Berbicara mengenai urbanisasi, banyak pengertian dalam terminologi tersebut tergantung perspektif mana melihatnya, namun dalam pengembangan wilayah, yang dipahami adalah dengan adanya proses urbanisasi maka mendorong daerah-daerah untuk bertumbuh dari perdesaan menjadi perkotaan, perluasan kawasan suatu kota, atau yang disebut dengan reklasifikasi karena adanya perubahan multi dimensi akibat dari pembangunan yang dilakukan. Dampak dari urbanisasi secara otomatis menambah jumlah penduduk di suatu perkotaan hal ini terjadi terutama di daerah pinggiran kota yang berdekatan dengan kota-kota besar yang mendorong lajunya proses perubahan tersebut.

Pertambahan ini pun tidak serta merta diartikan bahwa adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota tetapi karena adanya perluasan kawasan perkotaan yaitu daerah yang semula pedesaan berkembang menjadi daerah perkotaan biasanya terjadi daerah-daerah di Jawa. Fenomena urbanisasi ini harus diperhatikan dengan degan perencanaan yang baik karena apabila tidak, akan berdampak buruk pada kota-kota di Indonesia.

Menurut laporan World Bank, kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1% per tahun dan lebih cepat dari kota-kota negara Asia lainnya. Lebih lanjut, pada tahun 2025, diperkirakan 68% penduduk Indonesia adalah warga kota. Pertumbuhan kota-kota baru di Indonesia merupakan dampak dari pembangunan dan proses urbanisasi, seharusnya menghasilkan nilai ekonomi bagi Indonesia karena adanya hubungan saling mempengaruhi sebagaimana disebutkan (Suharso, 2014), bahwa pembangunan ekonomi akan selalu terkait dengan adanya urbanisasi, pembangunan ekonomi dapat mempercepat proses urbanisasi dan sebaliknya adanya urbanisasi akan mendorong cepat pembangunan ekonomi.

Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah Indonesia siap? Dalam artian bahwa Indonesia harus siap dengan segala konsekuensi logis dari pembangunan yang menyebabkan masyarakat akan memilih kota untuk melangsungkan kehidupannya sehingga akan membebankan kapasitas lingkungan kota itu sendiri. Ibaratnya di mana ada gula, di situ ada semut. Realitanya saat ini dengan adanya kemacetan, polusi, kemiskinan, ketidak siapan infrastruktur publik, transportasi massal yang tidak memadai, ruang terbuka publik yang kian tergerus oleh aktifitas ekonomi dan resiko bencana akibat investasi infrastruktur yang kurang memadai membuat Indonesia tidak menikmati secara maksimal surplus ekonomi dari pembangunan dan proses urbanisasi.

Tidak maksimalnya menerima manfaat ekonomi ditunjukkan dengan laporan World Bank pada juni 2016 bahwa Indonesia hanya memperoleh 4% pertumbuhan PDB untuk setiap 1% pertumbuhan urbanisasi. Padahal apabila di bandingkan dengan Negara lain yang bisa menikmati surplus pertumbuhan ekonomi lebih tinggi seperti di India tiap 1% pertumbuhan urbanisasi berkorelasi dengan peningkatkan PDB per kapita 13%, Tiongkok 10%, dan Thailand 7% akibat dari perkembangan kota, berkat bertambahnya pekerjaan formal dan meningkatnya produktivitas.

Ketimpangan dalam pembangunan

Berbicara urbanisasi tidak terlepas adanya migrasi desa-kota yang merupakan bagian dari terminologi urbanisasi. (Pontoh dan Kustiawan 2009), secara historis, kota memegang beberapa peranan penting dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu terjadinya urbanisasi karena adanya perubahan fungsi yang ada di perkotaan. Dari peranan ekonomi, dengan adanya pembangunan yang pesat di kota-kota besar terutama di pulau Jawa akan mengundang masyarakat dari daerah tertinggal untuk melakukan perpindahan untuk  mencari pekerjaan yang lebih baik di kota-kota tersebut. Padahal di kota tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang mana belum tentu masyarakat yang ingin mencari pekerjaan di kota sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki.

Perpindahan penduduk inilah yang mesti menjadi fokus utama dalam pengendalian urbanisasi. (Gunner Myrdal, 1968) berargumen bahwa urbanisasi merupakan aspek dari kemiskinan belaka. Urbanisasi lebih merupakan akibat dari reaksi terhadap timpangnya pertumbuhan ekonomi yang sangat lebar di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jakarta sampai hari ini masih menjadi penggerak utama roda perekonomian Indonesia karena 70% perputaran uang di Indonesia berada di Jakarta. Sehingga tidak mengherankan Jakarta kerap kali menghadapi urbanisasi yang berlebih. Situasi yang lain, kondisi masyarakat miskin di Indonesia Dari data BPS tahun 2016 semester pertama menunjukan persentase masyarakat miskin di perkotaan sebesar 7.79% dan di pedesaan adalah 14.11%.

