abang-abangnya sendiri.

Kejam, bila yang harusnya jadi panutan malah mempermainkan anak muda yang sedang semangat-semangatnya mengenal organisasi.

Apa salah ketua komisariat? Apa dosa kader-kader baru? Anda menyuruh beli rokok, mereka berangkat. Anda minta aduk kopi, mereka laksanakan. Anda ingin dijemput, anak-anak itu meluncur. Bahkan saat mengisi materi, Anda minta didampingi moderator cantik, mereka pun menyanggupi.

Kita sebenarnya tak minta macam-macam. Sudah terlalu lama kami tak bermimpi memiliki kanda-yunda hebat, yang mampu menerbitkan buku dan pikiran segar berjilid-jilid. Kita hanya ingin semua pengurus di tiap tingkatan, minimal taat AD-ART. Kalau cuma lulusan LK-I, ya jangan gaet jadi pengurus cabang. Kalau belum LK-III, ya coretlah dari Pengurus Besar.

Kalau bicara prestasi, mungkin terlalu jauh. Tapi masa iya memilih pengurus saja tak becus? Harusnya Anda jangan mimpi jadi bagian dari PB HMI kalau berangkat LK-III saja tak mau. Daripada jadi penghianat aturan, lebih baik menyingkir karena keberadaanmu hanya akan membuat M.O.T terlihat tolol di dalam forum training.

Bagaimana tidak? Instruktur koar-koar mengajar idealisme, siang-malam men-screening, mengajarkan kebenaran AD-ART. Di tingkatan atas, isi konstitusi malah diinjak-injak. Bagaimana fakta begini tak menggelikan? Siapa yang tak marah menjumpai keparat-keparat seperti itu jadi pengurus?

Kalau Anda ingin jadi PB HMI tapi malas ikut LK-III, ya coret saja ketentuan harus advance training, supaya kita berorganisasi tak kelihatan munafiknya. Apa gunanya aturan kalau berkali-kali sengaja dilanggar? Kenapa tak sebaiknya kita hapus saja syarat formalnya, supaya tak ada lagi pelanggaran?

Kalau pengkhianatan AD-ART berlangsung terus-menerus, lalu apa sebaiknya yang dilakukan instruktur? Mau bicara apa M.O.T di depan peserta LK-II? Omong macam apa yang mau diucapkan di forum LKK? Kalau ada kader bertanya, "Bang, katanya PB HMI itu harus LK-III, ya? Tapi kok si anu baru LK-II sudah jadi pengurus besar?" Mau jawab apa kita kalau ditanya begitu?

Kalau ada screener konstitusi men-test wawasan kader yang lagi LK-II, mau jawab apa kalau ditanya? "Master ini bicara omong kosong, kan? Katanya pengurus cabang harus LK-II dulu, kok di tempat saya lulusan LK-I duduk di cabang? Sama ketumnya dibiarin lagi. Itu berarti bohong dong AD ART itu?"

Begini saja, daripada kita berkhianat massal, munafik bareng-bareng, kenapa tidak kita hapus saja syarat-syarat tak berguna itu? Jadi kita jalankan saja tradisinya bahwa orang PB itu tak harus LK-III; tarik saja semua gerbong yang dukung; rekrut semua geng sendiri. Buat apa nyari kader terbaik dijadikan pengurus, yang penting kan kubu sendiri dapat jatah kursi.

Selama ini kan PB HMI, pengurus cabang, tak peduli toh anak komisariat babak-belur menyelenggarakan LK. Tak penting ketua pelaksana LK-1 ngemis sana-sini bawa proposal. Yang dimaui kanda kan cuma berdiri gagah depan forum, bisa ngoceh bawain materi, lalu minta foto bareng untuk di-upload di Instagram, bukan?

Biar eksis, terlihat gaya dilihat gadis-gadis. Fotonya bisa dipamerin di depan pacar atau kawan ngopi. Itu kan yang senior cari? Kalian tahu, kader di bawah itu sudah berkali-kali ingin mengutuk orang Cabang, Badko, dan PB HMI. Hanya saja mereka tak berani, sungkan mengkritik kandanya sendiri. Tak enak membongkar kebusukan orang yang dulu pernah meng-LK1-in dirinya.

Kalau kader komisariat mau protes, taruhannya terlalu banyak. Waktu LK, dia minta bantuan melalui proposal. Dia butuh dilantik Cabang seusai RAK. Saat mengadakan diskusi, ia butuh kanda-yunda untuk jadi pemateri. Bagaimana bisa ia mengorbankan semua itu? Akhirnya hanya diam, dan membiarkan pembusukan terjadi dari atas.

Kalau ada peserta LK-II dan LKK tak mau screening Konstitusi, jangan salahkan. Itu semua karena mempelajarinya tak bermanfaat, karena di dunia nyata, jelas-jelas ketentuan AD ART itu cuma jadi omong kosong. Selama PB HMI tak berhenti dari melanggar aturan, selama itu pula harusnya materi Konstitusi ditunda pengajarannya.

Mulai detik ini, saya akan cuti jadi Master. Saya tak berani men-screening kader belajar AD-ART. Saya malu dan tak mampu berkata apa-apa manakala ada yang tanya, "Master, screening Konstitusi HMI ini ada gunanya tidak, sih?’’ Tak sanggup saya mencari jawaban dari pertanyaan Maha Dahsyat seperti itu.

Kader yang malas baca buku, skripsi tak berkesudahan, lebih banyak tenggelam main game, pacaran, nonton film Korea, memang mereka salah kalau seperti itu. Tapi lebih salah lagi mereka yang katanya perkaderannya tuntas, tahu ukuran benar dan salah, masih saja melanggar, mencederai, mengkhianati dan terus begitu tanpa ada tanda-tanda bakal sadar.

Lebih baik jadi panitia LK-I, yang tugasnya beli makan dan mengaduk kopi, daripada jadi Pengurus Besar tapi hanya lulusan LK-II. Orang dihormati karena sungguh-sungguh komitmen demi amanah di pundaknya, bukan yang parlente gagah-gagahan, sedang dirinya sudah jelas mengkhianati AD-ART sebagai konsensus organisasi.

Tahu arti konsensus? Paham makna aturan main? Semua sepakat pakai aturan kalau hukumnya harus LK-III untuk jadi pengurus besar. Tapi Anda cuma LK-II, apa sebutan yang pantas untukmu? Pengkhianat? Peremeh kesepakatan? Ah, rasanya terlalu halus kalau disebut begitu. Tapi kalau kita panggil "kampret", rasanya kita ikut-ikutan jadi orang yang kasar dan tak beretika.