Lebarnya persentase tersebut mendukung pandangan bahwa adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan daerah di Jawa dan di luar Jawa. Ketimpangan dalam pemahaman pengembangan wilayah, merupakan sebuah fenomena yang normal akan tetapi hal tersebut menjadi masalah serius apabila ketimpangan yang terjadi cenderung semakin besar antar wilayah dan kawasan yang tertinggal tidak bisa mengimbangi sehingga pembangunan untuk meningkatkan perekonomian wilayah di kawasan tertinggalpun akan semakin sulit.

Pembangunan daerah-daerah tertinggal di luar Jawa seperti Kawasan Timur Indonesia dan daerah terbelakang lainnya perlu di kembangkan sesuai karakteristiknya. Pembangunan di wilayah tersebut perlu dilakukan agar menekan exodus masyarakat daerah tertinggal perdesaan ke daerah maju perkotaan karena hal ini pun menjadi permasalahan bukan saja bagi perkotaan sebagai tujuan migrasi tetapi perdesaan yang ditinggalkan pun mengalami permasalahan di antaranya adalah perpindahan masyarakat yang produktif, perpindahan modal, dan lainnya yang pada akhirnya akan mengurangi produktifitas di desa itu sendiri. Selain itu juga perlunya pengembangan yang berfokus kepada masyarakat lokal di daerah tertinggal untuk menjadi aktor utama dalam meningkatkan daya saing wilayahnya.

Pengembangan masyarakat daerah tertinggal

Urbanisasi yang berlebih akan mengancam perkotaan di Indonesia. Hal ini akan menciptakan permasalahan baru dengan tidak terakomodirnya pencari kerja di kota karena akan menambah jumlah pengangguran di kota dan menghasilkan masalah sosial lainnya seperti permukiman kumuh, penggunaan lahan-lahan secara ilegal, urban crime, penempatan ruang-ruang terbuka dan lainnya.

Berbagai permasalahan yang ada harus dimaknai bahwa masalah itu menjadi perhatian bersama yang melibatkan para stakeholder yang terdiri dari elemen pemerintah sebagai institusi publik yang mana peran utama adalah untuk mengurangi ketidakpastian dengan membentuk stabilitas dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal untuk mendukung produktifitas, elemen non-pemerintah yaitu peran swasta sebagai pemilik modal yang perlu diajak untuk berinvestasi pada sektor potensial di daerah tertinggal yang nantinya akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan elemen masyarakat baik secara individu maupun organisasi karena masyarakat di daerah tertinggal perlu didorong untuk berkembang pada daerahnya masing-masing.

Tiga elemen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan elemen penting, tetapi yang ingin digaris bawahi adalah elemen masyarakat di daerah tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian besar. Alasannya sederhana karena masyarakat yang sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah yang rentan akan kemiskinan terhadap kebijakan pemerintah apabila tidak mengakomodir kepentingan mereka yang pada akhirnya mereka memilih ke kota, sedangkan pemerintah mempunyai kekuasaan, dan swasta memiliki modal yang sedikit banyak bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Masyarakat harus dijadikan aktor utama dalam pengembangan wilayah bukan saja dijadikan sebagai pekerja atau buruh pada perusahan-perusahan swasta tetapi juga didorong untuk memiliki jiwa kewiraushaan yang mampu memanfaatkan peluang pasar melalui inovasi-inovasi yang akhirnya akan menciptakan lapangan kerja buat masyarakat lokal itu sendiri tanpa tergantung pada perusahan swasta ataupun melakukan perpindahan pada perkotaan karena tidak adannya lapangan kerja. Dengan pengembangan yang berfokus pada masyarakat di daerah tertinggal, akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan perpindahan pada perkotaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan inefisiensi di perkotaan.

Selain itu agar pemerintah dan pemerintah daerah juga tidak berlebihan tergantung pada investor asing dalam pengembangan wilayah atau pusat-pusat pertumbuhan di daerah tertinggal karena tidak bisa di pungkiri bahwa proses urbanisasi dipengaruhi oleh modal asing yang berinvestasi di daerah-daerah di Indonesia. Hal itu tidaklah salah dengan zaman serba globalisasi seperti sekarang akan tetapi alangkah lebih baiknya ketika pengembangan berbasis pada masyarakat lokal yang mungkin saja prosesnya akan lama tetapi untuk kepentingan jangka panjang dalam pengembangan wilayah. 

Pada akhirnya menjadi sebuah harapan bahwa kebijakan pengembangan wilayah kedepannya, menjadikan masyarakat lokal sebagai perhatian utama untuk dikembangkan kemampuannya dalam berwirausaha yang mampu mengkonversi sumber daya lokal menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi misalnya sektor pertanian, sektor industri kreatif, sektor kesesnian dan budaya dan lainnya.